Urban Logistics Tersandera Regulasi

JAKARTA – Asosiasi Logistik Indonesia mencatat logistik perkotaan atau urban logistics masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama regulasi yang menghambat para pelaku industri di sektor tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan memang masih terdapat masalah besar pada urban logistics, khususnya regulasi yang dibuat pemerintah seperti pembatasan operasi angkutan barang.

“Urban logistics memang masalah besar untuk pemerintah dan belum ada solusinya makanya banyak aturan yang merugikan [pelaku industri] logistik,” katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (13/8).

Selain pembatasan angkutan barang, Zaldy mencontohkan aturan ganjil genap nomor kendaraan pribadi yang diberlakukan di DKI Jakarta juga menyasar kendaraan pengangkut barang.

Seharusnya, imbuhnya, jalur infrastruktur jalan bagi angkutan barang dan kendaraan pribadi bisa dipisahkan untuk sebuah kota metropolitan.

“Permasalahan utama karena jalur infrastruktur untuk barang dan orang masih memakai jalur yang sama, seharusnya dipisah,” tegasnya.

Dia mencontohkan, di negara maju jalan tol prioritasnya untuk angkutan barang sehingga tarif tol untuk angkutan truk lebih murah daripada kendaraan pribadi.

“Desain ini harus dari awal sewaktu pemerintah membangun infrastruktur. Di negara maju, mereka sudah lakukan untuk memisahkan dengan aturan atau tarif untuk angkutan barang dan penumpang,” ujarnya.

Zaldy mengatakan konsep urban logistics menjadi sangat penting seiring maraknya perdagangan elektronik (e-commerce) di Tanah Air.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin nasution telah menyatakan pentingnya perencanaan logistik perkotaan karena mengaktifkan dalam kegiatan perekonomian terutama kegiatan ekspor.

Menurutnya, perencanaan logistik perkotaan sangat penting guna mengefisiensikan biaya logistik dan meningkatkan daya saing.

Darmin, mencontohkan, inefisiensi logsitik di perkotaan adalah masalah kemacetan yang menambah beban biaya, keterbatasan lahan, dan tingginya tingkat emisi.

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian telah mencatat inefisiensi biaya logistik disebabkan oleh kerumitan logistik di perkotaan.

Ada tiga hala yang menyebabkan kerumitan di bidang logistik perkotaan. Pertama, buruknya tingkat pengawasan pemerintah atas tata ruang perkotaan. Misalnya, suatu lahan yang sudah ditetapkan sebagai jalur hijau justru dibangun gedung. Kedua, adalah buruknya manajemen transportasi darat sehingga menyebabkan kemacetan. Ketiga, sentralisasi kegiatan perekonomian di perkotaan.

MASIH PROSPEKTIF

Zaldy juga menyatakan sektor industri transportasi dan pergudangan dinilai masih prospektif pada kuartal III/2018, kendati diramaikan tumbuh stagnan dibadingkan dengan kuartal II/2018 yang naik 8,59%.

“Pergudangan masih bagus malah sudah mulai ada bisnis model Airbnb untuk warehouse yang sudah beroperasi di Indonesia, katanya.

Zaldy juga optimistis pada kuartal III/2018 tingkat konsumsi masyarakat yang akan naik seperti kuartal sebelumnya yang didorong oleh perhelatan Asian Games 2018 pada 18 Agustus – 2 September 2018. Bahkan, dia memperkirakan angkat pertumbuhan sebesar 10% - 12%.

“Saya masih optimis untuk kuartal depan karena semester I/2018 tingkat konsumsi naik sampai akhir 2018. Tingkat konsumsi yang naik karena ada Asian Games,” ujarnya.

Di sisi lain, geliat perdagangan elektronik yang turut meningkatkan permintaan ruang pergudangan. Bahkan, perusahaan dagang-el mulai membuka bisnis logistik sendiri karena keterbatasan kapasitas perusahaan logistik lokal.

Berdasarkan catatan Bisnis, laporan konsultan properti Savills menyebutkan kebutuhan ruang gudang logistik pada 2021 diperkirakan bertambah sekitar 240.000 m². Pada 2017, perusahaan dagang-el memberikan kontribusi 3% terhadap total pasokan gudang logistik seluas 8,1 juta m².