Dagang-el Tersandung Logistik

Riset Google & Temasek memperkirakan nilai transaksi dagang-el (e-commerce) di Indonesia mencapai US$ 12,2 miliar pada 2018, dan bakal menlonjak menjadi US$ 53 miliar pada 2025.

Sejalan dengan pertumbuhan transaksi dagang-el yang demikian besar, jumlah pengiriman dan jumlah solusi pembayaran digital juga melonjak tajam.

“Jaringan logistik harus bisa mengimbangi peningkatan jumlah pengiriman. Selain itu, harus ada standar bersama dan interoperabilitas dalam pembayaran. Ini tantangan yang dihadapi Indonesia,” ujar Communication & Public Affairs Google Indonesia Jason Tedjasukmana kepada Bisnis, Kamis (22/11).

Menurut dia, jumlah pengiriman untuk melayani transaksi dagang-el di Asia Tenggara diperkirakan mencapai 3 juta setiap hari pada 2018. Angka tersebut hampir 4 kali lipat dari kondisi 2015 yang hanya 800.000 pengiriman per hari.

Sejauh ini, memang belum ada data jumlah pengiriman khusus untuk di Indonesia. Hanya saja, dengan kontribusi dagang-el yang paling besar, diperkirakan jumlah pengiriman Indonesia cukup dominan.

Lonjakan jumlah pengiriman merupakan dampak dari pengeseran pola belanja masyarakat. Kemudahan dari platform dagang-el mendorong pengiriman Indonesia cukup dominan.

Berdasarkan riset Google & Temasek, industri dagang-el Indonesia tumbuhn paling pesat dibandingkan dengan negara lain. Nilai transaksi dagang-el di Indonesia tercatat tumbuh 94% per tahun sejak 2015 dan diperkirakan tumbuh 41% per tahun hingga 2025.

Di Indonesia, industri dagang-el menjadi kontribusi terbesar sektor ekonomi digital di dalam negeri yang diperkirakan bernilai US$ 27 miliar pada 2018 dan melesat menjadi US$ 100 miliar pada 2025.

“Indonesia bakal menyumbangkan US$ 4 dari setiap US$ 10 yang dibelanjakan di ekonomi digital Asia Tenggara,” ujar Jason.

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdEA) Ignatius Untung mengakui permasalah logistik adalah salah satu alasan belanja daring di Indonesia masih mahal.

Untuk menjaga pelanggan dan menarik pengguna baru, perusahaan dagang-el berlomba memberikan beragam subsidi termasuk gratis ongkos kirim. Ini berarti, perusahaan dagang-el justru menghabiskan modal mereka melalui aktivitas promosi dan diskon yang bisa disebut “bakar duit” dan bukan menggunakannya untuk mengembangkan sistem logistik yang lebih kuat. “Pertanyaannya, sampai kapan mereka “bakar duit”? ujar Untung.

Di tengah sistem logistik yang belum kuat itu, menurut riset Google & Temasek, perusahaan dagang-el akhirnya menempuh beragam strategi untuk menjawab permintaan pelanggan.

Lazada dan Blibli mengembangkan layanan pengiriman sendirin untuk pelanggan mereka, sedangkan perusahaan dagang-el lain memilih bekerja sama dengan pihak ketiga baik perusahaan logistik maupun perusahaan transportasi berbasis teknologi.

Perusahaan teknologi, seperti Gojek, Grab dan Deliveree misalnya, telah merekrut lebih dari 4 juta orang sebagai penyedia layanan transportasi dan pengiriman.

Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita, pemerintah seharusnya melakukan terobosan yang cepat dalam standardisasi logistik guna menangkap peluang pertumbuhan ekonomi digital, terutama dagang-el, di Tanah Air. Penerapan standardisasi yang baik dinilai akan membuat logistik semakin efisien.

Selain itu, lanjut Zaldy, perlu adanya pertukaran data elektronik logistik sehingga pelaku-pelaku logistik bisa melakukan kolaborasi untuk memperbesar kapasitas logsitik.

Zaldy mengingatkan apabila tidak ada terobosan yang dilakukan pemerintah, pemain e-commerce besar akan menentukan standar logistik sendiri.

 

PEMBAYARAN DIGITAL

Di sisi lain, adopsi layanan pembayaran digital di Indonesia masih rendah. Survey Google dan Temasek menunjukkan bahwa sekitar 46% orang di Indonesia telah memanfaatkan layanan pembayaran digital. 

Porsi ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pengguna di China yang sudah melebihi 90%. Berdasarkan transaksi, porsi pembayaran digital belum menyentuh angka 10%.

Kendala ini juga mengganggu pertumbuhan bisnis dagang-el. Fitur cash-on-delivery yang disediakan oleh mayoritas pemain di industri dagang-el menimbulkan beban tambahan, seperti biaya pengiriman yang lebih tinggi dari perusahaan logistik dan tingkat pembatalan yang tinggi.

Masih menurut riset Google & Temasek, kendala utama dalam ekosistem pembayaran digital di Indonesia bukan jumlah, melainkan interoperabilitas antarlayanan.

Layanan pembayaran digital di Indonesia dikembangkan oleh perusahaan dari berbagai sektor seperti perbankan, teknologi, hingga telekomunikasi. Perusahaan-perusahaan tersebut mati-matian menarik pengguna baru ke platformnya melalui beragam promosi dan diskon.

Kondisi ini menciptakan ekosistem yang terpecah-pecah. Solusi pembayaran digital tidak kompetibel satu dengan yang lain sehingga menghambat proses adopsi oleh pedagang baik yanb berbasis daring maupun luring. Hasilnya, kenyamanan penggunaan terganggu.

“Permasalahan pembayaran ini berkaitan erat dengan regulator. Perusahaan teknologi tidak bisa lincah membangun solusi pembayaran sendiri karena kesulitan mendapatkan lisensi,” tutur Untung.

Sebagai solusi, perusahaan dagang-el memilih bekerja sama dnegan perusahaan teknologi finansial yang sudah mengantongi izin. Tokopedia menutuskan menggandengn OVO sebagai penyedia teknologi dompet digital, sedangkan Bukalapak menggandeng DANA. “Tidak mudah bagi e-commerce untuk meng-address masalah itu sendirian,” ujar Untung.

COO Tokopedia Melissa Siska Juminto mengatakan Tokopedia terus berusaha membangun sistem logistik dan pembayaran dengan beragam mitra.

“Tokopedia sudah menjangkau 93% kecamatan di Indonesia. Kami juga merangkul masyarakat yang belum memiliki akun bank lewat 100.000 payment point dan inovasi baru seperti Tokopedia Center.”

Terkait dengan aturan pembayaran digital, Direktur Eksekutif Departemen Elektronifikasi dan GPN Bank Indonesia Pungky P. Wibowo sebelumnya mengatakan bahwa regulasi itu masih dalam tahap finalisasi.