Ringkang Gumiwang, Bisnis Indonesia, Kamis 7 September 2017
JAKARTA – Kementerian Perhubungan memperkirakan belaja APBN yang bisa dihemat dari rencana pengelolaan pelabuhan dan bandara yang ada di Indonesia oleh BUMN/BUMD dan swasta mencapai sekitar Rp. 800 miliar.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan saat ini Kemenhub terus berupaya menghemat belanja APBN agar dapat membiayai pengembangan pelabuhan dan bandara di daerah terluar dan terpinggirkan.
Upaya yang dilakukan Kemenhub tersebut di antaranya dengan mengusulkan sebanyak 20 pelabuhan dan 10 bandara yang ada di Indonesia untuk dapat Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS).
“Dengan kerja sama tersebut, mungkin kami bisa membangun 40 pelabuhan dan 20 bandara lainnya, di mana bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di daerah terluar dan pinggiran,” katanya, Rabu (6/9).
Dari 20 pelabuhan dan 10 bandara yang diusulkan untuk dikerjasamakan tersebut, lanjutnya, baru BUMN/BUMD yang berminat, sedangkan pihak swasta justru masih belum berminat.
Oleh karena itu, Kemenhub terus mendorong pihak swasta untuk mengelola pelabuhan dan bandara yang ada di Indonesia, melalui skema kerja sama pemanfaatan dan ketja sama operasional. “Bapak Presiden selalu ingin membuat APBN kita itu lebih efektif. Dengan dukungan swasta, pekerjaan-pekerjaan kita akan memberikan dampak yang signifikan,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Carmelita Hartoto mendukung langkah Kemenhub mengikutsertakan swasta dalam pengembangan pelabuhan dan bandara. “Keterlibatan swasta nasional dalam program pemerintah akan memberikan dampak yang positif terhadap efisiensi dan efektivitas guna mencapai sasaran program pembangunan masa depan,” katanya.