Inaportnet Dievaluasi Tahun Ini

JAKARTA – Kementerian Perhubungan bakal mengevaluasi sistem layanan kapal secara daring bernama Inaportnet pada akhir 2017.

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo mengatakan hasil evaluasi akan menjadi pertimbangan untuk penerapan layanan serupa di pelabuhan lain.

 

Dia menambahkan keberhasilan layanan Inaportnet bakal menjadi tolak ukur pelayanan kapal di pelabuhan.

 

Oleh karena itu, penerapan Inaportnet harus berjalan secara mulus, mulai dari pengguna jasa hingga operator di lapangan.

 

“Inaportnet kan hanya software, yang man behind the gun. Sistem ini bakal berjalan baik, kalau penggunanya juga baik,” ujarnya selepas meresmikan go live Inaportnet di Command Center Kemenhub, Selasa (3/10).

 

Sugihardjo menuturkan Inaportnet bakal mengubah proses bisnis di pelabuhan menjadi leboh ringkas, cepat dan transparan.

 

Untuk itu, dia meminta pengguna jasa, otoritas pelabuhan, dan operator pelabuhan untuk mengubah manajemen pelayanan kapal.

 

Saat ini, sudah ada 13 pelabuhan yang menerapkan Inaportnet. Pelabuhan Pontianak, Palembang, dan Teluk Bayur serentak menerapkan Inaportnet pada Selasa (3/10), menyusul sepuluh pelabuhan lain yang sudah menerapkan Inaportnet.

 

Pada 10 Oktober 2017, Pelabuhan Sorong, Banten, dan Gresik bakal menyusul untuk menerapkan Inaportnet sehingga secara keseluruhan ada 16 pelabuhan yang menerapkan layanan ini.

 

Sugihardjo memastikan layanan Inaportnet bakal memangkas waktu tunggu kapal di pelabuhan. Alhasil, pengurangan waktu tunggu bakal menghemat operasional pemilik kapal. Selain itu, Inaportnet secara tidak langsung juga bisa menjadi alat untuk memantau pengerakan barang karena layanan kapal mulau dari kedatangan, bongkar muat, hingga keluar dari pelabuhan bisa dipantau.

 

Untuk diketahui, Inaportnet memadukan sistem informasi pelayanan kapal dan barang dari seluruh pemangku kepentingan di pelabuhan. Walhasil, pelayanan lewat Inaportnet memiungkinkan proses administrasi layanan kapal rampung dalam 1 jam.

 

Beberapa layanan yang bisa dilayani lewat Inaportnet yaitu Surat Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK), Surat Persetujuan Kapal Masuk (SPKM), dan Pemberitahuan Rencana Kegiatan Bongkar Muat (PRKBM).

 

Selain itu, Inaportnet juga bisa memproses dokumen Perencanaan dan Penetapan Penyandaran Kapal (PPPK), Laporan Pemberitahuan Pemasukan/Pengeluaran Barang (LAB), Pemberitahuan Kapal Keluar (LK3), dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

 

Inaportnet juga menggabungkan beberapa layanan antara lain Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA), Sistem Kapal Online, Aplikasi Sertifikasi Pelaut, Sistem Informasi Kepelabuhanan, dan Sistem yang ada pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

 

PERLU INTEGRASI

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) meminta Kemenhub untuk melakukan integrasi Inaportnet dengan angkutan truk.

 

Kyatmadja Lookman, Wakil Ketua Bidang Distribusi dan Logistik, mengatakan integrasi bakal membuat manajemen armada lebih efisien. Hal itu disebabkan pengusaha truk bisa mempredikasi permintaan truk lebih akurat.

 

“Ketika kapal dengan manifest tertentu bisa dipresdiksi berapa truk yang diperlukan,” ujar Kyatmadja kepada Bisnis.

 

Dia menambahkan manajemen armada yang efektif bakal mengurangi kemacetan lalu lintas. Alasannya, pengusaha truk bisa mengukur volume pengunaan armada sehingga bisa dilakukan rekayasa. Menurutnya, hal itu lebih tepay dibandingkan dengan kebijakan larangan truk untuk periode waktu tertentu.