Gloria F.K. Lawi, Bisnis Indonesia, Selasa 8 November 2016
JAKARTA – Pemerintah diimbau bijaksana menggunakan dana pinjaman US$400 juta dari Bank Dunia guna mereformasi sistem logistik di Indonesia.
Zaldy Ilham Masita, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), menyatakan pemerintah seharusnya memakai dana pinjaman itu untuk memperkuat rencana pembangunan dua pelabuhan utama yang akan direncanakan menjadi pengumpul (hub). Kedua pelabuhan itu adalah Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara dan Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara.
“Bank dunia tentu ada list proyek yang mau dibiayai. Seharusnya pemerintah bisa independen menentukan peruntukan pinjaman bank dunia, dan dipakaiuntuk memperkuat rencana dua pelabuhan utama,” katanya kepada Bisnis, Senin (7/11).
Dia menilai pengoperasian dua pelabuhan utama itu bisa menyelesaikan masalah logistik di Indonesia yaitu masalah ketidakseimbangan volume angkutan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.
Selain itu, Zaldy tetap mengimbau pemerintah bersikap hati-hati. Menurutnya, Indonesia akan semakin terbebani dengan utang luar negeri. Apalagi, uang tersebut berkaitan dengan upaya penurunan dwelling time, yang artinya memprmudah barang impor masuk ke Indonesia. “Seharusnya pemerintah memakai dana utang untuk memperbaiki logistik domestik jangan malah dipakai untuk membangun fasilitas logistik dan membuat Indonesia kebanjiran barang impor,” ungkapnya.
Kamis (3/11), Dewan Eksekutif Bank Dunia menyetujui Pinjaman Kebijakan Pembangunan (Development Policy Loan) Reformasi Logistik Indonesia.
Dana senilai US$400 juta akan mendukung Indonesia mengatasi masalah rantai pasokan, seperti dwelling time yang lama di pelabuhan, serta masalah kerumitan prosedur izin perdagangan.
Kondisi itu memang mengakibatkan biaya logistik di Indonesia sangat tinggi yaitu 25% bagi penjualan manufaktur. Lebih tinggi dibandingkan 15% bagi Thailand dan 13% untuk Malaysia.