Pembangunan Patimban Diperkirakan Molor

JAKARTA, KOMPAS – Pembangunan Pelabuhan Patimban diperkirakan molor karena Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum selesai. Namun, lelang untuk pembangunan pelabuhan tersebut akan dilakukan pada triwulan I-2017, pembangunan mulai awal 2018, dan pelabuhan bisa dioperasikan tahap pertama pada 2019.

 

“Pembangunan sedikit tertunda, seharusnya akhir 2017 sudah bisa mulai. Akan tetapi, karena RTRW belum selesai, jadi diundur awal 2018 baru mulai pembangunan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut A Tonny Budiono di sela-sela diskusi Forum Perhubungan, di Jakarta, Kamis (24/11).

 

Menurut Tonny, sebenarnya daerah Patimban sudah dinyatakan sebagai pelabuhan di RTRW, tetapi kelasnya hanya sebagai pelabuhan pengumpul. Sementara pemerintah menginginkan Patimban menjadi pelabuhan utama yang bisa menjadi pelengkap dari Pelabuhan Tanjung Priok.

 

“Kita membutuhkan revisi peraturan yang menyatakan perubahan RTRW ini,” kata Tonny.

 

Sementara Direktur Kepelabuhan Direktorat Perhubungan Laut Mauritz Sibarani mengatakan, apabila RTRW selesai, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) bisa segera diselesaikan.

 

“Sebenarnya amdal juga sedang dikerjakan, jadi simultan dengan RTRW. Jika semua sudah selesai, bisa mengajukan loan ke Jepang, lalu bisa lelang,” kata Mauritz.

 

Menurut rencana, Pelabuhan Patimban akan dibangun dengan anggaran sebesar Rp43,22 triliun. Dari anggaran itu, sebesar 71 persen pendanaan berasal dari pinjaman lunak Jepang,” ujar Mauritz.

 

Sekertaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugiharjo menyampaikan, pembangunan Pelabuhan Patimban dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, sebagai Proyek Strategis Nasional.