Eksekusi Jangan (Cuma) Basa-Basi

Sektor logistik nasional diakui memang banyak menimbun problem inefisiensi. Pemerintah pun tak kalah militan untuk memperbaikinya, termasuk rencana membangun platform terintegrasi. Namun, bisakan rencana ini terimplementasi? Jangan-jangan sekadar basa-basi lagi.

Sebelum menggagas platform digital untuk logistik, pemerintah pernah memiliki rencana besar dalam mengembangkan sektror logistik. Rencana besar itu diragkum dalam sebuah cetak biru bersama Sistem Logisti Nasional (Sislognas) pada 2012.

Dari Sislognas ini, pemerintah akan membangun sebuah ekosistem logistik nasional alias national logistics ecosystem. Di dalam ekosistem ini, kinerja sektor logistik diharapkan dapat terintergrasi dengan berbagai perangkatnya agar permintaan dan penawaran dapat terakomodasi dengan baik.

Namun, ekosistem ini tidak pernah terimplementasi dengan baik karena pemerintah kesulitan menyatukan berbagai pemangku kepentingan ke dalam satu kesatuan wadah baik antarinstansi maupun kalangan swasta. Kondisi ini membuat rantai birokrasi logistik nasional cenderung menjadi berlapis-lapis dan inefisien.

Kini, ada keinginan pemerintah untuk membangkitkan kembali ekosistem logistik tersebut agar dapat terimplementasikan pada 2020, meski pemerintah sendiri masih dirundung bimbang dengan rencananya sendiri.

Kendati demikian, Asisten Deputi Bidang Logistik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Erwin Raza menuturkan pemerintah saat ini sudah sepakat untuk segera membentuk ekosistem logistik tersebut.

Dia juga mengakui, national logistics ecosystem tersebut selama ini sekadar wacana yang sudah mengambang sejak cetak biru Sislognas ditetapkan.

“Targetnya secepatnya, kalau dapat, 2020 sudah mulai dan kami bergerak bersama-sama, harus bergerak. Sekarang ini [stakeholder] sudah memiliki perpektif yang sama. Kami butuh itu,” katanya saat ditemui Bisnis, Senin (18/11).

Ekosistem yang masih terpisah-pisah tersebut kini sudah dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Pemerintah, katanya, sudah membentuk Indonesia National Single Window (INSW) yang dikelola Kemenko Perekonomian.

Selain itu, ada Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) yang dipegang oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Adapun, swasta sudah memiliki w-warehouse, e-shipping, e-tracking, dan berbagai layanan elektronik lainnya yang dikembangkan masing-masing.

Ekosistem logistik nasional merupakan perwujudan dari e-logistics yang dicanangkan pemerintah menjadi platform yang mewadahi seluruh aktivitas logistik di Indonesia dalam kesatuan sistem. Ini untuk memudahkan proses logistik dan pengawas serta dapat menurunkan berbagai biaya.

Erwin menegaskan untuk memulai integrasi ini bukan hal mudah. Contohnya, pengerjaan delivery order (DO) online saja sampai saat ini masih sangat terbatas implementasinya. “Itu hanya yang kecil, apalagi ini sesuatu yang besar, tetapi dengan perkembangan teknologi digital itu akan memudahkan,” katanya.

 

BIMBANG

Namun, dia menuturkan masih ada pertimbangan teknis yang membuat pemerintah bimbang. Kebimbangan tersebut, terangnya, mencakup kesiapan otoritas yang akan memimpin sistem INSW atau CEISA, hingga standardisasi dokumen dan data yang terdapat di dalamnya.

Dalam mengeksekusinya pun, ungkapnya, bahkan masih ada kebimbangan seperti dimulai dari mana tempat implementasinya, apakah pelabuhan atau dimulai dari komoditasnya.

“Dalam pemikiran saya [jika dimulai dari] pelabuhan, tentu bisa juga [dimulai] dari sisi komoditas atau produknya. Kalau mulai dari produk, termasuk yang diprioritaskan Kementerian Perindustrian, mungkin otomotif tidak begitu banyak taua elektronik,” jelasnya.

Adapun, jika dimulai dari pelabuhan, ekosistem logistik nasional ini akan mengolaborasikan berbagai penyedia layanan. Dia mengatakan terdapat penyedia infrastruktur seperti Pelindo dan terminal barangnya, serta ada asosiasi importer, eksportir, termasuk forwarder.

“Ada surveyor, Bea Cukai, Badan Karantina dari sisi pemerintah. Kalau kita bisa buatkan suatu sistem yang bisa berkolaborasi, ini sangat cakap ke depannya,” katanya.

Kepala Sub Direktorat Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu Deni Sujantoro menuturkan terkait dengan sistem CEISA 4.0, Bea Cukai tengah mengembangkan Sistem National Logistics Ecosystem (NLE).

Sistem NLE, lanjutnya, akan menjadi platform yang mempertemukan komunitas logistik baik para pemangku di sektor permintaan maupun penawaran, baik importer, eksportir maupun dengan komunitas logistik di sektor pasok yaitu penyedia jasa logistik.

“Dengan konsep Colaboration Application Programming Interface [API] semua platform logistik seperti trucking, warehousing, shipping, forwarder, baik domestic maupun global dapat bergabung untuk dapat sharing informasi,” paparnya.

Menurutnya, CEISA NLE menfasilitasi importer dan eksportir dapat melihat dan memilih harga dan kualitas atas ketersediaan truk, vessel, warehouse dalam satu aplikasi.

Pada era baru ini, jelasnya, kolaborasi menjadi kata kunci. Konektivitas digital yang semakin lancar dari end to end tanpa ada intervensi proses manual adalah cita-cita dari semua pihak baik dari sektor swasta maupun pemerintah.

“Dengan pendekatan kolaborasi dapat dipastikan integrasi antarsektor bisa terjalin tanpa memastikan atau menghilangkan sistem yang sudah ada di masing-masing sektor,” tuturnya.

 

RESPON PEBISNIS

Para pebisnis di sektor logistik menyambut baik rencana pembentukan ekosistem logistik nasional. Mereka memberi catatan agar ekosistem yang dibangun benar-benar mengakomodasi kebutuhan para pelaku logistik.

Ketua DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menuturkan pihaknya mendukung program pihaknya mendukung program digitalisasi yang dapat memberikan kemudahan pada semua pihak.

“Jadi, semua pihak yang memiliki platform, kalau selama platform ini dapat dinikmati oleh para pengguna, diberikan saja kesempatan untuk bergabung,” katanya.

Menurutnya, saat ini pengembangan ekosistem tersebut dipimpin oleh Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu. Dia menilai peran yang diambil DJBC dapat memudahkan para pihak, dengan berbagai pengaturan program seperti DO online, cross border, pembagian tracking, warehousing bahkan hingga perkembangan materai digital.

“Termasuk data payment gateway, dan arahannya akan kami harapkan yaitu blockchain kedepannya,” tuturnya.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita menuturkan pemerintah memang sudah seharusnya fokus pada pengembangan logistik sejalan dengan Sislognas yang sudah dibuat sehingga jangan ada lagi sebatas konsep tanpa implementasi konkret.

 

“Seharusnya pemerintah fokus saja menjalankan Perpres Sislognas No. 26 yang sudah jelas dan sangat mendasar bagi perkembangan logistik Indonesia,” ucapnya.