News Detail
Namarin Khawatirkan Maraknya Broker

Puput Ady Sukarno, Bisnis Indonesia, Jumat 28 April 2017

JAKARTA – Keputusan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mencabut persyaratan kepemilikan modal di empat sektor usaha angkutan laut dinilai bisa memicu maraknya perusahaan transportasi yang berperan sebagai broker.

 

Direktur National Maritime Institute (Namarin) Jakarta Rusdi mengatakan penilaian itu merespons keluarnya Permenhub No. PM 24/2017 tentang Pencabutan Persyaratan Kepemilikan Modal Usaha Bidang Pengusahaan Angkutan Laut, Keagenan Kapal, Usaha Bongkar Muat dan Badan Usaha Pelabuhan.

 

“Untuk jenis usaha angkutan laut, bongkar muat, dan badan usaha pelabuhan ini kan bidang usaha yang justru butuh perusahaan bonafide, kalau tidak, bagaimana mereka mau investasi,” ujarnya, Kamis (27/4).

 

Menurutnya, beleid Permenhub PM 24/2017 sebagai langkah mundur setelah empat sektor usaha yaitu pengusahaan angkutan laut, keagenan kapal, bongkar muat dan badan usaha pelabuhan (BUP) tidak lagi ada batasan modal.

 

Padahal, keempat jenis usaha itu seharusnya dilayani oleh perusahaan yang bonafide sehingga memerlukan persyaratan yang ketat, termasuk rasio kecukupan modalnya.

 

Dia juga heran usaha bongkar muat yang tidak perlu memiliki modal sehingga hanya akan mengandalkan peralatan dari operator pelabuhan seperti PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.

 

Selama ini, menurutnya, Pelindo II yang membeli alat bongkar muat karena PBM selaku mitra tidak melaksanakan investasi pembelian alat bongkar muat.

 

Padahal, PBM mendapatkan izin mengelola dermaga, terdapat perjanjian untuk melakukan investasi, kendati realisasinya tidak terpenuhi.

 

Untuk perusahaan pelayaran, dia menyarankan juga diperketat karena perusahaan pelayaran harus sehat dan bonafide.

 

“Misalkan sewa, kalau modalnya cekak, yang ada sewa kapal seadanya, padahal ini kan menyangkut keselamatan pelayaran,” tegasnya.

 

Saat ini, sudah banyak pemilik Surat Izin Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) yang justru bergerak di keagenan kapal.

 

“Kalau khusus usaha keagenan ini, saya sangat setuju tidak perlu pakai persyaratan modal,” terangnya.

 

Untuk jenis usaha BUP seharusnya juga tidak dibebaskan dari persyaratan kepemilikan modal.

 

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita menyatakan pencabutan persyaratan kepemilikan modal ada empat jenis usaha angkutan laut bisa menimbulkan masalah besar, karena bisa memunculkan perusahaan makelar.

 

Menurutnya, bisnis pelabuhan dan angkutan laut membutuhkan modal yang besar.


Back to List

22 Apr 2022

Ini Dampak Bagi Sejumlah Sektor Industri Akibat Masih Tingginya Harga Minyak Mentah  

Muhammad Julian, Kontan.co.id, Rabu 20 April 2022

11 Apr 2022

Pemerintah Batasi Angkutan Logistik Saat Arus Mudik, Begini Pinta ALI  

Lailatul Anisah, Kontan.co.id, Minggu 10 April 2022

05 Apr 2022

Angkutan Barang Dibatasi saat Mudik, Pengusaha Logistik Justru Khawatir Ini

Dany Saputra, Bisnis.com, Selasa 5 April 2022

01 Apr 2022

5 Sektor Usaha yang Halal Nikmati Solar Subsidi

cnnindonesia.com, Kamis 31 Maret 2022

31 Mar 2022

Pengusaha Logistik Keluhkan Solar Langka Sudah 2 Minggu

cnnindonesia.com, Selasa 29 Maret 2022

29 Mar 2022

Awas, Solar Langka Bisa Berimbas pada Kenaikan Harga Bahan Pokok

cnnindonesia.com, Selasa 29 Maret 2022

18 Mar 2022

Asosiasi Logistik Indonesia Prediksi Tren Kenaikan Freight Rate Akan Berlanjut

Dimas Andi, Kontan.co.id, Rabu 16 Maret 2022

07 Mar 2022

Pelabuhan Tanjung Priok Macet, Ini Tanggapan Asosiasi Logistik Indonesia (ALI)

Dimas Andi, Kontan.co.id, Jumat 04 Maret 2022

Copyright © 2015 Asosiasi Logistik Indonesia. All Rights Reserved