Sudut Pandang Pemangku Kepentingan terhadap Jalan Tol, Seperti Apa?

Bisnis.com, JAKARTA — Jalan bebas hambatan mempunyai tempat istimewa dalam agenda pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun terakhir. Dalam 5 tahun ke depan, pembangunan jalan tol masih akan memberi warna dominan dalam pembangunan infrastruktur.

Tidak berlebihan bila jalan tol mendapat perhatian lebih. Simak saja data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Proyek jalan tol yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) mencapai 78 proyek, paling banyak dibandingkan dengan sektor lainnya.

Proyek infrastruktur dengan status PSN akan mendapat dukungan dari lembaga tinggi negara dan pemerintah daerah. Demi PSN, kebijakan diskresi bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan dan persoalan yang mendesak.

Pencapaian pembangunan jalan tol sejauh ini memang tidak mengecewakan. Pembangunan jalan tol yang massif, bahkan menciptakan sejumlah tonggak baru, sebut saja jalan tol terpanjang, konektivitas Trans-Jawa, hingga pembiayaan kreatif untuk Trans-Sumatra.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melansir panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam periode 4,5 tahun terakhir mencapai 949 kilometer.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, hingga akhir 2019 panjang jalan tol baru akan mencapai 1.300 kilometer berkat pengoperasian 10 ruas tol baru.

Jika menengok pada dokumen rencana strategis Kementerian PUPR, pencapaian pembangunan jalan tol jelas makbul alias berhasil. Dalam rencana strategis 2015—2019, target pembangunan jalan tol baru tercantum sepanjang 1.000 kilometer.

Maka, jika merujuk target 2.500 kilometer, proyeksi jalan tol baru dalam periode 2020—2024 setara 2,5 kali lipat dari target 2015—2019. Boleh dibilang, target itu seperti ambisi memecahkan rekor baru.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit menuturkan bahwa dalam 5 tahun ke depan target pembangunan jalan tol diharapkan tercapai 2.500 kilometer. Angka itu, sebagian besar disumbang dari proyek jalan tol Trans-Sumatra.

"Angka untuk 5 tahun ini masih terus bergerak, tetapi memang, kontribusi terbanyak dari Trans-Sumatra," ujarnya di Jakarta, pekan lalu.

Secara keseluruhan, megaproyek jalan tol Trans-Sumatra direncanakan membentang sepanjang 2.765 kilometer.

Pemerintah telah menugaskan PT Hutama Karya (Persero) untuk menggarap proyek ini. Hingga awal 2020, salah satu BUMN karya itu secara kumulatif bakal mengoperasikan lima ruas sepanjang 495 kilometer.

 

SIMPUL EKONOMI

Danang sebelumnya mengatakan bahwa pembangunan jalan tol yang menjadi akses ke simpul ekonomi juga menjadi prioritas.

Dia menyebutkan bahwa ada potensi pengembangan jalan sekitar 200 kilometer menuju pelabuhan dan bandara utama. Konektivitas infastruktur ke simpul ekonomi ini juga sudah berulang kali ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo.

Danang menerangkan bahwa potensi pengembangan bisa digarap oleh badan usaha melalui prakarsa maupun penambahan ruang lingkup.

Dia menggambarkan jalan tol akses ke Pelabuhan Patimban telah mendapat izin prakarsa dari Kementerian PUPR dan masuk daftar proyek tol baru yang siap dilelang.

Lembaga pendidikan dan riset logistik Supply Chain Indonesia (SCI) menilai arahan Presiden untuk menghubungkan infrastruktur dengan simpul ekonomi sudah tepat. Chairman SCI, Setijadi mengatakan keterhubungan dengan simpul produksi menjadi kekurangan dalam pembangunan infrastruktur selama lima tahun terakhir.

"Kami harapkan ada evaluasi agar pembangunan infrastruktur berimbang. Akses ke simpul transportasi, apakah ke pelabuhan, bandara, terminal barang itu bermasalah," jelasnya kepada Bisnis, Senin (4/11/2019).

Di lain pihak, kalangan pengusaha logistik berharap agar pemerintah juga giat membangun jalan bukan tol, selain membangun jalan tol.

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldy Ilham Masita menilai bahwa peningkatan kapasitas jalan bukan tol sangat dibutuhkan untuk menghubungkan kawasan industri, pariwisata, pelabuhan, dan bandara.

Dia menyebutkan bahwa keberadaan jalan tol tidak serta merta menurunkan biaya logistik. Alih-alih turun, beban yang ditanggung pengusaha bisa meningkat karena perlu membayar tarif bila melintasi jalan tol.

"Sebaiknya pemerintah lebih memperbanyak pembangunan jalan nasional. Yang penting aksesnya bagus dan jalurnya banyak," ujar Zaldy kepada Bisnis.

Jalan tol berdasarkan Undang-Undang tentang Jalan merupakan bagian dari sistem jaringan jalan umum. Jalan tol merupakan lintas alternatif. Jangan sampai, pembangunan lintas alternatif membuat pembangunan lintas utama menjadi kendor.

 

Sumber:

https://ekonomi.bisnis.com/read/20191105/45/1166882/sudut-pandang-pemangku-kepentingan-terhadap-jalan-tol-seperti-apa#