Polemik Biaya Logistik

Perbaikan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha kembali mendapatkan angin sejuk, setelah pemerintah berhasil menurunkan ongkos logistik di dalam negeri.

Dalam kajian yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS), ongkos logistik per September 2023 sebesar 14,29% dari produk domestik bruto (PDB).

Angka itu turun cukup signifikan dibandingkan dengan medio tahun ini yang mencapai 16%. Penurunan ini disebabkan oleh optimalisasi National Logistics Ecosystem (NLE) sebagai bagian dari reformasi di sektor logistik.

Meski menurun, angka itu sejatinya masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain di Kawasan, seperti Filipina  yang sebesar 13%,, Malaysia 13%, Singapura 8%, Thailand 15%, China 14%, India 13%, dan Jepang 8%.

Selain itu, jika ditelaah lebih dalam, sejatinya penurunan ongkos logistik itu masih menimbulkan ambiguitas. Musababnya, pemerintah hanya menghitung biaya logistik di dalam negeri, dan mengesampingkan aktivitas ekonomi lintas negara.

Artinya, ongkos logistik sebesar 14,29% hanya memotret aktivitas antarwilayah alias tidak mengakomodasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ekonomi lintas negara.

Sementara itu, mengacu pada data Bappenas/PPN yang diperoleh Bisnis, biaya logistik untuk ekspor masih cukup tinggi yakni sebesar 8,89% terhadap harga barang.

Dengan demikian, turunnya ongkos logistik itu tidak serta-merta memacu perdagangan Indonesia dengan banyak negara, termasuk aktivitas penanaman modal.

Maklum, salah satau faktor yang menjadi pertimbangan pelaku bisnis dalam berinvestasi dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi di pasar global adalah biaya logistik.

Apalagi, World Bank dalam Logistics Performanca Index (LPI) 2023, mencatat Skor LPI Indonesia di Asean hanya berhasil unggul dari Kamboja dan Laos.

Memang, pemerintah berpegang teguh pada asumsi kondisi geografis, lantaran Indonesia termasuk negara kepulauan sehingga tidak adil apabila dibandingkan dengan negara lain.

Akan tetapi, biaya logistik yang terkoneksi dengan perdagangan dunia menjadi faktor yang teramat sayang untuk diabaikan karena memberikan efek berganda besar pada ekonomi nasional.

Berpijak pada data tersebut, pemangku kebijakan perlu kembali memutar otak agar biaya logistik secara umum yang mencakup aktivitas ekonomi domestik dan global terus turun.

Dalam kaitan ini, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Rudy Rahmaddi, mengatakan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan memang menjadi tantangan.

Berdasarkan anlisis otorita pabean dengan berpijak pada data LPI 2023, ada beberapa indicator yang perlu penanganan maksimal, yakni international shipments, logistics quality and competence, timeliness, dan tracking and tracing.

 

KOLABORASI AKTIF

Sejalan dengan itu, pemerintah pusat pun akan memperkuat kolabirasi bersama pemerintah daerah (pemda) dan pemangku kebijakan terkait lainnya serta optimalisasi NLE untuk mencegah ketidakseimbangan perdagangan.

“Dengan berfokus pada international shipments memiliki korelasi positif dan kuat terhadap perbaikan kinerja logistik nasional,” katanya kepada Bisnis, Selasa (10/10).

Rudy menambahkan, optimalisasi NLE juka bakal mendorong ekspor karena menciptakan simplifikasi proses bisnis dan mengintegrasikan layanan perizinan impor dan ekspor.

Direktur perdagangan Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Kemeterian PPN/Bappenas Laksmi Kusumawati, mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk menekan ongkos logistik hingga 8% pada 2045 guna mengoneksikan ekonomu dometik dengan pasar global.

“Upaya yang kami lakukan mengoptimalisasi rute dan jaringan backbone logistik,” integrasi moda, dan konsolidasi muatan,” kata Laksmi.

Direktur Efisiensi Proses Bisnis Lembaga Nasional Single Window (LNSW) Hermiyana, menjelaskan sejak diimpelementasikan NLE telah menciptakan efisiensi waktu 44,5% dan efisiensi biaya sebesar 31,8%.

Namun, menurutnya NLE tetap perlu perbaikan terutama dalam kaitan penyelarasan peran kementerian dan lembaga (K/L) dan pelayanan terpusat untuk ekspor nasional.

Sementara itu, kalangan pelaku usaha menanti pertahapan penyempurnaan logistik nasional. Ketua Dewan Tetap Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nofrisel, menilai pemerintah perlu memiliki perencanaan yang matang untuk menurunkan biaya logistik.

Nofrisel menilai, saat ini perumusan strategi pemerintah dalam efisiensi biaya logistik masih cenderung dari sisi makro. Dia menuturkan, perlu ada rumusan strategi pemerintah yang lebih terfokus dan konkret.

Sebab, setiap jenis barang memiliki tahapan logistik yang berbeda. Pada tahapan tersebut, pelaku usaha juga memiliki biaya logistik yang harus dibayarkan. “Moda transportasi juga harus seperti itu, diperbaiki dulu yang mana biayanya paling besar agar bisa ditekan,” jelasnya.

Ekonom Center of Reform in Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, menyarankan pemerintah untuk mengakselarasi pembangunan infrastruktur terutama Pelabuhan yang berada di Kawasan timur Indonesia.

Apalagi, saat ini kativitas ekspor telah dijalankan di banyak Pelabuhan di Tanah Air,s sehingga pemerataan infrastruktur amat penting. (Annasa R. Kamalina/Lorenzo A. Mahardhika).