Gloria F.K. Lawi, Bisnis Indonesia, Senin 28 Agustus 2017
JAKARTA – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mendorong peningkatan efektivitas Tol Laut dengan melibatkan pelayaran rakyat yang berada di pulau terpencil.
Panky Tri Febiansyah, peneliti Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan target utama Tol Laut adalah menurunkan disparitas harga barang dari Indonesia bagian barat dengan bagian timur.
“Coba dikonversikan [disparitas harga] ke pangan lalu membangun manusia [sumber daya manusia],” jelasnya di Media Centre LIPI Jakarta, Jumat (25/8).
Panky menjelaskan rakyat (Pelra) bisa menjadi alternatif jika kapal-kapal besar itu susah masuk di kawasan perairan sempit.
Dia menlanjutkan Pelra bisa sebagai alternative konsep Tol Laut sebagai arteri yang masuk ke konteks pasar ketika skala pengiringan berkapasitas kecil.
Menurutnya, efektivitas infrastruktur pelabuhan perlu didorong dan digunakan semuanya termasuk Pelra.
Dengan menjadikan Tol Laut sebagai arteri dan masuk ke konteks pasar, tegasnya, Pelra harus menjadi backbone yang masuk ke pulau keci;l.
“Logistik itu PR [pekerjaan rumah] kita bersama. Aktivitas apapun tidak akan bisa berjalan kalau infrastrukturnya tidak ada.” Terangnya.
Dalam kajian yang telah dilakukan tim P2E LIPI, perpektif atas program Tol Laut yang dipahami selama ini hanya layanan antarpelabuhan atau port to port. Seharusnya konsep Tol Laut diperluas menjadi layanan dari pelanggan ke pelabuhan lanjut ke pelanggan atau door-port to port-door.
Sementara itu, Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai penentuan perusahaan yang melayani trayek Tol Laut selama ini tidak tepat dengan model tender. Sebaiknya, layanan Tol Laut diserahkan kepada pelayaran swasta yang sudah ada di trayek yang ditentukan dan tinggal melanjutan ke rute terdekat dari trayek yang sudah dikomersialkan oleh pelayaran swasta.
“Dengan demikian tak perlu subsidi seperti saat ini. Sebaiknay bentuk subsidinya adalah subsidi bunker, subsidi di biaya pelabuhan,” tegasnya,
Menurutnya, Kemenhub juga tidak perlu membangun kapal. Dia menyarankan Tol Laut memakai kapal yang ada milik swasta dengan model sewa. “Sehingga bisa memberdayakan pelayaran rakyat karena untuk trayek tertentu perlu dilanjutkan ke daerah-daerah terpencil yang hanya bisa menggunakan kapal kecil milik pelayaran rakyat,” tuturnya.
Dengan sistem Tol Laut seperti saat ini, dia menilai tidak efektif dari sisi anggaran karena subsidi membengkak dari seharsunya berkurang setiap tahunnya. (k1)