INSW Siapkan Single Reference

JAKARTA – Indonesia National Single Window tengah menyiapkan acuan utama atau single reference bagi kementerian dan lembaga yang akan bergabung dalam Indonesia Single Risk Management.

 

Seperti yang tercantum adlam Paket Kebijakan XI yang diluncurkan Maret lalu, penerapan Indonesia Single Risk Management dalam sistem INSW dilakukan melalui identitas tunggal dan penyatuan informasi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor impor.

 

Sekretaris Indonesia National Single Window (INSW) Kukuh S. Basuki mengatakan dengan single reference layanan yang diberikan oleh kementerian dan lembaga (K/L) bisa sama dan setara.

 

“[Selain itu] fokus kami masih pada profiling pengusaha – pengusaha yang baik di mata K/L, untuk kami sinkronkan untuk dapat disepakati,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (9/5).

 

Menurutnya, konotasi baik dalam profil pengusaha tidak lagi secara individual di K/L. Sebisa mungkin, lanjutnya, profil pengusaha yang baik masuk ke dalam penilaian bersama.

 

Adapun jumlah pengusaha yang tengah dikaji oleh INSW mencapai lebih dari 200 orang. “Seingat saya diatas 200 [pengusaha],” tegasnya.

 

Dalam paket kebijakan XI, dia memastikan Indonesia Single Risk Management bisa rampung dan berjalan penuh pada akhir tahun ini karena integrasi pelayanan K/L dalam Indonesia Risk Management System dilakukan bertahap.

 

Dalam target INSW, dia  menuturkan tidak hanya 18 K/L yang berhubungan dengan keluar masuk barang di pelabuhan tetapi semua K/L. “Targetnya nanti semua K/L akan bergabung. Namanya juga single risk management,” ungkapnya.

 

Kukuh melanjutkan tantangan INSW dalam menghidupkan Indonesia Single Risk Management ini adalah menyamakan persepsi K/L tentang risiko nasional. Namun, dia optimis sistem ini bisa berjalan penuh tahun ini.

 

Paket kebijakan XI menetapkan penerapan single risk management berlaku pada Agustus 2016, dan diperluas penerapannya untuk beberapa K/L seperti Kemendag, Kementan. Dia mengharapkan penerapan itu pada akhir 2016 dapat menurunkan dwelling time di pelabuhan secara nasional menjadi 3,5 hari.

 

Untuk tahap awal, paket kebijakan XI menghendaki peluncuran model single risk management dalam platform single submission antar BPOM dengan Bea dan Cukai yang diperkirakan dapat menurunkan dwelling time.

 

Achmad Ridwan Tento, Sekjen Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), mengatakan sudah seharusnya Indonesia memiliki single risk management.

ASOSIASI LOGISTIK INDONESIA

Gedung I Lt. 7 Kementerian Perdagangan RI
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5
Jakarta Pusat 10110

Ph./Fax. 021 - 386 3936
www.ali.web.id