Pembenahan Logistik Perlu Dilanjutkan

Penurunan tarif tol untuk angkutan barang merupakan langkah positif. Namun, sejumlah persoalan logistik lain terkait hal itu perlu ditangani secara keseluruhan agar tujuan efisiensi dapat dicapai.

JAKARTA, KOMPAS – Rencana pemerintah untuk menurunkan tarif tol untuk kendaraan niaga yang disambut positif. Namun, pelaku usaha berharap pemerintah melanjutkan pembenahan di sektor logistik, antara lain dengan memberikan insentif pajak untuk mengganti kendaraan niaga berkapasitas muat besar.

“Masalah enggan memanfaatkan tol memang tidak semata soal tarif. Kami sudah menghitung kalau tarif tol turun 50 persen, dampak penurunan harga jula ke pengguna jasa transportasi turun sekitar 1-2 persen,” kata CEO Kamadjaja Logistics yang juga Ketua Angkutan Barang Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (DPP Organda) Ivan Kamadjaja, Senin (26/3), di Jakarta.

Menurut Ivan, jika masuk ke tol, kendaraan niaga akan lebih cepat sampai tujuan. Namun, bukan berarti di lokasi tujuan akan bisa langsung dibongkar. Artinya, banyak faktor selain tol yang memengaruhi kelancaran arus logistik.

Di sisi lain, sopir kendaraan niaga juga punya kebiasaan istirahat dalam perjalanan untuk mampir pulang ke rumah atau mendinginkan ban kendaraan. Ban perlu didinginkan, terutama jika truk kelebihan beban.

Hal senada dikatakan Presiden Direktur PT. Siba Surya Stefanus Suryaatmadja. Menurut dia, rencana pemerintah mesti diapresiasi. Namun, tarif tol hanya salah satu masalah logistik. Sebab, barang yang lebih cepat sampai belum tentu dapat segera dibongkar karena sering harus antre.

“Kendaraan niaga tak masuk tol karena tahu sudah kelebihan muatan. Namun, kalau muatan tidak dilebihkan, tidak bisa untung. Mau membeli truk baru, mahal dan rumit,” ujarnya.

Dia berharap, pemerintah memberikan insentif berupa keringanan pajak bagi pengusaha logistik yang mau mengganti kendaraan niaga. Dengan demikian, kendaraan dapat melaju lebih cepat, tanpa muatan berlebih.

 

Lebih Efisien

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Abdul Majid Ikram, Senin, meyakini, penurunan tarif tol untuk angkutan barang ini akan berdampak positif pada harga barang. Kenaikan harga bahan pokok dari dan menuju wilayah Cirebon, Jawa Barat, misalnya, berpotensi ditekan.

Karena itu, menurut Majid, pelaku usaha seharusnya memanfaatkan penurunan tarif itu, “Selama ini, sopir truk lebih memilih jalur arteri di pantura Jawa. Padahal, sesuai kajian kami, jalan tol lebih efisien. Ongkos transportasi bisa dihemat 5 persen,” ujarnya.

General Manager PT. Lintas Marga Sedaya, pengelola Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) Suyitno mengatakan, setiap hari berkisar  25.000 hingga 30.000 kendaraan melintasi Tol Cipali. Lebih 80 persen merupakan kendaraan golongan I, disusul golongan II sekitar 10 persen, dan selebihnya terbagi pada golongan III, IV, serta V. Artinya, angkutan barang berukuran besar lebih memilih jalan bukan tol.

Tata (49), sopir truk trayek Cirebon-Cikarang, misalnya, memilih jalur pantura karena lebih ekonomis dibandingkan dengan melalui Cipali. “Kalau lewat tol, saya bisa kehabisan uang saku. Kalau pakai pantura bisa dapat Rp. 150.000 per hari,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia Fajar Budiono memberi pandangan berbeda. Menurut Fajar, pengangkutan barang jarak jauh lewat kereta api di Jawa lebih efisien dibandingkan truk. Untuk itu, perlu ada peningkatan frekuensi layanan angkutan barang per hari. “Kami perkiraan biaya pengakutan menggunakan kereta api bisa 10-30 persen lebih murah dibandingkan menggunakan truk,” katanya.

Ia mengatakan, jalur kereta api yang ada saat ini sudah melintasi kawasan pabrik petrokimia penghasil bahan baku di Cilegon, Banten.

Rel KA jalur selatan pun melewati daerah pabrik pengguna bahan baku plastic yang berlokasi di Bandung, Tasikmalaya, Klaten, Sragen, Sukoharjo, Solo, Karanganyar, Wonogiri, Madiun, dan Surabaya. Sementara, rel KA jalur utama melintasi pabrik pengguna bahan baku plastic di sekitar Semarang dan Demak. (NAD/CAS/IKI/ARN)