\"Ancaman\" Jangka Panjang Kebijakan Tiket dan Bagasi Berbayar

Bisnis.com, JAKARTA -- Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) "mengancam" akan menggelar unjuk rasa di Istana Negara pada 28 Februari 2019 sebagai bentuk protes terhadap mahalnya harga tiket pesawat.

Plt Ketua Umum Asita Budijanto Ardiansjah mengatakan jika sampai tanggal tersebut harga tiket pesawat tidak kunjung turun dan kebijakan pemerintah masih tidak pro terhadap agen perjalanan konvensional, maka para pelaku industri pariwisata yang bernaung di asosiasi itu bakal berunjuk rasa besar-besaran.

Menurutnya, saat ini ada kurang lebih 7.000 perusahaan yang bergabung dengan Asita. Adapun jumlah massa yang ditargetkan terlibat adalah 500 orang dari seluruh Indonesia.

Seperti Asita, pelaku industri pariwisata yang tergabung dalam Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) juga mengalami hal serupa. Ketua DPP Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) Djohari Somad menyebutkan pendapatan para pelaku usaha turun hingga 80% setelah harga tiket pesawat naik dalam beberapa waktu terakhir.

Bahkan, ada pula yang terpaksa mesti menjual aset dan pindah kantor karena bisnisnya melesu.

“Yang paling parah [pengusaha] di Lombok. Habis kena bencana, mereka langsung terdampak kenaikan harga tiket. Hampir 6 bulan ini mereka kosong [pengunjung]. Ini berimbas pada pendapatan guide, pengusaha taksi, bus, penjual oleh-oleh,” katanya kepada Bisnis, Kamis (14/2/2019).

Mahalnya tarif pesawat membuat banyak wisatawan dalam negeri yang mengurungkan niat berlibur ke destinasi wisata di Indonesia. Pada akhirnya, mereka lebih memilih berlibur ke destinasi wisata di luar negeri karena biayanya tidak berbeda jauh dengan di dalam negeri.

Djohari menceritakan tak sedikit pengguna jasa travel yang mengubah destinasi wisata pascatarif pesawat naik. Mereka umumnya memilih pergi ke Bangkok daripada tetap berlibur ke Bali atau Lombok.

“Paket harganya sama Rp3,5 juta, ya mereka lebih memilih ke Bangkok. Bahkan, untuk pergi ke Batam saja terpaksa lewat Singapura biar murah. Artinya, teman-teman di Batam makan apa? Biasanya mereka dapat [penghasilan] karena ada [penumpang] transit, kalau enggak belanja ya mungkin ke pelabuhan, makan siang atau putar-putar kota. Sekarang penumpang langsung ke Singapura atau Kuala Lumpur,” ujarnya.

 

Rugi Ratusan Juta

Jika dihitung secara kasar, kerugian yang diderita pelaku pariwisata akibat naiknya harga tiket pesawat lebih dari Rp600 juta. Angka itu timbul dari simulasi yang dilakukan ASPPI.

Dalam simulasi tersebut, mereka membuat skenario ada 70 penyedia jasa perjalanan di Lombok. Setiap penyedia jasa diasumsikan mendapat minimal 6 kelompok setiap bulan. Tiap kelompok rata-rata terdiri dari 15 orang.

Penyedia jasa perjalanan biasa mengambil untung 3%-4% dari harga yang ditawarkan ke konsumen. Jika paket perjalanan ke Lombok harganya Rp3,2 juta, maka keuntungan dari melayani 1 kelompok adalah Rp1,44 juta.

Angka Rp1,44 juta jika dikalikan dengan 6, sebagai jumlah rata-rata kelompok yang dilayani penyedia jasa travel per bulan, menjadi Rp8,64 juta.

“Anggap di Lombok ada 70 travel, maka itu sudah Rp604 juta [potensi keuntungan yang hilang]. Itu baru dari travel, belum dari hotel dan lainnya,” tambah Djohari.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi B. Sukamdani juga menyebutkan penurunan pendapatan hotel akibat tingginya harga tiket pesawat mencapai 20%-40%. Dampak itu terasa efektif sejak pekan ketiga Januari 2019.

“Itu pengaruh total [okupansi] room, food and beverages juga drop. Ini bulan low season, sudah low season, ketimpa itu [dampak tiket mahal],” ujarnya di sela-sela konferensi pers "Klarifikasi Polemik Larangan Rapat di Hotel" di Jakarta, Rabu (13/2).

Selain faktor harga tiket, dunia usaha juga terimbas penerapan kebijakan bagasi berbayar di sejumlah maskapai, terutama para pelaku jasa pengiriman barang antar pulau.

Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menyebut penurunan barang yang dikirim melalui kargo udara mencapai 50%. Degradasi barang yang dikirim via pesawat dimulai pascabiaya kargo udara atau Surat Muatan Udara (SMU) naik bertahap sejak semester II/2018.

Tarif SMU melonjak antara 100%-300% sejak kebijakan kargo berbayar diterapkan. Kenaikan itu dibebankan perusahaan logistik ke konsumen, sehingga banyak pelanggan yang menahan pengiriman barang atau melakukannya dengan jalur darat.

“Perusahaan logistik yang mengandalkan jalur pengiriman udara domestik pasti akan terpukul karena sales-nya drop,” ungkap Ketua Umum ALI Zaldi Ilham Masita kepada Bisnis.

 

Avtur

Jika dirunut, tingginya harga tiket pesawat sudah menarik perhatian setelah adanya petisi di Change.org pada 18 Desember 2018. Isinya, meminta kepada pemerintah dan maskapai penerbangan untuk menurunkan harga tiket.

Pada Sabtu (12/1/2019), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan kenaikan harga tiket masih sesuai aturan dan berada di bahwa tarif batas atas. Namun, sehari kemudian, dia memanggil pimpinan semua maskapai untuk membahas hal itu.

"Saya minta mereka untuk melakukan kenaikan secara lebih bijaksana, lebih wise, bahwa ada akibat-akibatnya, kami akan coba tertibkan," ujar Budi Karya.

Pengisian avtur sebuah pesawat di salah satu bandara./Antara-Aloysius Jarot Nugroho

Presiden Joko Widodo pun akhirnya ikut angkat bicara terkait hal ini dan menggelar rapat khusus di Istana Kepresidenan, Rabu (13/2). Dia menyoroti harga avtur yang menjadi penyebab tingginya harga tiket.

"Tadi kami rapatkan. Saya sudah perintahkan untuk dihitung, mana yang belum efisien, mana yang bisa diefisienkan, nanti akan segera diambil keputusan," tutur Jokowi.

Secara garis besar, komponen biaya bahan bakar untuk maskapai penerbangan hanya 24%. Selebihnya, terkait biaya pesawat sebesar 43% dan biaya lainnya 33%.

Untuk menurunkan harga tiket, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) merilis Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 17 K/10/MEM/2019 yang berisi soal formula baru harga BBM dan avtur.

Selain itu, selama ini, hanya PT Pertamina (Persero) yang menjual avtur walaupun sebenarnya terbuka untuk badan usaha lain.

 

Dampak Ekonomi

Kenaikan tarif pesawat memang bisa berpengaruh panjang terhadap perekonomian nasional, termasuk terhadap tingkat inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 135,39 pada Desember 2018 menjadi 135,83 pada Januari 2019.

Tarif pesawat menyumbang inflasi sebesar 0,02% pada Januari 2019. Padahal, pada Januari 2018 tarif angkutan udara berkontribusi pada angka deflasi.

Selain terhadap inflasi, kenaikan tarif pesawat juga berpotensi menekan tingkat konsumsi leisure atau hiburan karena kurangnya aktivitas di bidang pariwisata. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menyebut penurunan tingkat konsumsi hiburan berbahaya jika dibiarkan.

“Saat ini, konsumsi leisure menjadi penopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Jika kita tengok pertumbuhannya, konsumsi leisure yang bisa tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional,” paparnya kepada Bisnis.

Dalam data yang dimiliki INDEF, terlihat pertumbuhan konsumsi hiburan jauh di atas konsumsi non hiburan sepanjang 2018. Pada kuartal IV/2018, pertumbuhan konsumsi leisure bahkan mencapai kisaran 6%, di atas non leisure yang kurang dari 5%.

Wisatawan menikmati permainan river tubing di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (6/1/2019)./Bisnis-Paulus Tandi Bone

Sepanjang 2018, tingkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 5,05%. Pertumbuhan itu menjadi yang terbesar sejak 2014 ketika konsumsi rumah tangga naik 5,15%.

“Meskipun porsi [konsumsi hiburan] hanya 33%, tapi pertumbuhannya menunjukkan hal yang positif dibandingkan non leisure yang semakin menurun,” lanjut Huda.

INDEF juga menyoroti tingginya sumbangan angkutan udara terhadap pembentukan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Data BPS menunjukkan sepanjang 2018, jumlah penumpang pesawat domestik mencapai 94,13 juta orang atau naik 5,35% dari 2017.

Sebagai perbandingan, pada periode yang sama, jumlah penumpang angkutan laut "hanya" 20,2 juta orang atau naik 15,8%. Adapun penumpang kereta api tercatat sebanyak 422,2 juta orang, tumbuh 7,34% dibanding 2017.

“Selain itu, konsumsi masyarakat untuk transportasi dan komunikasi pertumbuhannya paling tinggi, di angka 6,14% pada kuartal IV/2018. Jadi, konsumsi jasa pesawat terbang bisa dibilang besar untuk perekonomian. Tiket pesawat merupakan hal yang penting untuk diperhatikan pemerintah,” ucapnya.

 

Sumber:

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190215/9/889307/ancaman-jangka-panjang-kebijakan-tiket-dan-bagasi-berbayar