Sislognas Perlu Atur Logistik Bencana

JAKARTA – Asosiasi Logistik Indonesia mengusulkan revisi cetak biru Sistem Logistik Nasional dengan memasukkan logistik kebencanaan.

Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Nofrisel mengatakan cetak biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang dibuat pada 2012 tidak membahas secara tertulis tentang penanganan logistik kebencanaan itu.

Oleh karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan World Food Programme menginisiasi untuk menyusun format model strategi logistik kebencanaan atau humanitarian logistics.

“Secepatnya kita akan merumuskan. Saat ini sedang dibuat masterplan dan sudah ada konsepnya,” katanya kepada Bisnis, Kamis (15/3).

Selama ini, Nofrisel menjelaskan penanggulangan bencana terkesan hanya reaktif. Kalau ada peristiwa, lanjutnya, masing-masing instansi sibuk bergerak sendiri.

Menurutnya, tujuan humanitarian logistics yaitu ingin menyatukan pemegang kepentingan dalam distribusi logistik dan bantuan karena selama ini biaya manajemennya tinggi walaupun sekarang ada BNPB.

Dia mencontohkan saat bencana longsor di Banjarnegara beberapa waktu silam tidak ada pihak yang memberikan makanan bayi. Bantuan yang disalurkan hanya berupa mi instan dan bukan sesuai kebutuhan pengungsi.

“Tidak ada integrasi antarpemegang kepentingan menjadikan beberapa kegiatan overlapping,” jelasnya.

Nofrisel menargetkan cetak biri penanganan logistik kebencanaan bisa terumuskan pada tahun ini melihat maraknya bencana di Indonesia.

Berdasarkan ada BNPB, selama 2 bulan terakhir telah terjadi 513 kejadian bencana di Tanah Air yang terdiri atas putting beliung sebanyak 182 kejadiaan, banjir 157 kejadian, longsor 137 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 15 kejadian. Selain itu, kombinasi banjir dan tanah longsor sebanyak 10 kejadian, gelombang pasang dan abrasi 7 kejadian, gempa bumi merusak sebanyak 3 kejadian dan erupsi gunung api 2 kali.

Dampak yang ditimbulkan bencana tersebut ada 72 jiwa meninggal dunia dan hilang 116 jiwa luka-luka, dan lebih dari 393.000 mengungsi dan menderita.

VP Contract Logistics & e-Commerce Pos Logistik (Poslog) Indonesia Armen Aldrin mengatakan Indonesia masih memiliki peraturana yang berbeda-beda di setiap intansi dalam menangani logistik kebencanaan. Oleh karena itu, dia mengusulkan perlu dibuat satu regulasi demi penyaluran bantuan yang lebih maksimal.

Saat ini, tegasnya, tengah dibahas konsep dari penyatuan regulasi itu.

“Biar lebih simple dan baik. Sama seperti data. Alangkah baiknya bisa diakses oleh siapa saja,” katanya.

Armen menjelaskan BNPB memiliki data daerah yang berpotensi terkena bencana.

Bila semua pihak tahu, tegasnya, hal itu bisa dipersiapkan dan dibuat infrastruktur untuk mendukung peristiwa gawat darurat secara bersamaan.

Pos Indonesia yang merupakan induk dari Poslog memiliki lebih dari 4.000 titik layanan dan siap menyimpan material humanitarian logistics. Bila masing-masing pihak dari pemerintah dan swasta saling bekerja sama, dia menilai hal itu menjadi suatu hal yang baik bila dioptimalkan.

Untuk itu, Armen mengungkapkan perlu ada orang yang menjadi komando dalam penangan tersebut.