News Detail
Aturan Penertiban ODOL Mundur, Asosiasi Logistik Anggap Pemerintah Cuek soal Keselamatan

Lita febriani, Tribunnews.com, Selasa 25 Februari 2020

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penertiban truk Over Dimension Over Load (ODOL) mundur menjadi awal 2023.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Ilham Masita mengatakan keputusan pemerintah untuk memundurkan larangan truk ODOL beroperasi adalah kemunduran besar bagi logistik Indonesia.

"Ternyata pemerintah memang tidak peduli terhadap keselamatan sopir dan pemakai jalan. Korban meninggal akibat truk ODOL sudah banyak," tutur Zaldi kepada Tribunnews, Selasa (25/2/2020).

ALI juga menganggap pemerintah tidak memiliki niatan untuk membuat industri logistik di Tanah Air lebih efisien.

"Larangan beroperasinya truk ODOL membuat logistik kita mulai ada standar untuk bisa lebih efisien. Sangat disayangkan jika harus ditunda," terang Ketum ALI.

Penundaan aturan larangan beroperasinya truk ODOL juga menunjukkan tidak konsistennya pemerintah.

"Sudah bosan kita mendorong penerapan aturan, ini menunjukkan di dalam pemerintah sendiri tidak kompak dan tidak konsisten. Kemenhub dan PU minta segera diberlakukan tapi Kemenperin minta ditunda," ungkap Zaldi.

Alasan penundaan aturan ODOL disebut ALI tak masuk akal, terlebih Undang-undang mengenai aturan ODOL sudah ada sejak lama.

"Alasan krisis ekonomi global, alasan ini sangat aneh karena tidak akan ada waktu yang tepat kalau boleh memilih. Yang paling tepat adalah diterapkan secepatnya, karena UU sudah ada sejak 2009," imbuh Ketum ALI.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan penertiban truk Over Dimension Over Load (ODOL) mundur menjadi awal 2023.

“Kita mencari suatu jalan solusi, oleh karenanya kita memberikan toleransi ODOL sampai 2023,” kata Budi Karya saat konferensi pers rakor kebijakan ODOL di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Namun, Menhub menyampaikan khusus untuk ruas Tol Priok (Jakarta) ke arah Bandung tetap diberlakukan larangan truk ODOL.

“Tol dari Priok sampai ke Bandung. Jadi Priok-Jakarta-Cikampek-Bandung mulai tidak berlaku atau ODOL, tidak boleh beroperasi disitu mulai sekarang. Sekarang ditetapkan, kapan besok atau lusa atau seminggu lagi, itu soal teknis,” tambahnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang juga hadir dalam rapat menegaskan kembali aturan truk ODOL efektif secara nasional mulai awal 2023.

“Jadi diundurnya itu akhir 2022, 1 Januari 2023 sudah mulai,” tutur Basuki.

Dalam rapat tersebut perwakilan asosiasi truk logistik hingga kepolisian juga diajak berkonsolidasi terkait kebijakan ODOL.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyebut seluruh asosiasi mengamini kesepakatan truk ODOL yang akan berlaku 2023.

“Asosiasi semuanya mendukung,” cetus Agus.

 

Wacana ODOL 2021

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menargetkan pada 2021 mendatang tidak ada lagi truk ODOL yang lalu lalang di jalan, termasuk di jalan tol.

“Kami sudah mendeklarasikan bahwa pada 2021 tidak ada lagi truk ODOL,” kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi.

Untuk mendorong tidak ada lagi truk ODOL yang beroperasi, Kemenhub akan mempersempit ruang gerak para pengusaha yang tidak taat aturan melalui kerjasama antara lain dengan kepolisian cdan para pengelola jalan tol.

Sinergi antara kementerian dengan penegak hukum dilakukan dengan melakukan digitalisasi pembuatan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sehingga tidak bisa dipalsukan lagi.

Budi menjelaskan, truk yang keluar dari dealer saat dibeli oleh pengusaha masih berbentuk sasis.

Sasis tersebut kemudian dibangun di perusahaan karoseri rekanan sesuai rancang bangun yang sudah disetujui Kementerian Perhubungan.

Biasanya, saat sedang digarap di karoseri tersebut kenakalan terjadi, truk dibangun tidak sesuai dengan ketentuan rancang bangun.

Pengusaha juga tidak meminta berita acara dari Badan Pengelola Transportasi Darat (BPDT) karena pasti ketahuan. SRUT palsu menjadi solusi mereka.

Pengusaha juga tidak meminta berita acara dari Badan Pengelola Transportasi Darat (BPDT) karena pasti ketahuan. SRUT palsu menjadi solusi mereka.

“SRUT didaftarkan di SAMSAT (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap). Permasalahannya, petugas bisa tidak tahu kalau itu SRUT palsu. Berikutnya ini akan kita ganti gunakan aplikasi," ujar Budi Setiyadi.

 

Sumber:

https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/02/25/aturan-penertiban-odol-mundur-asosiasi-logistik-anggap-pemerintah-cuek-soal-keselamatan

 


Back to List

16 Apr 2021

Pengusaha Protes Kenaikan Tarif Pelabuhan Priok Saat Ekonomi Susah

Muhammad Idris, Kompas.com, Kamis 15 April 2021

15 Apr 2021

Tarif Layanan Pelabuhan Tanjung Priok Naik! Berlaku Besok

Anitana Widya Puspa, Bisnis.com, Rabu 14 April 2021

14 Apr 2021

Mahendra Rianto Resmi Jabat Ketua Umum ALI periode 2021-2026

Rahmi Yati, Bisnis.com, Selasa 13 April 2021

14 Apr 2021

Naik 39%, pelaku usaha keberatan dengan tarif baru di Pelabuhan Tanjung Priok

Venny Suryanto, Kontan.co.id, Selasa 13 April 2021

14 Apr 2021

Tarif Jasa Pelabuhan Tanjung Priok Naik, Pengusaha Pusing!

Emir Yanwardhana, Cnbcindonesia.com, Selasa 13 April 2021

05 Apr 2021

Vaksinasi Tumbuh Kembangkan Industri Rantai Pasok

Ipak Ayu, Bisnis.com, Minggu 04 April 2021 

05 Apr 2021

Jasa Pengiriman Meraup Untung di Momen Larangan Mudik Lebaran 2021

Menit.co.id, Sabtu 3 April 2021

30 Mar 2021

Menakar Dampak ke RI Akibat Macet di Terusan Suez

Herdi Alif Al Hikam, Detik.com, Senin 29 Maret 2021

24 Mar 2021

Jelang Idulfitri, Perusahaan Jasa Kurir Siap-Siap Raup Cuan

Anitana Widya Puspa, Bisnis.com, Selasa, 23 Maret 2021

Copyright © 2015 Asosiasi Logistik Indonesia. All Rights Reserved