ALI Ingin Ada Badan Tersendiri Urusi Sektor Logistik, Karena..

Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) berharap pemerintah membentuk satu badan untuk menangani berbagai persoalan menyangkut sektor logistik.

“Idealnya masalah industri logistik, semua yang terkait dengan perlogistikan ada badan tersendiri, dan kami ingin pemerintah membentuk suatu lembaga atau badan tersendiri,” kata Mahendra Rianto, Ketua Umum ALI, didampingi Dr. Nofrisel, Ketua Dewan Pakar ALI, kepada wartawan dalam acara media Gathering, bertajuk Perspektif ALI Dalam Menyikapi Perkembangan Industri Logistik Indonesia Tahun 2023, di Jakarta, Rabu sore (1/2).

Pada kesempatan tersebut, Mahendra juga bercerita mengenai bagaimana perkembangan industri logistik nasional yang tak lepas dari kondisi global.

Penegakan terhadap peraturan dalam rantai pasok yang sudah dibuat pemerintah pusat dan daerah pun menjadi sorotan ALI.

Mahendra menyatakan bahwa secara umum ekonomi Indonesia tidak bisa sepenuhnya lepas dari konstalasi pengaruh ekonomi global, tetapi dimungkinkan bagi Indonesia untuk tetap mencari celah-celah ketidak-tergantungan kepada dunia internasional.

Karenanya, pengaruh global supply chain (rantai pasok) adalah salah satu pemicu yang cukup berpengaruh. karena itu perlu dilakukan penyikapan melalui kebijakan dan strategi pemerintah dan dunia usaha yang tepat agar fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat.

ALI juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan ekonomi Indonesia yang didasarkan atas perspektif supply chain.

Menurut ALI, pemerintah dan semua stakeholders terkait haruslah selalu berupaya untuk meningkatkan usaha yang sungguh-sungguh untuk melahirkan dan mendukung industri yang berorientasi kepada value added product and services pada satu sisi, dan melakukan peningkatan efisiensi yang tinggi secara konsisten pada sisi yang lain.

“Sehingga pada akhirnya nanti, dapat membalikkan neraca keuangan Negara menjadi positif pada periode waktu tertentu,” ujar Mahendra.

Selain itu, ungkap Mahendra, jangan mengabaikan faktor-faktor kritis, seperti krisis energi, penerapan teknologi berbasis digital, dan peningkatan yang signifikan atas kontribusi UMKM nasional, yang diharapkan menjadi fokus utama, yang didukung oleh kompetensi SDM yang tinggi, kolaborasi yang produktif dan penegakan hukum yang proporsional untuk menunjang kepastian bisnis.

Mahendra mengungkapkan, jika melihat beberapa hal pokok terkait dengan perkembangan ekonomi Indonesia yang didasarkan atas perspektif supply chain, ALI menyatakan bahwa, pengembangan industri nasional untuk melahirkan komoditi dan produk-produk yang memiliki value-added tinggi perlu didukung oleh biaya logistik yang bersaing, dengan terus menerus mengupayakan pemangkasan biaya yang tidak efisien, termasuk simplikasi regulasi, standarisasi yang semakin baik dan penegakan disiplin yang tinggi.

Bayangkan saja, hingga kini cost logistik Indonesia masih dinilai tinggi dibandingkan Malaysia, Philipina, dan beberapa negara lainnya.

“Pengalaman berharga menyangkut treatment manajerial atas bisnis startup, yang pada akhir tahun 2022 terjadi gejolak negatif, perlu dijadikan pembelajaran agar kita tidak terlalu menggantungkan harapan tinggi yang sifatnya tidak sustain,” ucapnya.

ALI juga menyatakan agar pemantauan dan pengembangan industri e-commerce dimana Indonesia merupakan salah satu barometer nya, perlu dilanjutkan dengan kebijakan yang berpihak dan berfokus kepada “Pelapak” nya, agar dapat menghasilkan produk-produk yang dapat bersaing dan masuk dalam pasar ecommerce regional.

Salah satu kebijakan yang sudah baik dijalankan, jelasnya, adalah dengan menetapkan de minimis sebesar US$ 3 per consignment note untuk nilai barang-barang impor e-commerce adalah tepat dan melindungi produk-produk UMKM domestik.

“ALI berharap kebijakan-kebijakan seperti itu terus dilanjutkan dalam tahun 2023 ini dimana fokus Pemerintah adalah kegeliatan ekonomi domestik,” ujar Mahendra.

 

Rekomendasi ALI

Atas beberapa konklusi pokok tersebut, delapan rekomendasi kemudian disampaikan ALI.

Pertama, saling ketergantungan antar negara secara global telah mendorong perhatian yang lebih serius dalam menyikapi global supply chain. Oleh karena itu, pemerintah disarankan terus mencermati perkembangan global supply chain, untuk melihat dan mengambil posisi tawar Indonesia yang lebih kuat, serta untuk menjamin sustainability.

Kedua, pengembangan kebijakan hilirisasi oleh pemerintah sangat kita sambut positif karena sejalan dengan pandangan ALI bahwa kebijakan ini adalah dalam rangka mengembangkan value-added products and services. Termasuk dalam konteks ini adalah kebijakan tentang TKDN yang lebih ketat dan proporsional.

Ketiga, ALI menyambut positif langkah pemerintah untuk juga menyiapkan Indonesia menghadapi ancaman krisis energi, baik melalui pengembangan energi baru terbarukan, termasuk konversi dari energi berbasis fosil ke berbasis elektrik. Dalam hal ini, di tahun 2023, ALI mendorong Pemerintah juga menerbitkan Kebijakan-Kebijakan berkaitan dengan Konversi Angkutan Logistik berbasis BBM fosil (solar dan Pertalite) menjadi berpenggerak Elektrik dan mendorong peran Akademisi dalam implementasinya bersama Pelaku Jasa Logistik serta Kementerian/Lembaga terkait erat, dan juga untuk Pusat Uji Coba Kendaraan Konversi Elektrik tersebut.

Keempat, sudah sangat banyak program pemerintah menyangkut pengembangan UMKM nasional, ALI menyambut positif hal ini. Namun ALI menyarankan agar konten perspektif logistik (pengetahuan proses pengiriman yang efisien, packaging, ekspor-impor, penataan gudang, pemanfaatan teknologi, pengembangan SDM, dsb) hendaklah juga mendapat perhatian yang lebih dalam pembinaan UMKM

Kelima, sebagai bagian dari global supply chain, Indonesia diharapkan semakin mengembangkan sistem standarisasi, baik untuk barang maupun servis. Khusus untuk logistik, Indonesia secara intensif sudah terlibat dalam kesepakatan standarisasi pada bidang packaging, alat angkut dan pallet. Disarankan agar hal ini terus ditingkatkan untuk menciptakan produk dan servis yang lebih berdaya saing tinggi sertamenurunkan biaya Logistik nya.

Keenam, salah satu pendorong inflasi tinggi adalah karena proses logistik yang mahal. Oleh karena itu, ALI menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan isu logistik ini dalam konteks penanganan inflasi.

Adanya Team Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPI/TPID) yang dibentuk oleh pemerintah, disarankan lebih banyak bekerjasama dengan Asosiasi-Asosiasi Logistik dan Rantai Pasok, untuk mendapatkan masukan terkait proses logistik dan rantai pasok yang terjadi di lapangan.

Ketujuh, pengembangan kompetensi SDM di sektor logistik sudah semakin membaik, namun terasa masih lambat dalam mengikuti perkembangan kebutuhan industri. Oleh sebab itu mendorong semakin banyaknya sekolah ataupun perguruan tinggi membuka jurusan atau fakultas di bidang logistik dan di wilayah wilayah yang akan dikembangkan sebagai pusat-pusat industri, tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, serta peningkatan pendidikan vokasi, profesi dan sertifikasi adalah sebuah keniscayaan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Kerjasama antar Lembaga Pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi dan atau dengan asosiasi-asosiasi logistik rantai pasok perlu lebih ditingkatkan (Triple Helix Approach).

Kedelapan, Salah satu isu aktual yang menarik adalah kebijakan pengembangan Kawasan Industri Halal dimana didalamnya termasuk penerapan konsep logistik halal. ALI menyambut baik hal ini dan mendorong agar sosialisasi, pelibatan semua stakeholders terkait, termasuk pemerintah daerah, agar lebih intensif dilakukan serta melebarkan fokus kebijakannya menuju pembentukan ekosistem Halal Supply Chain dan Logistik secara bersamaan dengan Halal Financial dan Produk nya.

 

Proyeksi Pertumbuhan

Sementara itu, Dr. Nofrisel menambahkan, berdasarkan data proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4.7 – 5.3%, serta proyeksi mengenai Industri Sektoral yang di susun Kadin Indonesia yang diproyeksikan antara 1.0 – 7.8%, didukung riset lembaga survey market logistik Indonesia yang diproyeksikan pada tahun 2023 meningkat sekitar 7.9 %, maka ALI memproyeksikan bisnis logistik pada tahun 2023 akan bertumbuh diangka 5 hingga 8 persen.

 

“Angka ini akan bergantung dengan pertumbuhan ekonomi secara makro dan sektoral serta Industri Logistik harus bisa berinovasi serta memanfaatkan peluang yang belum sepenuhnya tergarap seperti potensi ekonomi daerah (Domestik), potensi digital ekonomi dan sektor UMKM, serta peluang dalam Global Valalue Chain,” katanya.

ALI juga memandang bahwa ekonomi digital dan UMKM memliki potensi yang besar. Karenanya, dengan proyeksi pertumbuhan yang cukup tinggi,  sektor logistik sebagai enable harus menangkap peluang yang ini, bahkan menurut studi Lazada 2021sebanyak 65% UMKM merasa logistik menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan usaha mereka.

“Sementara itu, 92% dari UMKM yang telah ter-digitalisasi dan menggunakan platform E-commerce sepakat e-Commerce sangat membantu kebutuhan logistik mereka,” ungkapnya lagi.

Nofrisel juga sepakat penegakan aturan mesti dilakukan dalam masalah rantai pasok ini. “Karena itu, kami juga sepakat pemerintah membentuk suatu badan untuk menangani sektor logistik nasional ini, sehingga bisa fokus,” katanya. (***)

 

Sumber:

https://oceanweek.co.id/ali-ingin-ada-badan-tersendiri-urusi-sektor-logistik-karena/