Praktik Pungli Bikin Biaya Logistik Makin Mahal

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta mengkaji ulang keberadaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang melakukan dugaan praktik pungutan liar (pungli).

 

Permintaan tersebut menyusul terbongkarnya praktik pungutan liar yang dilakukan Koperasi Komura/ TKBM di Terminal Peti Kemas Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) pada Jumat 17 Maret 2017. Dalam kasus ini, Bareskrim Polda Kaltim menyita kardus berisi uang tunai Rp6,1 miliar.

 

"Pasalnya, praktik-praktik yang mereka lakukan hanya akan menambah mahal biaya logistik.

Keberadaan mereka harus ditinjau ulang, karena praktik-praktik yang mereka lakukan hanya akan menambah mahal biaya logistik," kata pengamat kebijakan publik, Sofyano Zakaria di Jakarta, Senin (20/3/2017).

 

Menurut Sofyano, pihak yang berwenang terhadap siapapun yang beroperasi di pelabuhan yang memungut biaya bongkar muat tanpa melakukan kewajiabannya harus pula melakukan audit terhadap pungutan yang telah dilakukan dan menyerahkan hal tersebut kepada proses hukum sehingga kasus semacam ini bisa menjadi triger untuk dihapusnya praktek pungutan liar di sektor pelabuhan.

 

"Terang benderangnya praktik pungutan ini bisa menjelaskan kepada publik siapa yang paling bertanggung jawab terhadap hal ini. Jadi sekali lagi, keberadaan Koperasi TKBM perlu ditinjau ulang kewenangan dan manfaatnya buat tenaga bongkar muat," jelasnya.

 

Kendati demikian, kata dia, perlu juga dipertimbangkan bagaimana nasib para buruh tenaga bongkar muat yang tidak bisa memberikan jasanya akibat pelabuhan yang bersangkutan memiliki alat bongkar muat seperti crane.

 

"Ini juga menyangkut lapangan kerja. Jangan karena ada alat atau mesin malah manusia menjadi terpinggirkan dan menderita," pungkasnya.

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada semua instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah agar selalu memberikan pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat.

 

"Saya ingatkan agar semuanya hati-hati. Layani dengan baik, layani dengan cepat karena yang namanya saber pungli itu bekerja," kata Presiden di Pasar Hongkong Singkawang.

 

Hal ini disampaikan Presiden menanggapi adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur bersama Bareskrim Polri atas praktik pungli di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudra Sejahtera (Komura) di Samarinda dengan nilai Rp6,1 miliar.

 

"Kita melihat Rp6,1 miliar itu adalah angka yang besar, dan pasti itu sudah dilihat lama. Itu yang ketahuan lho ya. Hati-hati saya ingatkan," ucap Presiden.

 

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, seluruh stakeholder harus menjadikan OTT sebagai self correction. Sehingga nantinya dengan ini, tidak terjadi lagi pungli khususnya bagi karyawan yang ada di Kemenhub.

 

Sumber: http://economy.okezone.com/read/2017/03/20/320/1647657/praktik-pungli-bikin-biaya-logistik-makin-mahal