Ongkos Logistik Indonesia Membengkak

INDOPOS.CO.ID - Pemerintah membantah sistem terintegrasi transaksi tol JORR sebagai kamuflase menaikkan tarif. Pengintegrasian sistem tersebut murni untuk penguatan dan pelayanan kepada masyarakat. Tidak ada niatan sekaligus tendensi untuk mengelabuhi masyarakat melalui implementasi sistem satu tarif jauh dekat.  

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiyadi menyebut sistem itu terbuka. Pengguna hanya membayar satu sekali dan bebas memakai secara keseluruhan. ”Jadi, intinya itu,” bantah Arie.

Di samping itu, ada desakan dari pelaku layanan logistik. Pasalnya, saat ini seperti akses tol menuju terminal Pelabuhan Tanjung Priuk, setidaknya ada dua pembayaran seperti di gerbang E3 dan akses masuk tanjung priuk. Sehingga, dampaknya truk logistik tidak mau menggunakan jalan tol dan mengakibatkan kemacetan luar biasa. ”Ini problem yang kami percahkan,” imbuhnya.

Karena itu, ada pengguna jalan tol golongan tertentu berharap integrasi jalan tol itu seceatnya diterapkan. Namun, kebijakan integrasi tol tersebut menuai kontroversi, karena masyarakat menangkapnya sebagai kenaikan tarif tol. Padahal, pemberlakuan integrasi tarif itu menguntungkan.

Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mengklaim sistem integrasi itu menguntungkan kendaraan logistik. Namun, asosiasi masih mengeluhkan pembengkakan biaya dan waktu. ”Namun, ada biaya tambahan harus dikeluarkan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan perawatan kendaraan. Itu harus dikeluarkan karena kemacetan parah di JORR. Biaya tol menjadi lebih murah tapi jarak tempuh bertambah dua sampai tiga jam karena macet,” keluh Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita.

Padahal, tol JORR sejak awal pembangunannya ditujukan untuk angkutan logistik atau truk agar tidak melintas ke dalam kota Jakarta. Karena itu, dia berharap ada perlakuan khusus untuk kendaraan pribadi yang melintas di sana. ”Jasa Marga perlu menaikkan tarif tol kendaraan pribadi lebih tinggi daripada truk untuk mengurangi kepadatan JORR,” saran Zaldy.

Zaldy mengungkapkan, ruas tol JORR telah menjadi jalur utama angkutan logistik dari Tanjung Priok dan Banten ke arah Bekasi dan Jawa. Dan, saat ini, tol JORR masih menggunakan sistem tertutup. Tarif dihitung proporsional berdasar jarak tempuh pengguna jalan.

Namun begitu, dengan sistem itu pengguna jalan harus melakukan transaksi sebanyak dua hingga tiga kali apabila akan melewati semua ruas tol di JORR. Itu karena tol tersebut dikelola sejumlah badan usaha jalan tol yaitu PT Jakarta Lingkar Baratsatu, PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, PT Hutama Karya, dan PT Marga Lingkar Jakarta.

Supaya lebih sederhana, tol JORR akan diintegrasikan dengan menggunakan sistem terbuka. Di mana, tarif tol dihitung berdasar tarif rata-rata untuk semua ruas. Dengan penerapan tarif rata-rata, pengguna jalan tol jarak dekat akan membayar tarif lebih mahal. Dan, pengguna jalan jarak jauh diuntungkan dengan tarif lebih murah.

Sebagai catatan, menurut Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3EI) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, biaya logistik di Indonesia saat ini mencapai 24 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp 1.820 triliun per tahun. Angka itu jauh lebih tinggi dari biaya di negara tetangga seperti Malaysia yang sekitar 15 persen dari PDB.

Di sisi lain, infrastruktur penunjang logistik di Indonesia juga belum memadai dan kalah bersaing dengan negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam. Untuk bisa bersaing, ongkos logistik di Indonesia harus ditekan hingga setidaknya 17-18 persen.

Sayangnya, kemacetan dan tingginya ongkos logistik secara umum merugikan dan menyebabkan pengusaha Indonesia sulit bersaing dengan negara tetangga. Contohnya untuk mengangkut barang dari kawasan industri ke pelabuhan yang jaraknya rata-rata 50 km saat ini hanya bisa dilakukan sekali dalam sehari, padahal idealnya bisa bolak-balik dua kali sehari. ”Kita mau infrastruktur segera diselesaikan, khususnya akses jalan dari industri sampai ke pelabuhan harus ditata lebih baik,” tukasnya. (dew)

 

Sumber:

https://indopos.co.id/read/2018/06/26/142322/ongkos-logistik-indonesia-membengkak