Sekali Lagi Soal Pemimpin Logistik

Sebagai negara kepulauan, manajemen logistik yang tepat merupakan kunci menghilangkan disparitas harga barang. Namun, distribusi barang di Indonesia tak tertata karena taka da ‘pemimpin’ logistik.

 

Sejak terpilih sebagai Presiden Joko Widodo punya program kerja utama yaitu pembangunan infrastruktur. Dana yang dianggarkan tak kurang dari Rp. 4.700 triliun. Sektor yang mendukung pergerakan orang dan barang.

 

Sebut saja program Tol Laut, jalan tol dan  pembangunan bandara di daerah terpencil. Harapan besar Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, adalah konektivitas antarpulau agar disparitas harga bisa ditekan.

 

Disparitas harga merupakan problem klasik. Harga barang di Papua berkali-kali lipat ketimbang di Pulau Jawa. Penyebabnya adalah ongkos distribusi yang kelewat mahal.

 

Nah, kunci agar kesenjangan tersebut hilag ialah efisiensi. Dengan kata lain, biaya iogistiknta harus ditekan.

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang biaya logistiknya tertinggi di dunia. Bank Dunia menempatkan Indonesia pada peringkat 63 dalam logistic performance index (LPI) 2016, turun 10 peringkat dari posisi 53 pada tahun 2014.

 

Perbandingan biaya logistik dengan produk domestic bruto (PDB) Indonesia mencapai 24%. Wakil Ketua Kadin Bidang Logistik dan Rantai Pasok Rico Rustombi mengatakan hal tersebut merupakan sebuah ironi. Alasannya, berdasarkan data Kadin, kontribusi sektor logistik terhadap PDB mencapai 7,16%.

 

Menurut Rico, penyebabnya adalah proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah belum ada yang secara spesifik ditujukan untuk memperbaiki sektor logistik.

 

“Biaya logistik bisa turun bukan hanya terkait dengan infrastruktur atau sumber daya manusia semata, tetapi harus ada platform yang disepakati,” katanya beberapa waktu lalu.

 

Mengenai platform, Indonesia sebenarnya sudah punya yaitu Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Namun sayangnya, implementasi Sislognas belum pernah sesuai rencana.

 

Penyebabnya adalah tak adanya lembaga atau institusi yang khusus menangani persoalan logistik di Indonesia. Padahal, sebagai negara kepulauan persoalan distribusi barang semestinya menjadi perhatian utama.

 

MODEL THAILAND

Rico menilai ‘pemimpin’ logistik Indonesia perlu dibentuk mengingat saat ini pengelolanya terpencar-pencar. Dia menyarankan pemerintah berkaca kepada Thailand.

 

Negeri Gajah Putih itu memang bukan yang paling efisien pada level Asia Tenggara. Perbandingan biaya logistik terhadap PDB-nya masih 13,2%, tetapi pencapaian tersebut merupakan sebuah lompatan besar.

 

Sebagai perbandingan, biaya logistik Thailand ada di peringkat ketiga untuk kawasan Asean di bawah Singapura dan Malaysia. Thailand dan Malaysia pun hanya terpaut tipis.

 

Semuanya dimulai pada 2001 ketika Thaksin Shinawatra terpilih sebagai perdana menteri. Thaksin menyadari persoalan utama yang harus dibereskan adalah logistik jika ingin menggenjot perekonomian.

 

Dia pun membentuk tim ad hoc yang bertugas merumuskan semua hal mengenai logistik di negara tersebut. Lembaga itu diberi waktu 2 tahun untuk menentukan sistem logistik nasional. Membuat undang-undang tentang logistik, dan menunjuk atau mengonsep kementerian yang akan menaungi logistik.

 

Tim tersebut dipimpin oleh deputi perdana menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Thaksin. Hasilnya kini terlihat. Thailand menjadi negara dengan pertumbuhan bisnis logistik terbaik di Asean.

 

Usulan mengenai lembaga khusus logistik jugas berulang kali disuarakan oleh Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI). Ketua Umum ALFI Yukkin Nugrahawan Hanafi mengatakan perlu ada instansi yang ditunjuk mengenai logistik bisa fokus.

 

“Usulan ini sudah kami ajukan ke pemerintah sejak 2 tahun yang lalu,” katanya.

 

Salah satu tugas krusialnya adalah menyusun undang-undang transportasi dan logistik. Alasannya, undang-undang transportasi yang ada masih fokus pada angkutan orang bukan barang.

 

Perihal undang-undang angkutan barang, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Bidang Distribusi dan Logistik Kyatmaja Lookman berujar bahwa undang-undang tersebut perlu mengatur mengenai penetapan jalur logistik di dalam negeri.

 

Selain bebas dari rekayasa lalu lintas yang dapat menghambat arus distribusi barang, penentuan jalur logistik juga dapat membuat pergerakan angkutan barang lebih efisien.

 

Dengan berbagai sengkarut tata kelola logistik Indonesia saat ini, pemerintah tentu harus mengambil langkah jitu jika tak ingin mimpi menjadi pusat logistik dan maritime dunia pupus di tengah jalan.