Truk Obesitas Masih Bisa Wira-wiri, Pengusaha Logistik: Kemunduran!  

 

 

Jakarta - Asoasiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai keputusan pemerintah yang memundurkan jadwal pelarangan penggunaan truk obesitas atau truk overdimension overload (ODOL) sebagai kemunduran besar bagi industri logistik secara keseluruhan. Pemerintah dinilai abai terhadap keselamatan sopir dan masyarakat.

"Keputusan Pemerintah untuk memundurkan larangan truk ODOL adalah kemunduran besar bagi Logistik Indonesia, ternyata pemerintah memang tidak peduli terhadap keselamatan sopir dan pemakai jalan. Korban meninggal akibat truk ODOL sudah banyak. Pemerintah juga tidak ada niat untuk membuat logistik lebih efisien," ujar Ketua Umum ALI Zaldi Ilham Masita kepada detikcom, Senin (24/2/2020).

Lebih lanjut, Zaldi memaparkan setidaknya ada tujuh kerugian yang bakal ditanggung negara bila tak segera melarang penggunaan truk obesitas. Salah satunya terkait tingginya biasa opersional yang dikeluarkan truk ODOL sebab memakai lebih banyak BBM

"Pertama truk ODOL akan memakai BBM lebih banyak dan biaya perawatannya jadi lebih tinggi, sehingga biaya operasional menjadi lebih besar," ucapnya.

Kedua, truk ODOL sangat rawan kecelakaan. Sejauh ini, dia menyatakan sangat sering korban jiwa akibat kecelakaan truk ODOL. "Kalau jiwa manusia di Indonesia tidak dihargai maka sangat miris, hanya karena alasan ekonomi saja, sangat disayangkan," imbuhnya.

Ketiga, kendaraan angkutan barang tidak bisa saling berbagi muatan karena truk bebas melanggar aturan ODOL. "Jumlah truk kita sekarang jauh lebih besar dari kebutuhan, bisa dilihat banyaknya truk," tuturnya.

Keempat, digitalisasi transportasi sulit terwujud akibat tidak ada standardisasi angkutan barang.

Kelima, industri karoseri (rumah-rumah kendaraan yang dibangun di atas rangka mobil atau chasis khusus bus atau truk) dan ban juga tidak efisien karena tidak ada standardisasi mobil angkutan barang.

Keenam, perawatan jalan juga menjadi lebih mahal karena banyak truk ODOL yang merusak jalan. Ketujuh, kemacetan di jalan tol dan non-tol tetap berlangsung karena truk berjalan lambat karena kelebihan muatan.

Meski Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah memastikan bahwa aturan ini hanya berlaku di pelabuhan selain Tanjung Priok dan Cilamaya, Zaldi tetap menyayangkan hal tersebut. Menurutnya keputusan itu sangat tidak berdasar.

"Sama aja, seharusnya pemerintah menerapkan dengan merata di seluruh wilayah Indonesia karena nyawa manusia di mana saja kan sama, kecuali pemerintah berpikir kalau nyawa manusia punya nilai yg beda karena lokasi," tutupnya.

 

Sumber:

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4912234/truk-obesitas-masih-bisa-wira-wiri-pengusaha-logistik-kemunduran