Gloria Fransisca K. Lawi, Bisnis Indonesia, Jumat 19 Mei 2017
Dalam forum Belt and Road Initiative atau Prakarsa Sabuk dan Jalur Sutra di Beijing China, Pemerintah Indonesia ingin membawa angin segar bagi investor asing.
Buktinya, pemerintah acap kali menyebut dua proyek pelabuhan terbesar yang dipersiapkan menjadi hub internasional dalam forum tersebut. Tidak salah lagi, kedua proyek itu adalah Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatra Utara dan Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara.
Pemerintah yakin forum Belt and Road Initiative itu bisa menstimulus percepatan proyek pembangungan infrastruktur dan transportasi di Indonesia. Lagi pula, forum tersebut menawarkan mekanisme kerja sama antarbadan usaha bukan proyek pinjaman.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Belt and Road Initiative berpeluang lebih baik ketimbang Asia Pasific Economic Cooperation (APEC). Alasannya, pihak inisiator yaitu China mengantongi dana US$ 3 triliun. Bila negeri Panda itu menggunakan US$ 1 triliun saja, dia yakin bisa membantu perekonomian di berbagai negara.
“Walau begitu kita tetap harus hati-hati, kita tidak akan menjadikan [investasi] ini menjadi pinjaman karena kita ingin mempertahankan posisi utang kita kurang dari 30% dari GDP [gross domestic product],” ujarnya melalui siaran pers, Rabu (17/5).
Dalam pertemuan bilateral kedua negara, Indonesia menawarkan beberapa proyek infrastruktur dan mendapatkan respons yang baik. Luhut mencontohkan proyek terintegrasi di Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara, kemudian proyek Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatra Utara.
Dia menjelaskan pembangunan dua pelabuhan yang akan berstandar internasional tersebut guna membuka konektivitas antardaerah hingga regional Asia Tenggara.
Presiden Joko Widodo telah memerintahkan para menteri terkait gencar mempersiapkan proyek tersebut.
“Waktu pamit kepada Presiden Xi Jinping, Presiden Joko Widodo mengatakan mungkin bulan depan akan mengirim tim dari Indonesia untuk menindaklanjutinya,” cerota Luhut.
Sebanyak 29 kepala negara atau pemerintah dan pimpinan organisasi internasional telah mendapatkan dana investasi tersebut. Dia menambahkan bahwa mungki masih banyak negara yang ingin mendapatkan investasi tersebut.
“Yang sudah dapat antara lain negara Saudi Arabia misalnya, mereka membeli sebagian Saudi Aramco, Pakistan mendapat hingga US$ 62 miliar, Malaysia dapat lebih dari US$ 30 miliar, Filipina juga mendapat lebih dari US$ 20 miliar,” katanya.
Luhut menceritakan tugas pemerintah adalah memfasilitasi dan memberi kemudahan kedua belah pihak untuk mewujudkan kerja sama serta memberi insentif seperti tax holiday.
Strategi pemerintah ternyata menjadi sorotan beberapa pemangku kepentingan dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan, ada sisi positif jika Pemerintah China ikut mengelola Pelabuhan Kuala Tanjung.
“Kalau memang serius, Pemerintah China bisa ditawarkan untuk mengembangkan Kuala Tanjung karena sejalan dengan Jalur Sutra,” kata Zaldy.
Dengan penawaran kepada pihak investor asing, dia hanya mengingatkan pemerintah juga harus konsisten dalam menyusun kerja sama. Jangan sampai pada akhirnya BUMN memonopoli proyek tersebut. Pemerintah Indonesia akan sulit mendapatkan investor lain jika kerap mengecewakan calon investor asing.
LANGKAH TEPAT
Ahli kemaritiman dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Raja Oloan Saut Gurning mengimbau pemerintah fokus pada target komersial privatisasi dalam pemilihan calon operator pelabuhan global dan main line operator (MLO) internasional yang potensial dalam pengelolaan Pelabuhan Kuala Tanjung.
Menurutnya, pelibatan swasta termasuk swasta asing dalam pengelolaan Pelabuhan Kuala Tanjung adalah langkah baik dan tepat.
Siswanto Rusdi, Direktur Eksekutif National Maritime Institute (Namarin) Jakarta, juga melontarkan dukungan agar pemerintah menawarkan paket pembangunan infrastruktur kepada pihak swasta, termasuk swasta asing.
Salah satu yang utama adalah di Kuala Tanjung guna mempercepat penyelesaian hub internasional bagian barat untuk menopang kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok.
“Harus dipastikan ada kapal-kapal besar yang bisa dan akan singgah di pelabuhan tersebut,” ujarnya.
Siswanto juga mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah dalam mencari rekan strategis membangun pelabuhan bertaraf dunia.
Ada beberapa pertimbangan penting sebelum melakukan penawaran. Dia mengimbau pemerintah untuk berhati-hati sebelum mengambil keputusan.
“Swasta juga memang perlu didorong tetapi jangan yang tak bonafide. Swasta yang mau masuk ke bisnis pelabuhan harus yang bonafide,” tegasnya.