Kemenhub Pangkas Biaya Logistik

JAKARTA, (PR).- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut secata full online. Dengan sistem ini, pemerintah meyakini dapat memangkas biaya logistik di Indonesia yang selama ini dikeluhkan pengusaha, bahkan biaya logistik di Indonesia dikenal lebih mahal dibandingkan biaya logistik di luar negeri.

"Pemangkasan biaya logistik bisa terealisasi lantaran telah diluncurkannya Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkatan Laut (Simlala) yang berbasis elektronik atau online system," kata Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo di Jakarta, Senin 4 April 2016.

Menurut dia, ini merupakan bukti nyata Menteri Perhubungan untuk menjabarkan perintah Presiden tentang deregulasi. "Salah satu adalah percepatan proses, dengan sistem online ini perizinan menjadi lebih cepat dan transparan," kata Sugihardjo.

Disebutkan, SIM Lala ini akan mengakomodir perizinan layanan seperti SIUPAL baik PMA maupun PMDN, SIOPSUS baik PMA maupun PMDN, spesifikasi kapal, pembukaan kantor cabang, RPK Liner, RPK Tramper, RPK Khusus, PKKA, Penambahan Pelabuhan, Penambahan Urgensi, hingga layanan OMISI dan Deviasi.

Sugihardjo menyebutkan, Simlala ini berbeda dengan pengaturan pengajuan slot penerbangan. Simlala bisa diakses oleh seluruh perusahaan pemilik kapal, baik angkutan penumpang hingga angkutan barang, meskipun rutenya sama satu dengan yang lainnya.

"Beda dengan slot time di udara. Kalau ini bebas. Jadi kalau dikasih satu orang bukan berarti jatah untuk orang lain enggak bisa. Ini bebas," katanya.

Sugihardjo menambahkan, Simlala ini juga bisa mengevaluasi kinerja perusahaan kapal tramper. Menurut dia, adalah sulit untuk melakukan operasi jika muatan angkutnya kurang dari yang disepakati.

Selama ini, tramper hanya menyerahkan data mengenai pelabuhan mana saja yang disinggahi kepada operator saja. "Dari data ini nanti pola mengenai tramper bisa kita evaluasi, di satu sisi bagi liner dalam kita melayani, tapi juga bisa beri kepastian. Karena kalau ga da kepastian kapal datang kan susah. Ini kita cari kombinasi," jelasnya.

Meski demikian, penerapan Simlala harus diimbangi dengan kesiapan para SDM terutama pemikiran atau cara kerja para SDM yang terlibat. Pasalnya, jika yang berubah itu hanya sistemnya saja tetapi tidak diikuti oleh SDM-nya maka Simlala tidak berjalan dengan baik.

"Harusnya ini ada semacam kliring house antara perusahaan perkapalan dengan pelaku bisnis. Makanya share data tadi. Sehingga tarif lebih murah, jadi antara berangkat dan kembali itu muatannya imbang jadi share ruang muatan kapal ini penting," tandasnya.

Sugihardjo mengungkapkan, Simlala sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 2012, namun sistemnya belum sempurna lantaran meski menggunakan sistem informasi, masih memerlukan proses manual. Dokumen-dokumen yang diperlukan masih harus diisi secara tatap muka.

Dia berharap dengan adanya Simlala ini, maka akan bisa juga mengubah kultur dalam bekerja, serta kultur dalam melayani dengan memprioritaskan kepuasan pelanggan dalam hal ini perusahaan pelayaran.*

 

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2016/04/04/kemenhub-pangkas-biaya-logistik-365777