Fungsi PLB Belum Optimal

JAKARTA, KOMPAS – Kinerja Pusat Logistik Berikat di Indonesia mengalami kemajuan. PLB diharapkan mampu mendorong Indonesia menjadi hub logistik regional. Namun, saat ini peran PLB sebagai tempat penyimpanan bahan baku impor Indonesia masih perlu terus dioptimalkan.

 

Pusat Logistik Berikat (PLB) antara lain, menjadi tempat pergudangan bahan baku impor sektor otomotif, alat berat, bahan kimia, migas dan tambang, serta komoditas. Penanggung jawab Kelompok Kerja I Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Kementerian Perdagangan Kasan kepada Kompas, Minggu (5/11), mengatakan, kemajuan PLB dapat dilihat dari pertambahan jumlah dan keberagaman produk yang masuk PLB.

 

Saat ini terdapat 45 PLB di 76 lokasi di Indonesia. Nilai penyimpanan (inventory) barang-barang impor di PLB juga meningkat.

 

“Pada akhir Oktober 2017, nilai inventory seluruh PLB mencapai Rp. 920 triliun. Sebelum ada PLB, barang-barang impor disimpan di gudang-gudang dan pusat logistik di luar Indonesia. Padahal, barang-barang itu digunakan untuk industri di dalam negeri,” ujar Kasan.

 

Meski begitu, pemanfaatan PLB masih perlu dioptimalkan, terutama sebagai tempat penyimpanan barang impor Indonesia yang selama ini disimpan di luar negeri. Melalui PLB, diharapkan Indonesia dapat menjadi hub logistik di Asia Pasifik.

 

“Upaya mendorong pemanfaatan PLB untuk kepentingan ekspor harus lebih besar lagi, bukan hanya untuk kepentingan bahan baku impor saja. Peran PLB untuk menangkap barang-barang impor negara lain juga perlu ditingkatkan,” ujarnya.

 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, rata-rata tingkat kegunaan PLB tahap I (Maret 2016 – Oktober 2017) dan tahap II (Oktober 2016 – Oktober 2017) masing-masing 68 persen dan 32 persen. Pelaku usaha yang memanfaatkan PLB juga meningkat, tercatat sejumlah 500 pemasok, 107 distributor internasional, dan 458 distributor lokal.

 

Kontribusi PLB terhadap fiskal negara juga bertambah. Selama 2016-2017, kontribusi PLB terhadap bea masuk impor Rp. 373,79 miliar, Pajak Penghasilan (PPh) impor Rp. 223,96 miliar, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) impor Rp. 684,84 miliar.

 

Lead time atau jangka waktu antara pesanan pelanggan dan pengiriman produk akhir dalam dua tahun terakhir menjadi lebih singkat dari rata-rata 5 hari menjadi 1,64 hari.

 

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahwan Hanafi mengatakan, kontrak logistik yang didapat Indonesia memang naik secara signifikan. Dari tahun 2013 hingga 2017, rata-rata pertumbuhan kontrak logistik Indonesia 11,7 persen.

 

Sebagai perbandingan pertumbuhan kontrak logistik Malaysia, Singapura, dan Filipina masing-masing 10,2 persen, 7 persen, dan 11,3 persen. Dengan jumlah penduduk lebih kecil dari Indonesia, tingkat pertumbuhan kontrak logistik di tiga negara itu lebih tinggi daripada Indonesia.

 

Peralihan

Dari sisi PLB, kata Yukki, memang sudah ada peralihan pusat penyimpanan bahan baku impor, teruatam untuk industri manufaktur Indonesia. “Namun, masih belum signifikan karena sebagian besar bahan baku itu masih ada di pusat-pusat logistik negara tetangga,” ujarnya.

 

Menurut Yukki, pemerintah dan pelaku usaha di PLB perlu bersaing dengan negara-negara di ASEAN untuk memindahkan tempat penyimpanan ke Indonesia, terutama di sektor-sektor khusus, seperti otomotif, gas, tambang, minyak, dan tekstil.

 

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengemukakan, dalam dua tahun terakhir, memang banyak perusahaan jasa logistik yang membuka usaha di PLB. Pengalihan gudang bahan baku impor dari Singapura dan Malaysia juga mulai berdampak pada pendapatan perusahaan logistik. “Namun, hal itu belum signifikan karena baru sebagian kecil saja yang berpindah,” kata Zaldy.

 

Pemerintah, lanjut Zaldy, juga perlu serius menganggarkan dana pengembangan sistem teknologi informasi. Salah satunya untuk Indonesia National Single Window (INSW).

 

“Hingga sekarang, masih ada masalah dengan keandalan dan kapasitas sistem sehingga kerap kali terjadi gagal sistem yang menyebabkan pelayanan ekspor dan impor tertunda,” kata Zaldy. (HEN)