Silpa Untuk Infrastruktur Rp. 12 Triliun Lebih

JAKARTA: Pemerintah memperhitungkan sisa lebih penggunaan anggaran 2011 yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur Rp. 12 triliun lebih atau 50% dari saldo anggaran lebih yang belum ada alokasinya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan dana itu berasal dari silpa 2011 yang digabungkan dengan saldo anggaran lebih (SAL). Dari penggabungan dana itu setelah dikurangi alokasi yang sudah disiapkan sebelumnya, terdapat SAL Rp. 24 triliun.

"Diharapkan lebih dari 50% (SAL) dapat digunakan untuk infrastruktur sehingga dapat memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi," katanya seusai rapat koordinasi tentang kredit usaha rakyat, kemarin.

Saat membuka perdagangan saham perdana 2012 di Bursa Efek Indonesia awal bulan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo untuk mengalokasikan sebagian silpa 2011 yang mencapai Rp. 40 triliun untuk pembangunan infrastruktur (Bisnis, 2 Januari).

Lebih jauh Hatta menjelaskan pembangunan infrastruktur  yang menggunakan dana silpa 2011 itu akan ditujukan terutama untuk pembangunan indonesia bagian timur. Selain itu dana tersebut harus dipergunakan untuk kepentingan yang lain. "Misalnya program-program khusus penanggulangan kemiskinan."

Selain untuk infrastruktur, lanjutnya, pemerintah mengajukan keperluan untuk pangan, konversi energi, bencana alam, dan kebutuhan mendesak (Kepolisian RI).

Silpa adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam 1 periode pelaporan. Adapun SAL yaitu akumulasi dari silpa tahun angggaran lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutuo, ditambah atau dikurangi dengan koreksi pembukuan.

Masih Dikaji

Agus juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mengalokasikan dana silpa 2011 yang digabung dengan SAL untuk hal-hal prioritas. Namun, detail proyek yang akan didanai masih dalam pengkajian pemerintah.

"[SAL 2011] Rp. 24 triliun sedang dikaji. Kita membayangkannya ini untuk infrastruktur, untuk berjaga-jaga, dan untuk kebutuhan yang mendesak. Jadi, ini yang sedang dirumuskan," tuturnya.

Pemerintah, tambah Agus memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang konektivitasnya masih lemah. Menkeu mengaku setuju apabila 50% dana SAL 2011 yang masih menganggur yakni senilai Rp. 24 triliun digunakan untuk infrastruktur inti. Proyek-proyek yang menjadi inisiatif pemerintah, lanjut Agus, tengah dalam tahap finalisasi dana akan segera dibicarakan dengan DPR.

"Kalau 50% untuk infrastruktur dan betul-betul core infrastruktur, kami di Menkeu benasr-benar nyaman dan akan ikut merekomendasikan karena itu memang prioritas," kata Agus.

Menkeu menjelaskan proyek-proyek yang akan didanai dari SAL neto 2011 yang dapat digunakan akan diajukan kepada DPR untuk kemudian dikaji dan disepakati. Setelah mendapatkan persetujuan, alokasinya akan direfleksikan dalam APBN-P.

"Kalau kita menunggu pembahasan di APBN-P, normalnya Juli, terlalu lama. Ini kita ingin gunakan dana SALlebih awal dan tetap dengan persetujuan DPR."

Meski diajukan dalam mekanisme APBN-P,  Agus tidak menutup kemungkinan disetujuinya anggaran tahun jamak apabila proyek sudah mendapat persetujuan DPR dan sesuai dengan kebutuhan infrastruktur yang disepakati.

Dana SAL yang masuk di kas negara pada awal tahun anggaran 2012 tercatat Rp. 81,32 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp. 5,05 triliun  disimpan dalam APBN 2012 untuk pembiayaan defisit anggaran, Rp. 35 triliun untuk pembiayaan kebutuhan awal tahun, dan Rp. 16,32 triliun untuk bond stabilization framework dan resiko listrik.