ALI : Pemerintah Jangan Paksa Swasta Bangun Pelabuhan Darat

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Logistik Indonesia meminta pemerintah menyusun rancangan sistem logistik jangka panjang dengan matang agar tidak terburu-buru meminta swasta membantu pembangunan pelabuhan darat guna menurunkan dwelling time.

 

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita menyatakan tuntutan pemerintah menaikkan kapasitas pelabuhan kering atau dry port adalah langkah yang kurang tepat untuk menurunkan beban dwelling time.

 

"Pemerintah tidak konsisten kalau meminta dry port menambah kapasitasnya, tetapi New Priok dibangun juga. Dry Port dibangun untuk membantu kepadatan di Priok, kalau sudah ada New Priok, untuk apa menambah kapasitas Dry Port?" ujar Zaldy kepada Bisnis, Kamis (22/9).

 

Menurut Zaldy, jika PT. Gerbang Teknologi Cikarang (PT. GTC) atau Cikarang Dry Port (CDP) harus menaikkan kapasitas sekarang sekitar 60,000-70,000 TEU's untuk mengurai masalah bongkar muat pelabuhan maka pemerintah perlu memberikan arahan yang tepat terkait penggunaan pelabuhan darat.

 

"Pemerintah memang tidak punya rencana jangka panjang logistik. Makanya, solusi jangka pendek untuk mengatasi kepadatan Pelabuhan Tanjung Priok adalah dengan menyelesaikan Pelabuhan Patimban," tuturnya.

 

Zaldy menilai, pemerintah tidak pernah serius mendukung dry port yang diinisiasikan oleh pihak swasta. Hal ini terlihat ketika dry port dikenakan biaya bongkar muat dua kali di Pelabuhan Tanjung Priok dan di CDP.

 

"Kalau pemerintah serius mau membantu dry port, maka biaya di Priok untuk bongkar muat barang dan di juga di dry port harus dihilangkan," imbuhnya.

 

Meskipun begitu, dia memaparkan pelabuhan darat tetap diperlukan di beberapa lokasi lain untuk menunjang Pelabuhan Tanjung Priok. Misalnya di Cilamaya, Jawa Barat dan di Banten.

 

Misalnya saja, saat ini, Banten belum ada pelabuhan darat sehingga arus barang masih terkonsentrasi di Pelabuhan Tanjung Priok.

Padahal, kawasan industri di daerah kawasan Banteng dan sekitarnya sedang berkembang.

 

Kata Zaldy, jika di Banten ada pelabuhan darat maka kepadatan Pelabuhan Tanjung Priok bisa dibagi. Industri yang daru Barat bisa masuk ke Banten, sementara arus barang industri dari kawasan Timur bisa masuk ke CDP. Dia pun berharap semua pembangunan itu bisa dikelola oleh swasta.

 

Sementara untuk industri di Jawa Tengah menurut Zaldy belum membutuhkan dryport karena ada dua pilihan pelabuhan yakni Pelabuhan Tanjung Priok atau Pelabuhan Tanjung Perak.

 

Menanggapi tingginya angka dwelling time di Pelabuhan Tanjung Perak, Zaldy menilai kondisi itu belum menandakan kebutuhan pembangunan dry port di Surabaya.

 

"Surabaya belum membutuhkan dry port, pindahkan saja pelabuhan internasional ke Teluk Lamong, buat apa membuat pelabuhan mahal-mahal tetapi sepi," ungkapnya.

 

Dalam catatan Bisnis, PT Cikarang Inland Port akan bersinergi dengan calon pelabuhan baru yang akan dibangun pemerintah antara lain Pelabuhan Patimban dan Inland Waterways-Kanal Cikarang Bekasi Laut.

 

Sumber:

http://industri.bisnis.com/read/20160922/98/586195/ali-pemerintah-jangan-paksa-swasta-bangun-pelabuhan-darat