News Detail
Mendongkrak Konsumsi, Menangkal Ancaman Resesi

Caesar Akbar, Tempo.co, Kamis 6 Agustus 2020

TEMPO.CO, Jakarta - Merosotnya daya beli dan konsumsi masyarakat selama triwulan II 2020 membuat pelaku usaha, khususnya di sektor transportasi dan pergudangan mengalami masa paling sulit. Pandemi Covid-19 mengantarkan pertumbuhan lini usaha ini ambles sangat dalam pada April hingga Juni II 2020.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto di sektor transportasi dan pergudangan minus 30,84 persen dibanding tahun lalu. Sektor transportasi dan pergudangan pun akhirnya menjadi satu dari sepuluh sektor yang mengantar pertumbuhan ekonomi Tanah Air ke level minus 5,32 persen pada triwulan II 2020.

"Ini lebih disebabkan oleh transportasi orang dan penumpang, meskipun sektor logistik juga terdampak akibat adanya kontraksi di sektor industri dan perdagangan," ujar Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldy Ilham Masita kepada Tempo, Kamis, 6 Agustus 2020.

Biasanya, kata Zaldy, momentum Lebaran mampu mengungkit pertumbuhan PDB sektor transportasi dan logistik. Namun, tahun ini, momentum yang biasanya jadi andalan semua sektor usaha untuk menangguk untung itu tak mampu menopang pendapatan karena pemerintah juga masih membatasi mudik demi mencegah penyebaran Covid-19. "Hal ini disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat yang sangat tajam," ujar Zaldy, yang juga COO Paxel itu.

Selepas triwulan II 2020, Zaldy melihat pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat yang dilakukan pemerintah mulai membawa angin segar bagi sektor logistik. Namun, inipun masih jauh dari kondisi normal sebelum pandemi. Ketidakjelasan pada penanganan Covid-19 dan efektivitas stimulus yang diberi pemerintah dinilai masih membuat pelaku industri dan perdagangan menahan produksi. Imbasnya, aktivitas logistik ikut tergerus.

"Ketidakpastian juga membuat kelas menengah ke atas mengambil posisi defensif terhadap uang mereka dengan tidak membelanjakannya, sehingga konsumsi pun tidak bergerak," ujar dia. Karena itu, Zaldy menekankan daya beli masyarakat menjadi salah satu komponen yang mesti dipulihkan apabila pemerintah mau menggerakkan perekonomian pada kuartal III 2020.

Perkara daya beli yang dimaksud Zaldy terlihat jelas dari lesunya konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2020. Komponen yang selama ini tercatat sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi Tanah Air itu kini malah tumbuh minus 5,51 persen. Lesunya kinerja konsumsi, kata Kepala BPS Suhariyanto, terlihat dari penjualan eceran yang mengalami kontraksi pada seluruh kelompok penjualan, antara lain makanan, minuman, dan tembakau, yang minus 0,71 persen.

Secara umum, empat sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, pada kuartal II 2020 justru terkontraksi. Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga, yang pada tahun lalu tumbuh 15,29 persen, tahun ini tumbuh minus 7,76 persen. Begitu pula konsumsi pemerintah yang tahun lalu tumbuh 8,23 persen, pada tahun ini malah minus 6,9 persen. Kondisi serupa juga terjadi pada konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto yang masing-masing tumbuh minus 5,51 persen dan minus 8,61 persen pada triwulan II 2020.

Merosotnya daya beli masyarakat bukan hanya membawa petaka pada sektor logistik, tapi juga pada bisnis retail. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia alias Aprindo memprediksi pertumbuhan retail pada tahun ini minus 3 persen.

Ketua Aprindo Roy Mandey mengatakan, anjloknya bisnis retail tak lain karena daya beli masyarakat yang merosot dan efisiensi perkantoran yang membatasi aktivitas. "Orang bisa belanja ke mal karena punya pekerjaan. Tapi banyak yang pendapatannya menurun karena bisnis atau kantornya juga terganggu," ujarnya.

Berkaca pada kondisi perekonomian terakhir, Wakil Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Amir Uskara juga ikut mewanti-wanti pemerintah untuk menumbuhkan daya beli masyarakat. Misalnya dengan menaikkan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dan mengefektifkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Kebijakan tersebut, kata Amir, harus dilakukan sembari tetap fokus mencegah penyebaran wabah Covid-19. "Kita tahu jika daya beli masyarakat meningkat, maka ekonomi akan tumbuh," tutur Amir. Dorongan terhadap daya beli tersebut juga diharapkan dilakukan beriringan dengan stimulus yang digelontorkan pada dunia usaha, khususnya UMKM.

Pemerintah, tuturnya, juga harus cepat mengambil langkah taktis dan strategis dalam menyikapi pertumbuhan ekonomi yang negatif tersebut. Dengan demikian, Indonesia bisa terhindar dari resesi pada triwulan III 2020. Seperti diketahui, apabila pertumbuhan ekonomi kembali berada di zona minus secara berturut-turut, maka secara teknikal Indonesia telah masuk ke pada kondisi resesi.

Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah berupaya maksimal membuat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III kembali positif dan terhindar dari resesi. Komite Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pun mesti bergerak cepat dan tepat untuk membuka akses perekonomian tanpa melanggar protokol kesehatan, "Kesehatan itu ibarat rem, ekonomi itu gasnya," kata dia.

Demi menggenjot pertumbuhan ekonomi, pemerintah menyiapkan berbagai program stimulus ekonomi senilai Rp 607.7 triliun. Anggaran jumbo itu, salah satunya, dikucurkan dalam bentuk bansos tunai maupun sembako. Kendati demikian, hingga kemarin, realisasi seluruh insentif tersebut baru sekitar 22 persen atau Rp 110 triliun.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menjelaskan dua hal yang menjadi fokus pemerintah dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi. Pertama, memberikan stimulus ekonomi yang manfaatnya nyata dirasakan masyarakat. Misalnya untuk masyarakat miskin berupa program bantuan sosial, dan dukungan kepada UMKM berupa subsidi suku bunga dan kredit. Kedua, percepatan penyerapan tenaga kerja melalui proyek-proyek padat karya. Upaya percepatan pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan dengan upaya kesehatan dan membangun rasa aman di tengah pandemi.

Salah satu kebijakan anyar yang tengah digodok pemerintah adalah dengan memberikan bantuan gaji kepada pekerja tertentu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai. Program ini akan berfokus kepada 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

Bantuan yang bakal diberikan kepada para pekerja tersebut sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan, dan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing. Mekanisme tersebut dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penyalurannya.  "Program stimulus ini sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di bulan September 2020 ini," ujar Erick Thohir.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, penyaluran stimulus di tengah pandemi ini sangat bergantung kepada efisiensi dan kecepatan dana tersebut sampai di kantong masyarakat. Namun, bantuan tersebut tetap harus disalurkan dengan tata kelola yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan berbagai stimulus yang disiapkan pemerintah tersebut, Febrio berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan III 2020 tak lagi negatif. “Kita tahu, positif-negatifnya pertumbuhan ekonomi itu berarti pengangguran dan orang miskin bertambah berapa. Itu concern pemerintah. Kami tidak mau orang miskin dan pengangguran bertambah lagi," kata dia.

 

Sumber:

https://fokus.tempo.co/read/1373195/mendongkrak-konsumsi-menangkal-ancaman-resesi?page_num=1

 

 


Back to List

23 Sep 2020

Demi kelancaran, Asosiasi Logistik minta pemerintah tanggap mitigasi potensi banjir

Ridwan Nanda Mulyana, Kontan.co.id, Selasa 22 September 2020

15 Sep 2020

Jasa Pengiriman Makanan Bisa Melonjak saat PSBB di Jakarta

Anitana Widya Puspa, Bisnis.com, Senin 14 September 2020

11 Sep 2020

PSBB DKI Jilid II, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Stimulus untuk Cegah PHK

Francisca Christy Rosana, Tempo.co, Kamis, 10 September 2020

07 Sep 2020

Jika Tol Ditutup buat Dilewati Sepeda, Angkutan Logistik Terganggu?

Vadhia Lidyana, Detik.com, Sabtu 05 September 2020

28 Aug 2020

Pelabuhan Tak Optimal, Pemerintah Cuma Fokus Investasi

Rinaldi Mohammad Azka, Bisnis.com, Kamis 27 Agustus 2020

25 Aug 2020

Pemanfaatan Pelabuhan Tak Optimal, Salah Siapa?

Rinaldi Mohammad Azka, Bisnis.com, Senin 24 Agustus 2020

20 Aug 2020

Tol Cisumdawu Dinilai Akan Dongkrak Lalu Lintas Barang Industri di Jawa Barat

Yohanes Paskalis, Tempo.co, Rabu, 19 Agustus 2020

18 Aug 2020

ALI: Pemerintah Perlu Fokus Kembangkan Kawasan Industri Produktif

Rinaldi Mohammad Azka, Bisnis.com, Senin 17 Agustus 2020

18 Aug 2020

Bisnis Rumahan yang Muncul Akibat Pandemi Kerek Demand Jasa Pengiriman

Jawapos.com, Senin, 17 Agustus 2020

07 Aug 2020

Mendongkrak Konsumsi, Menangkal Ancaman Resesi

Caesar Akbar, Tempo.co, Kamis 6 Agustus 2020

Copyright © 2015 Asosiasi Logistik Indonesia. All Rights Reserved