Asosiasi Pertanyakan Kelanjutan Paket Kebijakan XV

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mempertanyakan kelanjutkan Paket Kebijakan XV yang akan mengakomodasi semua isu logistik, namun belum juga dirilis pemerintah.

 

Ketua Umum ALI Zaldy Ilham Masita mengatakan Paket Kebijakan XV yang sudah diwacanakan sejak akhir tahun lalu belum juga diluncurkan oleh pemerintah. Dia menduga, ada beberapa masalah krusial dalam logistik yang sulit untuk dibenahi oleh pemerintah.

 

“Mestinya ditanyakan ke Pak Darmin [Nasution, Menko Perekonomian] mana paket logistiknya? Kalau lama, artinya memang susah untuk memangkas aturan dan biaya di logistik, karena banyak yang berkepentingan,” ungkapnya kepada Bisnis.com di Jakarta pada Selasa (6/6/2017).

 

Zaldy menyebut bahwa dalam Paket Kebijakan XV ini Kementerian Perhubungan mengambil peranan terbesar sebagai pengatur moda transportasi yang bisa memangkas biaya logistik.

 

Dia menilai pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman tidak perlu membuat regulasi khusus untuk mengatur program-program pengelolaan logistik, salah satunya tol laut.

 

 Kalau lama, artinya memang susah memangkas aturan dan biaya di logistik, karena banyak yang berkepentingan

 

“Saya rasa Menko Perekonomian diberikan tugas oleh presiden sebagai koordinator paket-paket deregulasi dan paket yang dikeluarkan mencakup semua departemen,” tuturnya.

 

Zaldy menambahkan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman tidak perlu mengeluarkan paket juga karena semua dikoordinir oleh Menko Perekonomian.

 

Sebagai informasi, Edi Putra Irawady, Deputi Bidang Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pernah mengatakan Paket Kebijakan XV masih menunggu hasil penyelarasan aturan dari setiap kementerian.

 

Pasalnya, sudah ada 17 aturan yang diatur dalam paket kebijakan ini dan berasal dari lintas kementerian. Ada sembilan peraturan yang sudah selesai dan tersisa delapan peraturan lagi.

 

Sumber:

http://industri.bisnis.com/read/20170606/98/660037/asosiasi-pertanyakan-kelanjutan-paket-kebijakan-xv