Kawasan Gudang Terintegrasi Jadi Solusi

JAKARTA - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menargetkan penurunan biaya logistik menjadi 20% dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir 2019 dengan pembenahan sistem logistik di darat.

 

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengungkapkan bahwa pihaknya ingin mempercepat proyek pembangunan kawasan pergudangan terintegrasi yang akan dikerjakan PT Lookman Djaja.

 

"BPTJ ingin segera mencapai target untuk menurunkan biaya logistic menjadi 20 persen PDB pada akhir 2019," Kata Bambang, Kamis (19/10/).

 

Dia menjelaskan kawasan pergudangan yang terintegrasi dengan moda angkutan kereta barang dapat menurunkan biaya logistik karena sistemnya lebih efisien.

 

Menurutnya, lebih mahalnya biaya angkut dengan kereta barang yang selama ini terjadi karena ada double handling lantaran sistemnya belum efisien. Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya ingin memperbaiki sistem pergerakan angkutan barang yang ada.

 

"Iya [bisa menurunkan biaya logistik] target saya dari pembenahan sistem logistic di darat bisa sharing penurunan biaya logistik sebesar 3 persen dari PDB," katanya.

 

Dia menuturkan angkutan barang dengan menggunakan moda transportasi berbasis rel akan lebih efisien dibandingkan dengan angkutan barang berbasis jalan raya.

 

Oleh karena itu, semua pergerakan logistik jarak jauh harus pindah ke moda transportasi berbasis rel dan laut.

 

Dia melanjutkan moda transportasi berbasis rel bisa mengangkut hingga 50 kontainer dalam satu kali perjalanan, sementara angkutan barang berbasis jalan raya atau truk hanya bisa mengangkut satu kontainer sekali jalan.

 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa moda transportasi berbasis kereta jauh lebih efisien dibandingkan dengan angkutan barang truk.

 

 

KAWASAN PERGUDANGAN

Sebelumnya, Chief Executive Officer PT Lookman Djaja, Kyatmaja Lookman, mengatakan kawasan pergudangan terintegrasi kereta yang akan dibangunnya di Cikarang, Kabupaten Bekasi, juga merupakan solusi untuk mengatasi kemacetan di jalan tol Jakarta-Cikampek.

 

Oleh karena itu, pihaknya bersama dengan BPTJ akan mengadakan rapat percepatan dengan mengundang semua stakeholder.

 

Dia menjelaskan sebagian arus barang bisa dialihkan dari jalan raya menuju rel dengan terbangunnya kawasan pergudangan terintegrasi kereta api.

 

Pergerakan arus barang yang dapat beralih dari jalan raya menuju moda transportasi berbasis rel, dia mencontohkan adalah pergerakan barang dari Banten menuju Cikarang atau Bogor - Depok - Cikarang.

 

Dari Cikarang, lanjutnya, barang-barang tersebut dapat langsung di bawa ke pelabuhan-pelabuhan utama seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Tanjung Perak, Surabaya, Tanjung Emas, Semarang, dan Patimban, Subang jika sudah selesai.

 

Nantinya proses pergerakan barang dari gudang diangkut menggunakan truk berlanjut ke kereta lalu ke kapal dan kembali menggunakan truk. “Kita tawarkan solusi multimoda door to door,” ujarnya.

 

Secara terpisah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa tarif batas atas dan bawah pada angkutan sewa khusus untuk menjaga keberlangsungan usaha angkutan umum.

 

Budi menegaskan, tarif batas atas dan bawah pada angkutan sewa khusus bertujuan agar para pelaku usaha mampu menabung untuk melakukan perawatan mobilnya, membeli kembali, dan sebagainya.

 

“Kalau tarif batas bawah itu suatu rupiah yang sangat rendah, maka mereka enggak bisa mempersiapkan uang untuk perbaikan. Padahal, kita ingin bahwa setiap usaha jangka pendek harus aman jangka panjang juga,” kata Budi.

 

Dia menambahkan, tarif batas bawah juga untuk mencegah atau membatasi pihak-pihak tertentu untuk memberikan diskon yang mengakibatkan pihak-pihak lain tidak mampu bersaing sehingga membuat adanya monopoli.

 

Oleh karena itu, ujarnya, pihanya tetap mengadakan tarif batas atas dan bawah bagi angkutan sewa khusus agar monopoli tidak terjadi. Selain menghindarkan dari monopoli, ungkapnya, tarif batas atas dan bawah juga menciptakan kesetaraan. “Dan dengan kesetaraan ini semua stakeholder bisa hidup berdampingan,” katanya.

 

Plt. Dirjen Perhubungan Darat Hindro Surahmat mengungkapkan, tarif batas atas dan bawah angkutan sewa khusus ditetapkan seluruhnya oleh Kementerian Perhubungan atas usulan daerah.