Angkutan Barang Bakal Melonjak 30%

JAKARTA – Asosiasi Logistik Indonesia memprediski volume angkutan barang menjelang Hari Raya Idulfitri 2017 melonjak 30% ketimbang volume pada hari bisa.

 

Zaldy Ilham Masita, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mengatakan prediski itu mengacu kenaikan pergerakan angkutan barang menjelang Ramadan sampai dengan Indulfitri.

 

Oleh karena itu, dia mengimbau kepada pemerintah memberikan aturan pembatasan kendaraan barang dari tiga bulan sebelumnya agar tidak mengganggu buffer stock.

 

“Satu bulan sebelum Lebaran itu biasanya sudah mulai peak season untuk logistik,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (6/4).

 

Dia menjelaskan aturan pembatasan truk sesungguhnya tidak menjadi masalah karena tidak berpengaruh pada kenaikan volume barang.

 

Selam ini, dia memaparkan pengiriman barang biasanya tidak hanya mengandalkan truk tetapi juga kereta api dan juga kapal laut.

 

“Makin cepat diumumkan [aturan pembatasan truk] sebenarnya semakin bagus jadi bisa mengatur stock di daerah-daerah,” ungkapnya.

 

Saat ini, Kementerian Perhubungan baru berencana membatasi angkutan barang truk pengangkut bahan galian atau tambang hingga 16 hari pada masa angkutan Lebaran 2017, tepatnya pada H-7 sampai dengan H+7 Lebaran.

 

Untuk komoditas selain bahan galian dan tambang seperti bahan galian dan tambang seperti truk dengan jumlah berat yang diizinkan 14 ton lebih dan truk dengan 3 sumbu atau lebih berencana dibatasi selama 9 hari yaitu pada H-4 sampai H+3 Lebaran.

 

JALUR UDARA

Sementara itu, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) memprediksi angkutan barang melalui jalut udara selama Lebaran akan lebih menggeliat dibandingkan jalur darat dan laut.

 

Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), mengatakan Lebaran dan liburan akhir tahun selalu menjadi momentum naiknya harga barang dan memerlukan stok.

 

Namun, dia memprediksi adanya beberapa proyek infrastruktur darat yang dibiayai APBN menstimulus angkutan barang.

 

“Saat Lebaran akan menurun karena libur, juga kegiatan ekspor melalui laut juga mengalami kenaikan setelah Juli, sampai Desember,” ungkapnya.

 

Dia memprediksi ada Lebaran tahun ini masih akan sama dengan tahun lalu, dimana siklusnya menurun pada bulan biasa dan kembali melonjak tinggi jelang Lebaran.

 

“Untuk di udara saja cukup menggembirakan, akan mengalami kenaikan, prediksi ALFI antara 6% sampai 7%,” jelasnya.

 

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan juga mendesak Kemenhub memberlakukan waktu pembatasan atau larangan truk maksimal 5 hari pada H-2 sampai dengan H+2 Lebaran.

 

Desakan itu seiring dengan sudah ada draf aturan pembatasan operasional kendaraan pribadi dan angkutan barang pada masa angkutan Lebaran yang akan dituangkan melalui Permenhub.

 

Selama ini, kebijakan larangan angkutan barang pada masa Lebaran diatur melalui Peraturan Dirken Perhubungan Darat Kemenhub.

 

“Tetapi nanti akan diatur lewat Permenhub. Jadi beleid itu berlaku selamanya atau setiap tahun saat musim Lebaran,” ujarnya.

 

Bila larangan angkutan barang dilakukan terlalu lama, Gemilang menyatakan kebijakan ini bisa mengganggu arus logistik dan aktivitas industri nasional.

 

Dalam draf beleid Permenhub terdapat tiga pelarangan jenis angkutan yang dibatasi selama musim liburan Lebaran.

 

Pertama, truk angkutan tambang dan galian seperti pasir dan batu bara dan sejenisnya dilaran beroperasi mulai H-7 sampai H+7 Lebaran.

 

Kedua, truk lebih dari dua sumbu atau muatan di atas 14 ton tidak boleh beroperasi mulai H-3 sampai H+3 Lebaran.

 

Ketiga, untuk angkutan pribadi berlakukan pelat nomor ganjil dan genap mulai H-3 s/d H+3 Lebaran.

 

Larangan itu akan diberlakukan di beberapa ruas jalan yang bersinggungan dengan arus balik Lebaran antara lain ruas jalan tol Merak-Jakarta, jalan tol Bogor-Jakarta, jalan tol Jakarta-Cikampek-Pemalang, jalan tol Cikampek-Purbaleunyi.

 

Pembahasan draf aturan itu setelah melalui rapat koordinasi di Kemenhub pada Rabu (29/3) yang diikuti antara lain Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Aptrindo, Kadin Indonesia, dan Organda.

 

“Kami berharap sebelum draf itu dijadikan Permenhub sebaiknya disosialisasikan kepada seluruh stakeholders terkait,” ujarnya.