Pebisnis Butuh Perbaikan Jalur Logistik

JAKARTA – Beberapa asosiasi berbeda pendapat terkait upaya pemerintah memberantas pungutan liar dan pemangkasan peraturan daerah yang dianggap belum tentu menjadi solusi bagi industri logistik.

Wakil Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto menilai langkah memberantas pungutan liar (pungli) dan memangkas peraturan daerah (perda) sesungguhnya hanyalah langkah praktis tetapi tidak menambah kapasitas dan kualitas jasa logistik.

Dia tidak sepakat bahwa kedua langkah tersebut berpeluang besar menurunkan biaya logistik di Indonesia. Saat ini, biaya logistik di Indonesia mencapai 26% dari produk domestik bruto (PDB).

“Pemberantasan pungli itu seperti perintah hanya menurunkan beban biaya operasional saja,” jelasnya, di Jakarta, Rabu (26/10).

Menurutnya, tinggi biaya logistik di Indonesia tidak bisa hanya diselesaikan melalui pemberantasan pungli dan pemangkasan perda. Dia mengusulkan agar pemerintah menyusun prioritas dalam pembangunan jalur logistik.

Mahendra juga menilai banyak investasi yang ditawarkan pemerintah masih salah sasaran. Dia mencontohkan pemerintah terlalu banyak membangun infrastruktur di darat untuk jalan tol. Akibatnya, kemacetan lalu lintas semakin menjadi – jadi. Fenomena kemacetan dipandang Mahendra sebagai salah satu kesalahan pemerintah yang tidak memiliki prioritas untuk sektor logistik.

“Mengapa tidak mengoptimalkan pembangunan sektor kelautan? Ini menunjukkan pemerintah tidak memprioritaskan sektor kelautan, padahal Sislognas [Sistem Logistik Nasional] mencatat untuk menurunkan biaya logistik harus melalui jalur laut,” ungkapnya.

 

MENDUKUNG

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menyatakan pemangksan perda dan pungli akan memperbaiki industri logistik.

Dia mendukung kedua langkah itu selama mampu memberikan stimulus terhadap kemudahan berinvestasi.

“Perihal pungli ini tentunya harus didukung karena kita berharap tentunya daya saing ke depanya akan menjadi lebih baik, dan tidak lagi menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi,” tuturnya.

Dia menyebutkan sektor transportasi dan logistik memang harus segera mendapatkan kemudahan akses untuk investasi. Menurutnya, kemudahan investasi akan mempercepat pembangunan infrastruktur yang digadang-gadang pemerintah.

“Selain itu dengan kemudahan investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akan menciptakan lapangan pekerjaan dalam situasi perlambatan ekonomi seperti sekarang ini,” jelasnya.

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menegaskan pemerintah perlu segera melakukan perbaikan pelabuhan sebagai upaya mengurangi beban angkutan darat.

“Angkutan darat yang berat – berat ini tidak bisa selalu memakai jalur darat, harus dipindahkan ke laut atau jalur kereta api,” tuturnya.

Dia menilai oknum pemerintah daerah sudah menjadikan pungli jembatan timbang sebagai pemasukan kas daerah. Hal ini terlanjur membudaya dan memerlukan kinerja ekstra pemerintah dan kedisiplinan pelaku usaha untuk menuntaskannya.