News Detail
Harga solar Rp5.500 tapi susah dicari, warga antre berjam-jam: \'Jangan buat masyarakat menderita begini, sudah susah makin disusahi\'

bbc.com, Rabu 30 Maret 2022

Kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia dikhawatirkan berdampak pada kenaikan harga barang dan bahan pokok menjelang bulan Ramadan karena terhambatnya distribusi logistik.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengatakan sejauh ini keterlambatan pengiriman barang telah terjadi di wilayah Sumatra dan dikhawatirkan bisa merembet ke wilayah lainnya, termasuk Pulau Jawa.

Keterlambatan itu terjadi karena kendaraan pengangkut logistik harus mengantre berjam-jam bahkan hingga berhari-hari untuk mendapatkan solar bersubsidi. Sementara itu, kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan biasanya meningkat.

"Jangan sampai terjadi kelangkaan, distribusi lambat, kelangkaan bahan pokok, sehingga terjadi disparitas harga barang lagi nanti," kata Mahendra kepada BBC News Indonesia, Selasa (29/3).

"Ini krusial, waktu tinggal tiga hari lagi menjelang Ramadan. Kalau enggak ada barang (masyarakat) teriak-teriak lagi, bahaya," lanjut dia.

Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan kelangkaan terjadi karena kuota solar bersubsidi pada 2022 sebesar 15,1 juta kiloliter, lebih kecil dibanding tahun lalu, sedangkan kebutuhan meningkat akibat perekonomian yang kembali mulai pulih dan ada dugaan penyelewengan di lapangan.

Padahal, Pertamina telah mendistribusikan solar bersubsidi hingga melebihi 10% dari kuota bulanan yang ditetapkan pemerintah.

Untuk mengatasi kelangkaan itu, Pertamina akan tetap mendistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan, meski penyalurannya sudah melebihi kuota yang semestinya ditetapkan oleh pemerintah.

"Secara aturan kami tidak boleh overkuota, tapi mempertimbangkan peningkatan mobilitas dan logistik bagi masyarakat apalagi menjelang Ramadan dan Idul Fitri maka kita menaikkan (suplai)," kata Nicke dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI pada Selasa (29/03).

Tidak ada data yang menunjukkan berapa jumlah angkutan yang menggunakan solar di Indonesia, tetapi asosiasi logistik menyatakan mayoritas kendaraan logistik dan bus memanfaatkan solar bersubsidi.

Data BPH Migas menunjukkan realisasi konsumsi solar di Indonesia kembali meningkat, setelah sempat menurun pada 2020 lalu begitu terhentinya aktivitas ekonomi akibat pandemi.

Sementara itu, pengamat dari Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan berapa pun kuota solar subsidi ditambah tidak akan cukup apabila penindakan terhadap penyelewengan solar bersubsidi di lapangan masih lemah.

 

Mengantre hingga enam jam demi solar

Di sejumlah daerah, termasuk Aceh, kelangkaan terlihat dari antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar minyak.

Seorang sopir bus bernama Lifandi, 26, mengatakan berkeliling ke sejumlah SPBU di Banda Aceh pada Selasa pagi (29/03) untuk mencari stok solar.

"Saya antre sejak dari tadi pagi. Di Banda Aceh hampir semua SPBU antre enggak ada solar, di SPBU ini pun kalau masih ada," kata Lifandi kepada wartawan Hidayatullah yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Lifandi tidak tahu harus berapa lama dia mengantre pada saat itu. Sehari sebelumnya, dia juga telah mengantre selama enam jam demi mendapat solar.

Lamanya waktu antre membuat jadwal keberangkatan bus yang ia kemudikan pun terganggu.

"Apalagi kami bawa orang, harus sampai jam 12 tapi enggak sampai target, akhirnya orang enggak puas kan," ujar dia.

Lifandi meminta pemerintah segera mengatasi persoalan ini, sebab kelangkaan solar yang berlangsung lama dikhawatirkan akan berdampak pada penghasilannya.

"Jangan buat masyarakat menderita begini, sudah susah makin disusahi, kami cari uang, sehari enggak cari uang mau makan apa?" tutur Lifandi.

Antrean solar di SPBU tidak hanya terjadi di Aceh, namun juga di sejumlah wilayah lainnya seperti Riau, Jambi, Bengkulu, serta Sumatra Barat.

Selain itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo,) Gemilang Tarigan mengatakan antrean solar juga terjadi di Kalimantan, bahkan di sejumlah titik di Pulau Jawa.

"Di tol Jakarta-Merak itu kan sudah dibatasi, sopir teriak-teriak, tapi mereka mengisi (BBM) dibatasi. Di daerah juga sudah banyak teman-teman teriak, sudah langka, antre terus sepanjang hari," ujar Gemilang.

 

Apa yang menyebabkan solar langka?

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, dalam rapat dengan DPR pada Selasa (29/03) memaparkan ada sejumlah faktor yang memicu kelangkaan solar di sejumlah daerah.

Salah satunya adalah meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat pada kuartal pertama 2022, karena situasi pandemi yang kian membaik.

Sektor industri dan konsumsi kembali bergerak, sehingga arus barang pun turut meningkat, katanya.

Penyebab lainnya adalah selisih harga yang jauh antara solar bersubsidi dan nonsubsidi.

Solar bersubsidi dijual ke masyarakat dengan harga Rp5.500 per liter, sedangkan solar nonsubsidi yang paling murah dijual senilai Rp13.300.

Selisih harga itu membuat pengguna solar nonsubsidi beralih menggunakan solar bersubsidi. Selain itu, BPH Migas juga menemukan adanya penyalahgunaan solat bersubsidi.

"Di beberapa tempat kami menemukan ada penimbunan hingga pengoplosan solar ini," kata Erika.

Pada pertengahan Maret lalu, ditemukan pelaku solar oplosan dengan barang bukti sebanyak 108 ton di Sumatra Selatan.

Erika juga mengatakan banyak truk tambang dan perekebunan ikut mengantre di SPBU untuk mendapatkan solar bersubsidi.

Padahal, truk tambang dan perkebunan seharusnya tidak termasuk dalam kategori penerima solar bersubsidi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.

 

Bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

Mahendra Rianto dari Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mengatakan kelangkaan barang dan bahan pokok berpotensi terjadi, apabila pemerintah tidak segera mengatasi persoalan ini di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang bulan Ramadan.

"Kita menghadapi Ramadan ini, rantai pasokan setiap produk dan barang-barang yang dikonsumsi meningkat, sehingga seluruh produsen akan mengejar produksi dua minggu sebelum sampai dua minggu pertama Ramadan," kata Mahendra.

Peningkatan kebutuhan itu, lanjut dia, harus disambut dengan kelancaran distribusi agar harga barang dan kebutuhan pokok tidak meningkat.

"Kalau tidak terjadi pengiriman akibat BBM terlambat, akan terjadi kekurangan di area distribusi.

"Kalau pun ada sedikit tapi yang minta banyak, naik harganya. Padahal sebetulnya produksinya ada, kalau ini terjadi maka bisa memicu kelangkaan," ujar dia.

 

Sumber:

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60912174

 


Back to List

25 Mar 2024

KAI Logistik Perluas Jangkauan Pengiriman hingga ke Kalimantan

Sakina Rakhma Diah Setiawan, Kompas.com, Sabtu 23 Maret 2024

18 Mar 2024

Larangan Angkutan Logistik Saat Libur Hari Besar Keagamaan Munculkan Masalah Baru

Anto Kurniawan, Sindonews.com, Minggu 17 Maret 2024

18 Mar 2024

Kemendag Dorong Relaksasi Pembatasan Angkutan Logistik Saat Hari Raya

Mohamad Nur Asikin, Jawapos.com, Sabtu 16 Maret 2024

08 Mar 2024

Dirjen SDPPI: Hadirnya gudang pintar 5G pecut industri berinovasi

Fathur Rochman, Antaranews.com, Kamis 7 Maret 2024

07 Mar 2024

Jurus Kemenhub Tekan Ongkos Biaya Logistik Supaya Makin Murah

Retno Ayuningrum, Detik.com, Rabu 6 Maret 2024

07 Mar 2024

Transformasi Digital Pelabuhan Dorong Peningkatan Efisiensi Biaya Logistik

Antara, Republika.co.id, Rabu 6 Maret 2024

Copyright © 2015 Asosiasi Logistik Indonesia. All Rights Reserved