Rinaldi M Azka, Bisnis Indonesia, Senin 28 Januari 2019
JAKARTA – Supply Chain Indonesia dan Asosiasi Logistik Indonesia mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum memasukkan logistik menjadi materi debat calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) Indonesia 2019.
Ketua Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menuturkan, sektor logistik sangat penting peranannya sehingga perlu masuk dalam materi debat Capres dan Cawapres.
“Mengingat peranan sektor logistik yang penting dan permasalahannya yang kompleks, Supply Chain Indonesia mengusulkan sektor logistik menjadi salah satu topik dalam debat,” katanya, Minggu (27/1).
Bila topic debat yang dibuat KPU tidak bisa diubah karena alasan sudah terpublikasikan, dia mengusulkan aspek logistik bisa menjadi bagian dari topic paparan atau pertanyaan.
Menurutnya, tinjauan dari aspek logistik sangat relevan dalam topik debat, terutama materi Debat II dan Debat V. Dalam Debat II, topic yang sangat relevan dengan logistik adalah energi, pangan, serta infrastruktur.
Dia menambahkan Capres bisa diberikan pertanyaan bagaimana strategi pengembangan sektor logistik untuk mengatasi persoalan pasokan dan pemerataan ketersediaan energi dan pangan.
Dalam sejumlah kasus, kebutuhan barang pokok, masalah kelangkaan, harga mahal, dan fluktuasi harga terjadi bukan karena masalah produksi, tetapi karena masalah transportasi dan distribusi sebagai bagian dari sistem logistik.
Untuk topic Debat V yang sangat relevan dengan logistik adalah topik ekonomi dan kesejahteraan sosial, serta perdagangan dan industri.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita menilai sangat tepat jika sektor logistik menjadi bagian dari materi dalam debat Capres-Cawapres 2019-2024.
Menurutnya, kebijakan sektor logistik yang acap berubah setiap pergantian pemimpin negara membuat biaya logistik terus mahal.
“Kita perlu tahu apa visi dan misi dari masing-masing calon presiden tentang logistik karena kita tidak mau setiap 5 tahun, pembangunan logistik berubah-ubah terus seperti selama ini,” kata Zaldy.
Pada periode Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono membuat Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 dan Sistem Logistik Nasional, sementara Presiden ke-7 Joko Widodo membuat poros maritime.