2 Instansi Dalami Lonjakan Dwelling Time

JAKARTA – Dua instansi pemerintah di Pelabuhan Tanjung Priok tengah serius mendalami pemicu naiknya waktu inap barang atau dwelling time di pelabuhan terbesar di Indonesia itu.

Kedua instansi itu adalah Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok dan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.

Kepala KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Dwi Teguh Wibowo mengatakan pihaknya juga melakukan verifikasi penyebab kenaikan dwelling time di pelabuhan itu.

Dwelling time merupakan masa inap barang atau peti kemas impor sejak barang dibongkar hingga keluar dari pelabuhan. Dwelling time dihitung berdasarkan tiga indikator yakni preclearance, custom clearance dan post clearance.

Dwi menyampaikan karekteristik importasi didominasi jalur hijau/prioritas atau MITA sebanyak 80%, sedangkan sisanya masing masing jalur kuning sebanyak 7% dan jalur merah kurang dari 10%.

“Melihat dwelling time itu mesti komprehensif dalam mencari solusinya, jangan sampai ada percepatan waktu namun tidak seiring dengan penurunan cost logistik,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (29/1).

Dari kegiatan jalur importasi MITA sekitar 80%, tegasnya, masih perlu dianalisis kontribusinya pada penaikan dwelling time.

Dia meminta agar semua pihak menunggu hasil verifikasi dari KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok. “Jangan sampai kita terjebak, masa sih yang 80% itu tadi tidak memperhitungkan cost logistik sementara importasinya sudah bisa clearance dokumen saat submit,” paparnya.

Untuk pemeriksaan fisik peti kemas jalur merah, paparnya, Bea dan Cukai sudah menyiapkan lebih banyak SDM pemeriksa bahkan bisa dilakukan pemeriksaan pada malam hari.

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Arif Toha Tjahjagama mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok untuk menekan dwelling time di pelabuhan.

“Kita koordinasi dengan Bea dan Cukai terhadap hal ini,” ujarnya.

Sementara itu, praktisi forwarder dan logistik di Pelabuhan Tanjung Priok Wisnu Waskita menilai optimalisasi container freight station (CFS) centre di Pelabuhan Tanjung Priok diyakini menekan angka  dwelling time di pelabuhan itu.

Data Dashboard dwelling time INSW per 29 Januari 2018 mencatat waktu inap barang di Tanjung Priok rata-rata masih 4,75 hari.

Tingginya dwelling time itu dipicu pula belum optimalnya fasilitas CFS centre.

“Padahal fasilitas lapangan CFS centre yang bisa menjadi buffer area impor sudah tersedia di Priok dan sistem IT serta single billing-nya sudah diimplementasikan,” ujarnya.

Wisnu menegaskan fasilitas CFS centre di Priok merupakan komitmen PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/IPC dalam meningkatkan kinerja layanan dan tata kelola pelabuhan yang lebih modern agar logistik semakin efisien.

CFS centre bisa optimal menjadi lokasi pemusatan konsolidasi barang ekspor impor berstatus less than container load (LCL).

“Dengan fasilitas itu, semua kargo impor LCL bisa terdeteksi dengan baik dan tentunya biayanya juga akan efisien,” paparnya.

Pelindo II sudah meluncurkan pengoperasian fasilitas CFS centre di Tanjung Priok yang berlokasi di lapangan eks gudang Masaji Kargo Tama (MKT) dan Gudang Agung Raya sejak akhir 2017.

Fasilitas CFS centre itu dioperasikan oleh dua perusahaan penyedia logistik yakni PT. Multi Terminal Indonesia (IPC Logistics Services) yang juga merupakan anak usaha PT. Pelindo II dan PT. Agung Raya Warehouse.

Dalam pemusatan konsolidasi kargo impor LCL, dia mengharapkan pengeluaran atau delivery barang lebih cepat sehingga dwelling time bisa lebih kecil.

Selama ini, layanan LCL kargo impor itu tersebar di banyak lokasi sehingga menyulitkan pengawasan. “Sebagai pelaku usaha kami mendukung adanya penataan di pelabuhan terkait layanan kargo impor LCL dipusatkan ke CFS centre di Priok,” kata Wisnu yang juga menjabat komisaris PT. Tata Waskita.

 

PENGELUARAN BARANG

Sekretaris Jenderal Indonesia Maritime, Transportation & Logistic Watch (Imlow) Achmad Ridwan Tenti meminta pemerintah gencar melakukan sosialiasi kepada pebisnis untuk menekan angka dwelling time serta menekan biaya logistik.

“Untuk mencapai angka dwelling time ideal di pelabuhan itu mesti dilihat komprehensif dari sisi pemerintah dan pelaku bisnis. Harus disinergikan,” ujarnya.

Ridwan yang juga menjabat Ketua Bidang Kemaritiman Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) meminta kementerian dan lembaga (K/L) dan importir mengubah kebiasan memunda pengeluaran barang. “Ini yang perlu sama-sama diselidiki dan semua pihak duduk bersama,” paparnya.

Menurutnya, pemberdayaan importir masih dirasakan belum maksimal. Padahal, kegiatan importasi di sejumlah pelabuhan utama seperti di Tanjung Priok Jakarta didominasi perusahaan besar manufaktur yang mengantongi jalur prioritas/MITA.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan menilai longgarnya pengawasan dari instansi terkait menjadi penyebab melambungnya dwelling time di Priok.

Menurutnya, instansi terkait kegiatan ekspor impor termasuk K/L di pelabuhan mesti terus memantau pergerakan dwelling time tersebut. “Jangan menunggu Presiden Joko Widodo kembali turun ngurusin dwelling time seperti yang terjadi beberapa tahun lalu.” (k1)