Bahu Membahu Sebar Vaksin Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA) bagi vaksin corona dari Sinovac, perusahaan farmasi asal China pada Senin (11/1) kemarin. Izin diberikan dengan efikasi sebesar 65,3 persen.

Artinya, program vaksinasi siap dimulai, meski baru sekitar 3 juta dosis vaksin Sinovac yang ada di Indonesia sampai hari ini. Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku dari negeri tirai bambu akan mendarat di tanah air pada hari ini, Selasa (12/1).

Begitu tiba, bahan baku akan disetor ke PT Bio Farma (Persero) untuk diolah menjadi vaksin. Perusahaan pelat merah itu sudah mengantongi izin produksi melalui sertifikasi Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) dari BPOM dengan jumlah mencapai 100 juta dosis vaksin.

Selanjutnya, pada Rabu (13/1) besok, program vaksinasi siap dimulai. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dilanjutkan oleh beberapa menteri hingga tokoh masyarakat dan pesohor negeri.

Masalahnya, meski rencana sudah dipublikasikan ke masyarakat luas, tapi jumlah vaksin belum banyak. Begitu juga dengan pasokannya di daerah-daerah. Setelah mengalami tantangan uji klinis soal efikasi, kini vaksinasi dihadapi dengan pekerjaan baru, yaitu produksi dan distribusi vaksin.

Dari sisi produksi, Menteri BUMN Erick Thohir menjamin Bio Farma, perusahaan negara yang mendapat tugas besar pasti siap. Bahkan, tidak hanya memproduksi vaksin sampai 100 juta dosis, nantinya skala produksi BUMN farmasi itu dijamin meningkat hingga 250 juta dosis vaksin.

"InsyaAllah untuk 150 jutanya lagi masih membutuhkan izin lagi dari BPOM. Mudah-mudahan BPOM mendukung supaya kapasitas produksinya 250 juta vaksin," ucap Erick, beberapa waktu lalu.

Begitu juga dengan Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir. Ia juga mengaku siap menuntaskan penugasan dari pemerintah soal vaksin untuk mengakhiri pandemi yang telah mewabah di Indonesia sejak Maret 2020.

"Itu akan kami produksi sesuai dengan bahan baku tersebut," ujar Honesti.

Menurut rencana, Menkes Budi mengatakan produksi Bio Farma akan mencapai 12 juta vaksin dari 15 juta bahan baku. Produksi selesai hanya dalam waktu satu bulan.

"Nanti di awal Februari kita sudah punya 12 juta vaksin jadi dari 15 juta bahan baku," kata Budi.

Sementara soal distribusi, Budi berharap para pengusaha swasta bisa membantu distribusi vaksin karena kebutuhan logistik cukup menantang, yaitu alat angkut yang disertai fasilitas pendingin karena vaksin harus berada di suhu sekitar 2-8 derajat celcius.

"Saya kemungkinan sangat butuh bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha swasta untuk bahu membahu bantu kami kalau ternyata ada kesulitan untuk bisa salurkan 426 juta vaksin ke seluruh pelosok melalui jalur logistik dingin," ungkapnya.

Tak hanya berharap bantuan dari swasta, Erick mengatakan pemerintah juga akan mengandalkan para perusahaan pelat merah. Salah satunya PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang diharapkan bisa bersinergi dengan Bio Farma untuk membuat sistem pendataan vaksin dan calon penerima secara digital berbasis kode QR.

Bukan cuma Telkom, perusahaan negara lain juga menyatakan siap bahu membahu dalam menyebar vaksin covid-19 ke seluruh penjuru negeri. Salah satunya, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyatakan siap mengangkut vaksin dalam jumlah besar dan akan menyediakan penerbangan kargo khusus. Tak hanya itu, maskapai raksasa itu juga telah melatih para awak kabin untuk mengamankan kargo ke rute-rute penerbangan mereka.

"Kami terlibat dalam distribusi vaksin ke daerah-daerah, dikirim sebagai kargo dengan perhatian khusus dalam penanganannya. Garuda sudah punya sertifikasinya," kata Irfan kepada CNNIndonesia.com.

Selain Garuda, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) alias Pelni juga mau membantu dengan 26 kapal penumpang, 4 kapal barang, 8 kapal tol laut, 20 kapal rede, 45 trayek kapal perintis, menyinggahi 275 pelabuhan dengan 3.739 ruas pelayaran yang dimilikinya. Khususnya untuk mendistribusikan vaksin ke daerah tertinggal, terpencil, dan terluas alias 3T.

"Selain jangkauan trayek yang luas, kapal-kapal Pelni merupakan operator kapal terbesar di Indonesia yang menjalankan program tol laut, di mana peran utamanya mendistribusikan kebutuhan utama masyarakat di wilayah dengan akses yang terbatas. Vaksin covid-19 saat ini menjadi kebutuhan urgensi yang ditunggu banyak wilayah di Indonesia," tutur Direktur Utama Pelni Insan Purwarisya L. Tobing.

Begitu pula dengan pihak swasta, Ketua Asosiasi Logistik (ALI) Zaldy Ilham Masita memastikan para perusahaan logistik siap membantu bila diminta. Bahkan, mereka juga rela tidak mengenakan biaya kelogistikan komersial dalam mendukung program vaksinasi.

"Kalau memang ada kapasitas yang bisa kami sediakan untuk pemerintah, pasti akan kami support. Perhitungan komersial tidak bisa dipakai karena program vaksin gratis sangat penting bagi Indonesia untuk bisa pulih dari krisis covid-19 ini," jelas Zaldy.

Syaratnya, sambung Zaldy, bantuan jangan diminta saat sudah 'mepet' alias mendadak. "Jangan sampai salah perhitungan dan merasa bisa handle sendiri, tapi sebenarnya kapasitasnya kurang dan baru saat akhir baru meminta bantuan dari pihak swasta," imbuhnya.

Kendati begitu, sejauh ini, kata Zaldy, belum ada komunikasi dari pemerintah ke para perusahaan kelogistikan. Ia menduga pemerintah mungkin masih akan mengandalkan peran para BUMN secara penuh lebih dulu.

"Selama ini pemerintah cukup tertutup untuk masalah distribusi vaksin, jadi mungkin sudah bisa diatasi distribusi vaksin sampai 400 juta ke seluruh Indonesia kurang dari satu tahun," ucapnya.

Lagi pula, kalau pun membutuhkan, alur bantuan mungkin akan lebih dulu lari ke perusahaan farmasi swasta karena distribusi vaksin membutuhkan sertifikasi dari BPOM. Biasanya, para perusahaan farmasi yang sudah mengantonginya.

Bukan cuma para pemain utama yang sudah siap, Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki) juga sudah 'mengencangkan ikat pinggang' untuk membantu, meski merupakan sektor pendukung. Toh, vaksinasi tidak hanya membutuhkan vaksinnya saja, tapi juga alat kesehatan lain seperti masker, jarum suntik, dan lainnya.

Secara total, Kepala Bidang I Promosi Produk Dalam Negeri Aspaki Erwin Hermanto mengatakan asosiasi yang terdiri dari beberapa perusahaan akan memproduksi 2 miliar alat suntik pada 2021. Selain itu, syringe juga akan diproduksi dengan kapasitas mencapai 850 juta unit per tahun.

"Industri sudah mengantisipasi, dan melakukan persiapan dalam rangka program vaksinasi corona," ungkap Erwin.

Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet melihat bahu membahu distribusi vaksin memang sangat dibutuhkan karena vaksinasi diharapkan bisa menjadi solusi pamungkas dari pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi yang sudah mewabah selama 10 bulan lamanya di Indonesia. Namun, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.

Pertama, kebutuhan kelogistikan mungkin justru lebih banyak di Pulau Jawa mengingat provinsi dengan kasus covid-19 yang tinggi ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Namun memang, tetap perlu kapasitas yang mumpuni untuk distribusi vaksin ke luar Jawa, khususnya Indonesia timur dan daerah 3T.

"Tentu perlu peran dan tanggung jawab dari BUMN kelogistikan dan transportasi yang efektif untuk mengurangi ongkos yang ditimbulkan, apalagi pengangkutan perlu fasilitas yang memadai karena vaksin harus dingin. Tapi mengingat ke daerah-daerah sekali, maka pemerintah perlu buka ruang bagi swasta, mereka yang lebih kuasai biasanya," kata Yusuf.

Kedua, penugasan ke BUMN dan tender ke swasta harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel ke publik. Libatkanlah KPK, BPK, LKPP, BPKP, dan lembaga-lembaga lain agar bisa mengawal program vaksinasi ini.

Menurutnya, hal ini perlu untuk mencegah potensi moral hazard seperti korupsi dan lainnya. Begitu juga juga monopoli karena hanya mengandalkan para perusahaan negara.

"Perlu diawasi dengan proses bersih, kontrak jelas, yang tidak ada kepentingan tersendiri. Libatkan pula Polri dan TNI dalam pengamanan distribusi, semua itu diharapkan bisa memperkecil moral hazard," terangnya.

Ketiga, vaksinasi bisa menjadi pemantik industri baru untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, ia berharap para industri yang sekiranya akan mengambil peran pendukung bisa segera menyiapkan diri, misalnya alat kesehatan penunjang, cool box, dan lainnya.

"Mungkin bisa dibilang kemampuan industri kesehatan belum se-advance makanan dan minuman, tapi ini bisa dimulai dengan fleksibel dan cepat. Bisa mendorong penyerapan tenaga kerja juga, misalnya masker kemarin, saat masker medis menipis, tumbuh industri masker kain," paparnya.

Sedangkan Ekonom Indef Ahmad Heri Firdaus menambahkan, penting agar birokrasi pemerintah juga mendukung percepatan pengadaan dan distribusi vaksin. Sebab yang sudah-sudah, menurut catatannya, kemampuan dari berbagai sektor mendukung tapi ujung-ujungnya tetap lambat karena regulasi dan administrasi pemerintah yang berbelit.

 

"Pastikan birokrasi ringkas tapi tetap aman agar cepat," pungkasnya.

 

Sumber:

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210112081022-532-592452/bahu-membahu-sebar-vaksin-corona