News Detail
INSA Keberatan Revisi DNI

Rivki Maulana, Bisnis Indonesia, Rabu 20 September 2017

JAKARTA – Rencana pemerintah merevisi daftar negative investasi di sektor pelayaran dinilai akan mengancam kedaulatan asas cabotage yang sudah berlaku sejak 2005.

 

Selain menggerus peran pelaku usaha domestik, peran asing yang dominan di khawatirkan bakal merongrong pertahanan negara.

 

Ketua Umum DPP Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan penerapan asas cabotage yang mewajibkan komoditas dometik diangkut kapal Merah Putih merupakan amanat Undang – Undang (UU) No.17/2008 tentang Pelayaran.

 

Dia menambahkan asas cabotage turut mendongrak industri pelayaran dalam satu dekade terakhir.

 

“Investasi di sektor pelayaran dan industri terkait lainnya terus melonjak sejak diterbitkannya asas cabotage hingga saat ini,” ujarnya di Jakarta, Selasa (19/9).

 

Dia menambahkan armada kapal nasional melonjak dari 6.041 unit sejak 2005 menhadi 24.046 unit pada tahun lalu.

 

Dengan kata lain, Carmelita yang terpilih dalam Rapat Umum Anggota (RUA) XVI INSA Lanjutan di Surabaya menilai jumlah armada kapal dalam negeri naik empat kali lipat dalam kurun waktu 11 tahun terakhir.

 

Sejalan dengan kenaikan jumlah armada, tegasnya, kapasitas angkut juga melesat. Pada 2005, kapasitas angkut hanya tercatat 5,67 juta GT dan meroket menjadi 38,5 GT pada 2016. Artinya, kapasitas angkut kapal dalam negeri melonjak hampir tujuh kali lipat dalam periode 2005-2016. Peningkatan kapasitas dalam armada pelayaran dalam negeri membuat perusahaan pelayaran dalam negeri bisa melayani total kargo sebanyak 621 juta ton pada 2016.

 

Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membuka peluang deregulasi untuk meningkatkan investasi asing di sektor transportasi. “Terlebih, sektor transportasi masih tertutup bagi investor asing dengan porsi kepemilikan asing di sektor itu maksimal 49% sebagaimana diatur dalam Perpres No.44/2016.

 

MELANGGAR CABOTAGE

Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim menambahkan ada beberapa pihak yang mencoba untuk melonggarkan asas cabotage dengan jalan merevisi DNI di sektor transportasi.

 

Dia menilai upaya merevisi DNI di sektor transportasi merupakan indikasi untuk melanggar asas cabotage.

 

“DNI ini bakal mengurangi porsi kedaulatan kita dan ini sifatnya wajib untuk negara. Untuk itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan transportasi laut harus mengedepankan kebijakan asas cabotage,” jelasnya.

 

Dia menuturkan, asas cabotage diatur dalam UU Pelayaran yang memiliki kedudukan hukum lebih tinggi dari Perpres yang menjadi dasar hukum aturan DNI.

 

Di sisi lain, Budhi menjelaskan asas cabotage juga menyentuh dimensi pertahanan negara karena diatur dalam UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara. Beleid itu menyebut, armada niaga nasional bisa menjadi komponen pertahanan nasional yang dapat dimobilisasi jika negara dalam keadaan bahaya.

 

Dia menilai pemerintah seharusnya mendorong efisiensi industri pelayaran nasional dengan memberikan stimulus yang membuat struktur biaya industri lebih efisien.

 

Budhi mengatakan tingkat suku bunga perbankan di Indonesia di kisaran 12% membuat struktur biaya menjadi tidak kompetitif.

 

Sementara itu, industri pelayaran asing di Negeri Jiran seperti Malaysia dan Singapura memiliki struktur biaya yang lebih efisien karena menikmati suku bunga murah di leval satu digit.

 

 

 

 


Back to List

24 Feb 2021

Ancaman Lonjakan Harga Pangan karena Cuaca Ekstrem dan Banjir

Selfie Miftahul Jannah, Tirto.id, Selasa 23 Februari 2021

22 Feb 2021

Asosiasi logistik sebut banjir Jabodetabek berdampak parah terhadap sektor logistik

Venny Suryanto, Kontan.co.id, Minggu 21 Februari  2021

22 Feb 2021

Banjir Jabodetabek Hambat Pengiriman Logistik, Turun Hingga 60 Persen

Athika Rahma, Liputan6.com, Minggu 21 Februari 2021

22 Feb 2021

Curhat Pengusaha: Truk Rusak Terendam Banjir-Kirim Barang Tertunda  

Trio Hamdani, Detik.com, Minggu 21 Februari 2021

10 Feb 2021

Tol Cipali Amblas, Perusahaan Logistik Bisa Rugi hingga Puluhan Miliar

Liputan6.com, Selasa 9 Februari 2021

10 Feb 2021

Kacau! Tol Cipali Ambles Ditambah Pantura Banjir, Ini Efeknya

Emir Yanwardhana, Cnbcindonesia.com, Selasa 9 Februari 2021

09 Feb 2021

Menunggu Bunga Kredit Turun ke Level 5%

Sindonews.com, Selasa 9 Februari 2021

27 Jan 2021

ALI Proyeksikan Biaya Logistik Akan Meningkat Jika Tarif Sewa Gudang Naik

Sugeng Adji Soenarso, Kontan.co.id, Selasa 26 Januari 2021

20 Jan 2021

ALI: Kenaikan tarif akan membuat truk logistik menghindari jalur tol

Selvi Mayasari, Kontan.co.id, Senin 18 Januari 2021

19 Jan 2021

Tarifnya Naik, Jalan Tol Terancam Ditinggal Kendaraan Logistik

Herdi Alif Al Hikam, Detik.com, Minggu 17 Januari 2021

Copyright © 2015 Asosiasi Logistik Indonesia. All Rights Reserved