ALI Imbau Maksimalkan Subsidi Tol Laut

JAKARTA – Asosiasi Logistik Indonesia menyarankan pemerintah megoptimalkan subisidi tol laut untuk menurunkan biaya logistik di Tanah Air.

 

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan keputusan pemerintah tidak menaikkan subsidi tol laut menunjukkan minimnya dana infrastruktur yang dimilikin pemerintah.

 

Hal ini berbanding terbalik dengan banyaknya proyek infrastruktur yang disusun oleh pemerintah.

 

“Sekarang pemerintah tidak menaikkan subisidi atau bahkan mencabut subsidi tol laut, itu menunjukkan postur penandaan proyek infrastruktur kita sebenarnya terbatas, sementara pemerintah tidak menyusun program prioritas untuk perbaikan logistik,” katanya kepada Bisnis, Minggu (17/7).

 

Di lain pihak, Zaldy menegaskan banyak investor asing yang menahan invenstasi sektor kepelabuhanan karena menunggu arah prioritas pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

 

Menurutnya, pemerintah memilih prioritas pembangunan logistik di darat atau di laut guna mengoptimalkan anggaran. “Kalau mau semua sektor dibangun sia-sia, karena realitas saja uangnya tidak asa,” jelasnya.

 

Dalam rapat evaluasi tol laut di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Faya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan pemerintah ingin penggunaan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) untuk subsidi dan bantuan dana program tol laut lebih tepat sasaran.

 

“Terkait subsidi pengadaan kapal yang sesuai dengan kebutuhan dan tren pengangkutan di masa depan dan juga kebutuhan kita untuk mengurangi harga di wilayah timur atau wilayah yang sulit dijangkau, maka kami lebih ingin atau lebih tepat bukan menambah subsidinya,” ujarnya.

 

Bambang mencontohkan dukungan dana untuk angkutan laut sebagian besar masih dialokasikan ke angkutan laut penumpang. Padahal, peran transportasi udara dan angkutan barang melalui moda laut semakin besar. Hal ini mendorong pemerintah mengurangi porsi dana bantuan atau subsidi angkutan penumpang serta mengalihkan dananya ke angkutan barang dan ternak.

 

Saat ini, pemerintah ingin PT. Pelayaram Nasional Indonesia (Pelni) dan operator angkutan laut lain bisa menjalankan program tersebut dan tidak menyebabkan kerugian dan inefisiensi. Adapun penyertaan modal negara (PMN) untuk mendukung pengadaan kapal yang dilakukan pada 2015 mencapai Rp. 850 miliar dengan perincian Pelni menyediakan Rp. 500 miliar dan Djakarta Lloyd menyediakan Rp. 350 miliar.

 

Rencananya, Pelni akan mengadakan enam unit kapal barang, sementera Djakrta Lloyd menggunakan PMN ini untuk revitalisasi enam kapal dan membeli satu unit kapal yang akan dioptimalkan untuk memperkuat armada Tol Laut.

 

Selain pengadaan kapal oleh Pelni dan Djakarta Llyod, pemerintah juga mengalokasikan pengadaan delapan unit kapal perintis pada 2016 dan 52 unit kapal perintis pada 2017 yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan dengan total pendanaan Rp. 4,65 triliun.

 

Selain itu, pemerintah akan membangun kapal ternak sebanyak lima unit pada 2017 serta pengadaan kapal container ukuran 100 TEUs sebanyak 15 unit yang dijadwalkan selesai 2017.