CFS Center Priok Tak Akan Monopoli

JAKARTA – PT. Pelabuhan Indonesia II memastikan bahwa kehadiran fasilitas Pusat Konsolidasi Kargo Ekspor Impor atau Container Freight Station (CFS Centre) di Pelabuhan Tanjung Priok bukan untuk memonopoli apalagi mematikan fasilitas pergudangan yang beroperasi di luar pelabuhan.

Direktur Utma PT. Pelindo II Indonesia Port Corporation (IPC) Elvyn G. Masassya mengatakan pembuatan CFS Centre ditujukan untuk memberikan pilihan dan kemudahan bagi pengguna jasa dalam bertransaksi serta transparansi dalam hal biaya yang dikeluarkan.

Dengan integrasi CFS Centre di Priok, IPC optimistis bahwa penanganan kontainer berstatus less than container load (LCL) akan terus meningkat. 

“Target kami dalam setahun bisa handle transaksi layanan dokumen kontainer LCL sebanyak 120.000 dokumen,” ujar Elvyn dalam rangkaian Media Port Visit PT. Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (5/2).

Dia juga mengungkapkan integrasi CFS juga bakal diterapkan di pelabuhan lain yang masih dalam wilayah kerja IPC. CFS Centre, kata Evlyn, hadir agar proses pelayanan menjadi ringkas dan sederhana sehingga menjadi efisien bagi pengguna jasa.

“Integrasi CFS Centre itu meliputi manajemen dan pelanggan, booking service, layanan nota, pembayaran elektronik, tracking cargo, dan customer care,” paparnya.

Direktur Operasional dan Sistem Informasi & Tehnologi PT. Pelindo II/IPC Prasetiadi mengatakan, keberadaan CFS Centre di Pelabuhan Tanjung Priok bukan untuk mamatikan atau memonopoli layanan kargo impor LCL di Pelabuhan Priok.

“Kami siapkan CFS Centre untuk kebutuhan dan pilihan pengguna jasa, intinya niat kami bukan untuk mengambil alih semuanya (kargo) yang sudah dilayani di gudang luar. Sifatnya kompetitif saja, makanya saat ini kami fokus saja siapkan layanan yang terbaik untuk CFS itu,” ujarnya.

Dia mengatakan, ke depan, sistem layanan CFS Centre akan terus disempurnakan dan ditambah fitur baru seperti multichannel payment serta invoice langsung ke pemilik barang/consigne.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Dwi Teguh Wibowo mengatakan, instansinya tidak turut campur dalam proses b-to-b penanganan kargo impor LCL baik itu di CFS Centre maupun di gudang di luar pelabuhan di tempat penimbunan sementara (TPS) wilayah pabean Priok.

“Bea Cukai hanya berkewajiban dari sisi pengawasannya karena kargo impor LCL itu masih dalam pengawasan pabean,” ujarnya.

Dwi Teguh juga mengatakan, belum berencana mengevaluasi terkait perizinan fasilitas gudang di luar pelabuhan yang dalam kawasan pabean yang selama ini masih melayani kargo impor LCL, kendati sudah tersedia fasilitas CFS Centre di Pelabuhan Priok.

Sekretaris DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indoensia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, kegiatan penanganan kargo impor LCL adalah murni b-to-b antara pemilik barang dan forwarder.

“Lebih banyak fasilitas pergudangan untuk kargo LCL impor akan lebih baik karena bagi pemilik barang dan forwarder bisa lebih banyak pilihan. Silakan operator gudang di dalam maupun di luar pelabuhan menyiapkan layanannya yang terbaik dan efisien,” ujarnya Senin (5/2).

Berdasatkan catatan Bisnis, kegiatan penanganan kargo impor berstatus LCL pada fasilitas pusat konsolidasi kargo atau CFS Centre di Pelabuhan Tanjung Priok terus meningkat.

Dari sebelumnya rerata menangani 10.000-an billing dokumen kargo LCL/bulan kini mencapai lebih dari 12.000-an dokumen per bulan atau meningkat sekitar 20%.

Sejak mulai dioperasikan pada akhir November 2017  - 31 Januari 2018, fasilitas CFS Centre di Pelabuhan Tanjung Priok, kini mampu melayani 400-an transaksi (billing) layanan pergudangan untuk kargo impor LCL setiap harinya dengan kecepatan layanan dokumen billing rata-rata 2 menit per dokumen. (k1)