News Detail
Paket Kebijakan XV Perkuat Bisnis Logistik Nasional

Jurnalis, Okezone.com, Kamis 16 Maret 2017

JAKARTA– Paket kebijakan XV yang bakal dikeluarkan dalam waktu dekat menyasar para pengusaha logistik nasional. Diharapkan para pemain logistik dalam negeri bisa berperan dominan dalam perekonomian nasional.

 

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan, ada banyak kebijakan yang akan dideregulasi untuk mendukung para pelaku usaha logistik nasional. Pasalnya, aktivitas perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri, saat ini masih dikuasai asing. “Intinya, kita ingin membuat pelaku usaha logistik nasional ini dominan,” ujar Edy di Jakarta kemarin.

 

Edy mengungkapkan, ada enam faktor kunci memperbaiki kondisi logistik, yaitu infrastruktur, transportasi, distribusi, pelaku logistik nasional, tenaga kerja, dan peraturan di sektor logistik. Pemerintah sengaja fokus menyasar pengusaha logistik lantaran hal tersebut berdampak luas pada yang lainnya. “Sekarang pelaku logistik nasional baru menguasai pasar dalam negeri kurang dari 57%,” katanya.

 

Dia mengatakan, banyak aktivitas perdagangan, termasuk asuransi, yang dikuasai pengusaha logistik asing. Hal ini terjadi karena selama ini belum ada kebijakan pemerintah yang berpihak kepada para pengusaha logistik nasional.

 

Edy mencontohkan, saat ini para pengusaha logistik nasional mengeluhkan penerimaan negara bukan pajak(PNBP) yang harus dibayar, padahal muatan barang turun seiring menurunnya aktivitas ekspor-impor.

 

“Ini nanti akan dirasionalisasi sehingga bisa mengurangi beban mereka. Kan sudah ada PP (Peraturan Pemerintah) No 15/2016, nanti di-review sehingga kalau tidak ada pelayanan, tidak bayar dong,” katanya.

 

Selain masalah PNBP, Edy juga menyebut, pemerintah akan menyentuh persoalan clearance tax yang dikenakan terhadap pengusaha logistik nasional ketika melakukan aktivitas di negara lain, seperti Singapura dan Malaysia. Padahal, para pengusaha logistik asing yang berbisnis di Indonesia tidak dikenakan clearance tax .

 

“Nanti kami buat clearance tax sehingga bisa equal. Belum lagi, kapal-kapal asing itu tramper, dia ambil di Jakarta, seharusnya ambil Jakarta saja, tapi dia ambil juga ke Surabaya. Mestinya liner biar dari Jakarta ke Surabaya yang ambil lokal. Jadi ada keadilan,” tuturnya.

 

Selain itu, Edy mengungkapkan, pemerintah akan membuat skema voluntary self compliance bagi para eksportir maupun importir dalam melakukan aktivitas ekspor-impor. Edy memperkirakan, industri logistik nasional akan lebih bergairah dengan adanya paket kebijakan ini.

 

Dia menyebut, aktivitas perdagangan berupa muatan barang akan naik tajam. Begitu pun, investasi baru di sektor galangan kapal yang dia perkirakan akan mencapai USD500 juta. Tidak hanya itu, Edy mengatakan, defisit neraca jasa juga akan mengecil. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), defisit neraca perdagangan jasa pada akhir Desember tercatat mencapai USD6,5 miliar.

 

Hal tersebut utamanya ditopang pembayaran jasa transportasi freight. Edy mengatakan, upaya untuk menurunkan biaya logistik menghadapi kesulitan tanpa memperkuat transportasi multimoda laut dalam negeri. “Biaya logistik kita sekarang 40% dari harga barang,” katanya.

 

Sementara itu, Ketua Umum Indonesia National Shipowner Association (INSA) Carmelita Hartoto sebelumnya mengatakan, pengusaha logistik nasional saat ini menghadapi tantangan berupa menurunnya aktivitas angkutan kapal kargo hingga 30-40% akibat menurunnya aktivitas ekspor- impor. Akibatnya, muatan kargo pun tidak pernah penuh.

 

“Saat ini terus terang penurunan kargo karena ekspor-impor kita menurun. Bisa kita lihat kalau ke pelabuhan, seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan pelabuhan kelas I lainnya, di situ kita lihat paling tidak 30- 40%,” katanya.

 

Carmelita menambahkan, pemerintah sebenarnya mampu menurunkan biaya logistik yang masih tinggi melalui paket kebijakan. Dia juga menambahkan, INSA bersama asosiasi lain siap mengawal kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah sehingga kebijakan tersebut bisa menjawab tantangan yang dihadapi industri.

 

Sumber:

http://economy.okezone.com/read/2017/03/16/320/1644038/paket-kebijakan-xv-perkuat-bisnis-logistik-nasional

 


Back to List

23 Sep 2020

Demi kelancaran, Asosiasi Logistik minta pemerintah tanggap mitigasi potensi banjir

Ridwan Nanda Mulyana, Kontan.co.id, Selasa 22 September 2020

15 Sep 2020

Jasa Pengiriman Makanan Bisa Melonjak saat PSBB di Jakarta

Anitana Widya Puspa, Bisnis.com, Senin 14 September 2020

11 Sep 2020

PSBB DKI Jilid II, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Stimulus untuk Cegah PHK

Francisca Christy Rosana, Tempo.co, Kamis, 10 September 2020

07 Sep 2020

Jika Tol Ditutup buat Dilewati Sepeda, Angkutan Logistik Terganggu?

Vadhia Lidyana, Detik.com, Sabtu 05 September 2020

28 Aug 2020

Pelabuhan Tak Optimal, Pemerintah Cuma Fokus Investasi

Rinaldi Mohammad Azka, Bisnis.com, Kamis 27 Agustus 2020

25 Aug 2020

Pemanfaatan Pelabuhan Tak Optimal, Salah Siapa?

Rinaldi Mohammad Azka, Bisnis.com, Senin 24 Agustus 2020

20 Aug 2020

Tol Cisumdawu Dinilai Akan Dongkrak Lalu Lintas Barang Industri di Jawa Barat

Yohanes Paskalis, Tempo.co, Rabu, 19 Agustus 2020

18 Aug 2020

ALI: Pemerintah Perlu Fokus Kembangkan Kawasan Industri Produktif

Rinaldi Mohammad Azka, Bisnis.com, Senin 17 Agustus 2020

18 Aug 2020

Bisnis Rumahan yang Muncul Akibat Pandemi Kerek Demand Jasa Pengiriman

Jawapos.com, Senin, 17 Agustus 2020

07 Aug 2020

Mendongkrak Konsumsi, Menangkal Ancaman Resesi

Caesar Akbar, Tempo.co, Kamis 6 Agustus 2020

Copyright © 2015 Asosiasi Logistik Indonesia. All Rights Reserved