Proyek Patimban Masuk Baru Biru Bulan Depan

JAKARTA – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional belum menyelesaikan revisi buku biru atau bluebook yang salah satunya memasukkan Pelabuhan Patimban.

 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan A. Djalil mengatakan revisi bluebook Pelabuhan Patimban oleh Bappenas belum selesai sehingga penandatanganan persetujuan proyek tersebut berpotensi mundur ke tahun depan.

 

“Begitu kita selesai revisi bluebook ini akan masuk Patimban, dan lainnya. Saat ini sedang dalam proses. Mudah-mudahan bulan depan sudah bisa ditandatangani,” katanya di Jakarta, Selasa (12/7).

 

Sofyan menyebutkan penyusunan bluebook bukan menjadi tanggung jawab Bappenas saja. Menurutnya, ada usulan Kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, guna menyusun proposal. “Setelah bluebook, masih ada greenbook untuk persiapan ini,” tuturnya.

 

Dia menilai penandatanganan kerja sama untuk pembangunan Pelabuhan Patimban masih akan melalui proses yang lama. Dia tidak bisa memastikan kapan perjanjian pinjaman Kepang untuk proyek Patimban bisa dilakukan.

 

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata menyatakan saat ini revisi bluebook Pelabuhan Patimban masih belum selesai sehingga proyek Patimban belum tentu dimulai tahun ini.

 

“Sudah disampaikan nanti di dalam bluebook sudah ada rancangan S$2,49 miliar, tetapi harus dicatat itu angka penyediaan jadi nanti tergantung hasil studinya yang akan menentukan,” katanya.

 

Selama proses revisi bluebook berlangsung, Wismana menambahkan tidak menutup kemungkinan ada perubahan jumlah anggaran yang dibutuhkan sesuai hasil kajian dari kementerian teknis, yakni Kementerian Perhubungan dan juga hasil studi Pemerintah Jepang.

 

“Nanti setelah masuk bluebook masih akan ada tahap berikutnya, melalui hasil studi dengan lebih detail desain dengan anggaran. Kalau sudah siap dinegosiasikan batu masuk ke dalam greenbook. Setelah greenbook barulah masuk ke daftar kegiatan,” terangnya.

 

Wismana menyebut studi yang dijadikan acuan Bappenas adalah kajian dari kementerian teknis dan diakui oleh Pemerintah Indonesia. Saat ini, Pemerintah Jepang juga sedang melakukan kajian untuk Pelabuhan Patimban.

 

“Nanti yang menentukan kita sendiri, yang penting nanti kementerian yang menentukan visibilities studies mana yang dibutuhkan, karena Bappenas hanya menentukan bagaiman keterkaitan dan system integrasi dari pembangunan ini,” tuturnya.

 

Wismana memandang penandatanganan proyek Patimban belum tentu dilakukan tahun ini mengingatnya masih banyak prosedur kelayakkan yang harus dilakukan. “Saya rasa agreement-nya belum tahun ini,” kata Wismana.

 

MASIH RAGU

Sementara itu, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita menyatakan pengusaha masih ragu dengan proyek Pelabuhan Patimban untuk menopang kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok. Sejauh ini, menurutnya, pemerintah belum gencar melakukan kajian serta kerja sama dengan Pemerintah Jepang untuk mendanai proyek itu.

 

Dia juga mempertanyakan keseriusan pemerintah menggarap Pelabuhan Patimban.

 

Dia menilai pemerintah terlalu banyak menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur pelabuhan di sejumlah daerah tanpa memikirkan dengan matang rekayasa integrasi arus barang dan dampak sosialnya.

 

“Selain Patimban, pemerintah juga menyusun Pelabuhan New Priok. Sekarang New Priok dipegang Pelindo II, Patimban ini masih belum jelas nasibnya, tetapi seingat saya Pak Jonan [Menteri Perhubungan] ingin itu dikelola swasta saja,” ungkapnya.

 

Dia menegaskan Pelabuhan Patimban memiliki peluang sangat besar untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok.

 

Tidak hanya itu, Pelabuhan Patimban juga bisa menjadi primadona baru untuk industry logistik karena lokasinya yang sangat dekar dengan kawasan industri di Jawa Barat.

 

Dia menjelaskan angkutan barang dari Banten sudah tak banyak yang mengandalkan Tanjung Priok dengan keberadaan tiga pelabuhan utama yakni Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan Cidaging yang dikelola Krakatau Bandar Samodera, dan Pelabuhan Merak Mas Indah Kiat. Untuk angkutan batang dari industri Jawa Tengah bisa mengandalkan Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak.

 

“Industri di Jawa Barat untuk impor atau ekspor lewat Tanjung Priok itu sebesarnya merugi, karena lewat sana itu cost mahal, waktu tempuhnya juga lama. Kalau ada Patimban, semua akan lebih murah dan mudah,” tuturnya.

 

Zaldy menilai minat PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II menjadi operator Pelabuhan Patimban membuktikan kekhawatirkan BUMN itu jika Pelabuhan Tanjung Priok semakin sepi.

 

“Pelindo II tidak mungkin ingin Tanjung Priok sepi tiba-tiba apalagi mereka sudah kerja sama dengan JICT [Jakarta International Container Terminal],” imbuhnya.

 

Sebelumnya, Direktur Utama PT. Pelindo II Elvyn G. Masassya menegaskan pihaknya akan ikut serta dalam proses lelang operator Pelabuhan Patimban untuk bisa mengoperasikan pelabuhan tersebut.

 

Namun, dia belum dapat memastikan minat itu bakal berlanjut dengan pembentukan konsorsium dengan pihak lain. Hal itu mengingat syarat utama dari Kementerian Perhubungan bahwa badan usaha pelabuhan (BUP) yang ikut dalam lelang harus memenuhi investasi sebesar 10% dari total kebutuhan dana pembangunan.

 

“Ada, kalau belum ada kita cari. Misal project direncanakan Rp. 40 triliun dan 10%-nya kan Rp. 4 triliun. Kita ada [Rp. 4 triliun],” ujarnya belum lama ini.