Ini Masukan Pengusaha Soal Paket Kebijakan Ekonomi XV

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan memberi masukan untuk paket kebijakan ekonomi XV. Komite Tetap Kadin Bidang Perhubungan, Hengky Purwoto, mengatakan pihaknya akan memberi masukan untuk paket kebijakan ekonomi XV.

 

Utamanya tentang level of playing field di antara BUMN dan swasta di sektor transportasi dan logistik.”Bagaimana menciptakan level of playing field yang fair antara BUMN dan swasta, caranya itu bisa dirincikan,” kata Hengky saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis, 19 Januari 2017.

 

Hengky menuturkan, secara prinsip playing field yang fair diperlukanagar transportasi dan logistik nasional berkembang. Selain itu ada persaingan yang sehat antara BUMN dan swasta.Hal berikutnya adalah aspek kepastian regulasi yang dibutuhkan sejumlah investor. Hengky berharap pemerintah bisa menciptakan regulasi yang harmonis dan tidak tumpang tindih.

 

“Tak tumpang tindih, baik antar sektor atau antar daerah dan pusat,” ucapnya.Senada dengan Hengky, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita, mengatakan di sektor logistik memang harus ditata, terlebih persaingan paling berat adalah melawan BUMN di sektor logistik. “BUMN jangan main di tempat yang sudah banyak swasta,” ujarnya.

 

Oleh karena itu, Zaldy berpandangan diperlukan adanya peta jalan atau roadmap dari sektor transportasi dan logistik Indonesia. Selama ini dia merasa belum ada arahan yang jelas dari pemerintah untuk sektor logistik ini.Zaldy mencontohkan misalnya harus membangun gudang logistik di mana, apakah di dekat tol atau di dekat pelabuhan.

 

Bagi dia hal ini belumlah jelas. “Investasi logistik itu lama, salah membangun dampaknya panjang.”Soal regulasi, Zaldy juga menekankan aspek itu. Zaldy menuturkan kalau sebaiknya ada perizinan yang lebih sederhana bagi para pengusaha, dan adanya perbedaan antara izin usaha dan izin teknis. Izin teknis yang dimaksud misalnya izin terkait dengan keamanan dan lain-lain.

 

Sumber:

http://redaksi.co.id/98745/ini-masukan-pengusaha-soal-paket-kebijakan-ekonomi-xv.html