Jalan Terjal Digitalisasi Bidang Logistik

Donny Setiaji, Direktur PT. Suksema Abadi Logistik, merasa harus bekerja dua kali meskipun sudah menerapkan sistem daring yang bisa memantau pengiriman barang dalam satu genggaman tangan.

Sejak awal berdiri, perusahaannya sudah mengenalkan skema serba digital, salah satunya transport management system (TMS) yang dijadikan sebagai keunggulan.

Alih-alih membuat pekerjaan menjadi instan, perusahaan malah menambah pekerjaan menjadi ganda. Donny harus melakukan pemberkasan baik itu dengan digital maupun cetak.

Alasannya, mitra kerja yang dia tangani membutuhkan bentuk fisik agar bisa menagih pembayaran kepada makan cuan tidak akan cair.

“Kalau bukti itu tidak ada, maka kami juga tidak ada pembayaran. Mau tidak mau harus melakukan itu [pekerjaan ganda],” katanya kepada Bisnis, Kamis (12/4).

Menurutnya, hal itu baru menggunakan sistem TMS yang merupakan satu bagian kecil dari blockchain. Donny sendiri masih belum bisa membayangkan bagaimana blockchain ini bisa benar-benar mulai hadir di Indonesia.

Keberadaan blockchain dinyakini dapat memotong jalur logistik yang begitu panjang. Tantang yang dihadapi Donny masih sebagian kecil karena keberadaan standar menjadi masalah paling utama sistem itu.

Blockchain adalah basis data global dalam jaringan (daring) yang bisa dipakai siapa saja di seluruh dunia yang terkoneksi internet. Blockchain lebih transparan karena bisa diakses oleh siapa saja. Teknologi itu semakin sulit diretas jika kian banyak penggunanya.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan inti dari blockchain adalah penggunaan digital dalam segala lini operasi bahkan sampai ke bukti pengiriman.

Di sisi lain, hampir semua perusahaan di Indonesia sangat membutuhkan bukti fisik walaupun Undang-Undang (UU) No. 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mengakui bentuk bukti digital.

Nah, keberadaan standar perlu ada di sini. Karena secanggih apapun sistem yang dibuat, jika tidak ada standar untuk pengangkutan logistik maka penerapan blockchain akan sia-sia.

“Masing-masing perusahaan punya sistem sendiri. Yang saya lihat adalah digital literacy dan infrastruktur masih rendah,” katanya.

Zaldy mencontohkan Indonesia tidak punya patokan ukuran peti muatan barang dalam truk sehingga membuat besar kendaraan berbeda-beda. Tidak heran jika di jalan banyak kendaraan yang melebihi muatan.

Padahal, jika uji kelayakan kendaraan atau uji KIR bisa diterapkan dengan benar, ukuran truk pasti akan sama. Dia mengatakan bahwa sudah jadi rahasia umum dalam uji KIR pengusaha menggunakan uang pelicin untuk memperolehnya.

Zaldy juga menilai blockchain di sektor logistik baru hanya bisa menambah pada layanan berkas bukan pada pengiriman barang itu sendiri. Hal itu membuat blockchain untuk masuk dalam dunia logistik mempunyai kesulitan dan tantangan sendiri.

Dia yakin keberadaan blockchain bisa membuat proses pengurusan data sangat efisien. Pelaku usaha di Aceh bisa menerima langsung data di Jakarta serta berkas pengiriman diterima saat itu juga.

“Sebenarnya blockchain pas sekali untuk Indonesia. Cuma, masalahnya di-habit masyarakat yang belum bisa menerima,” jelasnya.

 

HAL BARU

Asisten Deputi bidang Koordinator Perniagaan dan Industri Menteri Koordinator bidang Perekonomian [Kemenko Perekonomian] Erwin Raza menyatakan blockchain benar-benar sangat baru di Indonesia.

Jauh dari itu, Indonesia masih berkutat pada bagaimana proses logistik bisa efisien dan tanpa sekat (seamless). “Sementara muncul teknologi yang lebih canggih. Kalau kita tidak punya [infrastruktur canggih] itu, kita tidak bisa melangkah ke sana,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah masih melihat dan mengamati perubahaan digital yang diterapkan masing-masing perusahaan. Dia optimistis blockchain bisa diterapkan walaupun bukan dalam waktu dekat.

Hal itu bisa dilihat dari rancangan kerja rinci industri 4.0 atau generasi keempat yang sedang dikejar pemerintah. Setelah sukses dalam proyek itu, Erwin menjelaskan pemerintah akan beranjak ke blockchain.

Di sisi lain belum ada peraturan atau panduan di Indonesia tentang sistem yang sedang naik daun di luar negeri. “Singapura berdasarkan survei dari sisi penyedia jasa, mereka masih melihat-lihat seperti apa blockchain. Belum ada sesuatu yang bisa menyakinkan,” tambahnya.

Seperti pada kasus transportasi daring, pemerintah agaknya selalu terlambat mengantisipasi perkembangan digital termasuk dalam kasus blockchain.