Jalan Tengah

Semula, larangan beroperasi bagi angkutan barang di jalan raya hanya berlaku pada periode arus mudik dan balik hari raya Idul Fitri. Namun, akhir-akhir ini, setiap kali ada libur panjang akhir pekan, pemerintah membatasi bahkan melarang truk beroperasi. Alasannya, mencegah macet karena pada saat libur panjang banyak masyarakat yang berpergian.

 

Pekan lalu, pada saat libur di hari Jumat, keluhan masyarakat yang terjebak macet di Tol Cikampek bermunculan di media sosial. Sebagai gambaran, jarak Jakarta – Bandung yang mestinya bisa ditempuh dalam waktu 2,5 jam, molor menjadi 7 jam karena jalanan yang padat dan macet. Kondisi serupa tak hanya sekali itu terjadi.

 

Dengan mempertimbangkan hal ini, pemerintah memutuskan untuk membatasi angkutan barang berukuran besarm seperti golongan 4-5 dan truk tronton untuk beroperasi di jalan raya pada hari libur panjang. Padahal, angkutan barang merupakan salah satu urat nadi penting perekonomian. Mereka membawa barang ekspor impor. Kerugian tidak hanya dialami pengusaha truk. Namun, juga akan dialami pemilik barang, usaha pelayaran, pembeli barang, dan masyarakat umum.

 

Memang, pemerintah tidak menyebutnya sebagai larangan operasional angkutan barang di jalan raya. Pemerintah menyebutnya sebagai imbauan yang bersifat situasional. Namun, truk pengangkut barang dan pengusahanya tentu tidak berani lagi beroperasi pada periode tertentu, jika pemerintah akan menerbitkan surat imbauan itu.

 

Sebenarnya, persoalan pembatasan angkutan truk ini sudah beberapa kali diprotes Organda Bidang Angkutan Barang dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo). Menurut mereka, kemacetan terjadi akibat volume kendaraan yang terlalu besar dan melebihi kapasitas jalan. Dengan demikian, menurut Aptrindo, cara mengatasi kondisi itu juga dengan harus membatasi volume kendaraan. Misalnya, dengan menerapkan aturan pelat nomo ganjil dan genap.

 

Hal lain yang menurut Aptrindo juga akan berperan mengurangi jumlah kendaraan di jalan tol berkurang adalah pemberlakuan tarif tunggal tanpa memperhitungkan jarak. Dengan cara demikian, kendaraan yang akan masuk jalan tol harusnya untuk jarak dekat, akan memilih melewati jalan non-tol. Maka volume kendaraan di jalan tol berkurang.

 

Kementerian Perhubungan sebenarnya sudah berupaya memindahkan angkutan truk ini ke laut, melalui layanan feri jarak jauh Jakarta – Surabaya. Akan tetapi, upaya itu tak mudah direalisasikan. Setelah satu tahun tanpa peminat, akhirnya dua kapal bersedia melayani feri jarak jauh Jakarta – Surabaya, pulang – pergi.

Solusi untuk mengatasi kemacetan di jalan raya seharusnya memang dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Meskipun, harus diingat, pengusaha truj juga harus membenahi internalnya, termasuk menjaga kondisi kendaraannya. Jangan sampai truk-truk yang bobrok masih nekat dioperasikan, yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi truk itu sendiri dan pengguna jalan lainnya.

 

Truk juga jangan membawa muatan berlebih. Sebab, ada risiko kendaraan rusak di jalan, berjalan sangat lamban sehingga menganggu arus lalu lintas dan merusak jalan.

 

Pemerintah juga mesti bisa mengakomodasi teknologi kendaraan yang terbaru. Dengan teknologi yang lebih mutakhir, maka kendaraan bisa mengangkut muatan dengan beban yang lebih besar tanpa merusak jalan.

 

Ada kepentingan pihak produsen, kepentingan konsumen, kepentingan pelaku usaha, dan kepentingan masyarakat pengguna jalan. Langkah yang tepat hendaknya yang mengakomodasi pihak-pihak tersebut. Jalan tengah sebagai solusi untuk semua pihak mesti diutamakan.