ALI Berharap Swasta Kelola Tol Laut

JAKARTA – Pebisnis logistik meminta program Tol Laut diserahkan kepada swasta karena selama 2 tahun pelaksanaan belum efektif memangkas disparitas harga barang kebutuhan pokok.

 

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita menyatakan program Tol Laut menjadi salah satu unggulan program pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menekan harga pangan terutama kebutuhan pokok.

 

Sejak program itu dilaksanakan pada Februari 2015, tegasnya, hingga saat ini belum ada dampak berarti terhadap penurunan harga bahan pokok di wilayah yang rutenya dilalui oleh kapal Tol Laut.

 

Dari data yang ada, dia menegaskan program Tol Laut yang dicanangkan pemerintah jauh dari kata memuaskan.

 

Padahal, imbuhnya, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi program tersebut sangat besar. Pada tahun ini, subsidi program Tol Laut mencapai Rp. 380 miliar.

 

Dia menilai, program Tol Laut cenderung salah arah karena hanya mengandalkan subsidi untuk menurunkan biaya angkut. Pendekatan seperti ini dinilai tidak efektig karena harga barang akan naik lagi karena subsidi dicabut.

 

“Sekarang saja harga barang tetap tak terkontrol dan cenderung naik. Sampai kala Tol Laut dengan sistem subsidi bisa kuat, pendekatan seperti ini sama saja dengan konsep kapal perintis di zaman Orde Baru,” katanya melalui siaran pers, Selasa (22/8).

 

Oleh karena itu, Zaldy menyarankan anggaran subsidi Tol Laut dialihkan untuk memperbaiki fasilitas pelabuhan di daerah yang menjadi rute Kapal Tol Laut.

 

Dengan strategi ini, kata dia, bongkar muat kapal menjadi lebih cepat sehingga biaya pelabuhan bisa turun. Selama ini, anggaran subsidi hanya dinikmati oleh beberapa perusahaan pelayaran yang mendapatkan proyek Tol Laut.

 

Ketua Komite Tetap Sarana dan Prasarana Perhubungan Kadin Indonesia Asmari Heri Prayitno mengatakan sejatinya program Tol Laut memang tidak berkolerasi langsung dengan harga barang. Saat ini Tol Laut hanya mempermudah atau memperlancar distribusi barang. “Setelah barang sampai di pelabuhan, yang menentukan adalah harga pasar,” katanya.

 

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu membuat aturan mengenai harga barang atau pangan.

 

“Perlu ada regulasi menegnai keuntungan yang wajar, harga barang yang wajar atau keuntungan yang wajar. Kalau tidak ada makan ada spekulasi di situ,” tuturnya.

 

Asmari mengatakan mata rantai perdagangan yang ada di rute Tol Laut itulah yang perlu dibenahi. (k1)