News Detail
Ada 18 Instansi Penegak Hukum di Laut, Ini Perhitungan Inefisiensi Versi INSA

Rinaldi Mohammad Azka, Bisnis.com, Selasa 20 Agustus 2019

Bisnis.com, JAKARTA -- DPP Indonesian National Shipowners' Assosiation memprediksi terjadi inefisiensi hingga 35 persen sebagai akibat tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di transportasi laut.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners' Assosiation (INSA) Carmelita Hartoto menuturkan inefisiensi hingga 35 persen itu memicu pembengkakan biaya yang harus ditanggung operator pelayaran.

Oleh karena itu, dia meminta otoritas penjagaan laut dan pantai secara tunggal segera dibentuk guna mengakhiri banyaknya otoritas yang memiliki kewenangan menangkap kapal di tengah laut sehingga menyebabkan biaya lebih tinggi.

Tumpang tindih penegakan hukum di laut tersebut berdampak bagi operasional pelayaran nasional. Kondisi ini, katanya, tidak hanya menyebabkan biaya tinggi, tapi juga membuat ketidakpastian waktu pelayaran.

"Ada belasan instansi yang berwenang melakukan tindakan keamanan di laut dan menghentikan serta memeriksa kapal yang sedang berlayar atau berlabuh, biaya tinggi hingga 35 persen," ungkapnya kepada Bisnis.com, Selasa (19/8/2019).

Selain ulah oknum, dia menilai hal itu terjadi karena tidak adanya instansi yang berwenang seperti Sea and Coast Guard tunggal, sehingga dijadikan dalih bagi oknum aparat tadi untuk bertindak menyalahgunakan wewenangnya.

"Oleh karena itu, keberadaan single agent multiforce [satu badan dengan berbagai penegakan hukum] yang harusnya dilakukan oleh Sea and Coast Guard sebagaimana diamanahkan dalam UU No 17/2008 tentang Pelayaran, pasal 279 mutlak segera diimplementasikan," tuturnya.

Dengan begitu, menurutnya, jelas kewenangan penegakkan hukum untuk keselamatan dan keamanan di lauts, sebagaimana dilakukan di seluruh negara.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Ilham Masita menuturkan selain adanya inefisiensi, pelayaran Indonesia tengah dalam kondisi sakit dimana saat ini kapal nasional tengah sepi dan perang harga.

"Kalau barangnya sepi ya pelayaran juga sepi. Kalau barangnya banyak dan pelayaran stagnan pasti biaya freight tinggi tapi kenyataannya biaya pelayaran container domestik rendah yang tinggi ke indonesia timur, karena tidak ada muatan balik," jelasnya kepada Bisnis.

Zaldi menuturkan pelayaran Indonesia harus terlindungi dengan tetap mengedepankan asas cabotage atau kepemilikan pengusaha Indonesia agar kedaulatan negara dalam pelayaran tetap terjamin.

Menurutnya, kapal sama seperti pesawat, teknologi dengan cepat bisa diikuti karena pembuat kapal di dunia tidak begitu banyak.

"Perlu diingat bentuk indonesia adalah kepulauan dan terbesar di dunia. Dengan memberikan akses kapal asing masuk ke perairan dalam Indonesia maka kita memberikan akses kepada kapal asing ke semua titik di dalam Indonesia," tuturnya.

Padahal, selama ini pihak negara asing hanya boleh singgah di pelabuhan internasional atau menumpang lewat di jalur selat alur laut kepulauan Indonesia (ALKI).

 

Sumber:

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190820/98/1138761/ada-18-instansi-penegak-hukum-di-laut-ini-perhitungan-inefisiensi-versi-insa

 


Back to List

22 Apr 2022

Ini Dampak Bagi Sejumlah Sektor Industri Akibat Masih Tingginya Harga Minyak Mentah  

Muhammad Julian, Kontan.co.id, Rabu 20 April 2022

11 Apr 2022

Pemerintah Batasi Angkutan Logistik Saat Arus Mudik, Begini Pinta ALI  

Lailatul Anisah, Kontan.co.id, Minggu 10 April 2022

05 Apr 2022

Angkutan Barang Dibatasi saat Mudik, Pengusaha Logistik Justru Khawatir Ini

Dany Saputra, Bisnis.com, Selasa 5 April 2022

01 Apr 2022

5 Sektor Usaha yang Halal Nikmati Solar Subsidi

cnnindonesia.com, Kamis 31 Maret 2022

31 Mar 2022

Pengusaha Logistik Keluhkan Solar Langka Sudah 2 Minggu

cnnindonesia.com, Selasa 29 Maret 2022

29 Mar 2022

Awas, Solar Langka Bisa Berimbas pada Kenaikan Harga Bahan Pokok

cnnindonesia.com, Selasa 29 Maret 2022

18 Mar 2022

Asosiasi Logistik Indonesia Prediksi Tren Kenaikan Freight Rate Akan Berlanjut

Dimas Andi, Kontan.co.id, Rabu 16 Maret 2022

07 Mar 2022

Pelabuhan Tanjung Priok Macet, Ini Tanggapan Asosiasi Logistik Indonesia (ALI)

Dimas Andi, Kontan.co.id, Jumat 04 Maret 2022

Copyright © 2015 Asosiasi Logistik Indonesia. All Rights Reserved