Kuala Tanjung Butuh Mitra Asing

JAKARTA – Pemerintah diusulkan membuka peluang seluasnya kepada mitra strategis dari luar negeri untuk bekerja sama dengan PT. Pelabuhan Indonesia I guna mengembangkan Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi hub internasional.

Ketua Umum Asosiasi Logistisk Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan usulan itu guna mempercepat Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara, Sumatra Utara, menjadi hub internasional dari perkiraan semula 10 – 15 tahun.

“Usualan saya, Pelabuhan Kuala Tanjung bisa menjadi hub internasional lebih cepat dari 10 tahun kalau mengajak kerja sama dengan strategic partner dari luar negeri dan Pelindo I cukup menguasai saham minoritas,” katanya, Minggu (30/9).

Dengan kebijakan itu, Zaldy mengatakan Pelabuhan Kuala Tanjung bisa bersaing dengan pelabuhan yang dikelola PSA Singapore dan Pelabuhan Tanjung Pelepas di Malaysia.

Menurutnya, mitra strategis yang kuat bisa diperoleh dari pelaku usaha pelabuhan Belanda, Korea Selatan atau China. “Sehingga bisa lebih cepat implementasinya [Kuala Tanjung jadi hub],” tegasnya.

Dia menuturkan pemerintah harus bisa menarik investor dari luar negeri satu paket dengan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang jugas perlu dilakukan lebih serius sebagai penunjang Pelabuhan Kuala Tanjung.

Bila pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung dilakukan sekadarnya, dia memprediksi kEK Sei Mangkei juga ikut tidak akan berkembang.

Dia juga meminta pemerintah konsisten dalam menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) No. 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) apabila ingin menjadikan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai hub internasional.

Dalam beleid itu, pemerintah sudah menetapkan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan Bitung sebagai gateway internasional untuk Indonesia. Namun, kebijakan Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu yang menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai hub internasional membuat pelaku industri menjadi bingung.

“Ini karena tidak sesuai dengan Sislognas padahal membuat pelabuhan menjadi hub internasional perlu rencana jangka panjang dan konsisten dalam pelaksanaannya.”

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus H. Purnomo menyerahkan sepenuhnya kepada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I terkait dengan usulan agar BUMN itu menggandeng investor asing dalam pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung. Dia hanya mendukung apabila PT. Pelindo I harus bekerja sama dengan investor dalam proyek tersebut.

“Kami mendukung Pelindo I untuk menggandeng partner,” kata Agus.

Namun, dia enggan menjelaskan secara terperinci soal sudah ada pembahasan terkait pencarian investor tersebut karena semua diserahkan kepada pihak Pelindo I. “Semuanya diserahkan kepada Pelindo I,” ujar Agus.

Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT. Pelindo I Iman Achmad Sulaiman saat dihubungi belum merespons soal usulan ALI itu.

Sebelumnya, Iman memperkirakan hub internasional Pelabuhan Kuala Tanjung membutuhkan 10 tahun – 15 tahun.

Waktu 1 dekade itu dibutuhkan untuk membentuk dan menganalisis pasar.

Pada tahap pertama, Pelindo I akan mengoperasikan lebih dulu terminal multiguna (multipurpose terminal) Kuala Tanjung yang melayani bongkar muat kargo curah cair, curah kering, dan peti kemas.

Terminal multiguna yang kini perkembangan pembangunannya sekitar 99% itu dijadwalkan beroperasi penuh Februari 2019.