News Detail
Paket XV Tersandung Masalah Regulasi

Edi Suwikyo, Bisnis Indonesia, Rabu 22 Maret 2017

JAKARTA – Penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi  XV yang fokus mengatur soal jasa logistik kembali molor. Kementerian Koordinator Perekonomian berkilah pengunduran itu diakibatkan pembahasan regulasi di tingkat kementerian/lembaga belum rampung.

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memaparkan, ada sekitar 17 peraturan yang direncanakan sebagai payung kebijakan tersebut, tetapi belasan regulasi itu belum tuntas pembahasannya di tingkat kementerian.

 

“Saya tidak mau mengumumkannya, karena peraturannya belum selesai, tetapi itu bukan kendala, belum tuntas saja kementerian masing-masing,” ucap Darmin, Senin (20/3) malam.

 

Paket Kebijakan XV yang mengatur soal logistik tersebut direncakan untuk mengatasi kendala logistik yang menyebabkan sejumlah persoalan terkait investasi, inflasi, hingga distribusi komoditas. Pemerintah ingin mengumumkan paket kebijakan pada awal tahun ini, tetapi diundur sampai 21 Maret. Namun, rencana itu juga kembali diundur karena masalah regulasi tersebut.

 

Edy Putra Irawady, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian menambahkan. Tertundanya paket kebijakan tersebut terjadi lantaran perbedaan mekanisme penyusunan paket dengan pemerintahan terdahulu.

 

Menurut dia, jika dulu pemerintah menyiapkan regulasi terlebih dahulu kemudian baru menyusun paket kebijakan atau menggunakan Instruksi Presiden atau Inpres untuk mengikat paket tersebut.

Saat ini proses pembahasan paket kebijakan dilakukan dengan mengemukakan substansinya terlebih dahulu, kemudian menyusun regulasi yang digunakan menopang kebijakan tersebut.

 

Salah satu regulasi yang hamper selesai dalam Paket Kebijakan XV yakni draf Peraturan Presiden (Perpres) soal Indonesia National Single Window (INSW). “Draftnya sudah siap, tujuannya untuk deregulasi, sehingga kebijakan tariff yang dilakukan 15 instansi nantinya harus direview dulu oleh INSW,” ucapnya.

 

Paket kebijakan tersebut, kata Edy, bertujuan untuk member akses pasar yang lebih luas bagi perusahaan logistik nasional. Langkah itu ditempuh, pasalnya hamper 57% pasar logistik dikuasai asing. Implikasi dari kondisi tersebut yakni 40% harga barang merupakan biaya logistik. Mahalnya biaya logistik tersebut kemudian berimbas pada naiknya angka inflasi.

 

“Logistik kita kan rusak, konektivitas tidak terbangun, biaya logistik termahal di kawasan, pelaku logistik ikutan gak leading hanya jadi agen, tidak ada peta mengenai transportasi barang,” imbuhnya.

Dia menambahkan, selain memicu inflasi, persoalan lain yang bisa diatasi dengan implementasi kebijakan tersebut adalah menambal sejumlah celah ekpor dan impor yang selama ini ditengarai kerap merugikan negara.

 

Dalam kurun waktu lima tahun terkahir, sekitar US$8,6 miliar nilai ekspor sumber daya alam yang tak tercatat oleh pemerintah. Kendati demikian, dia mengaku belum tahu kapan implementasi kebijakan tersebut diimplementasikan. Pasalnya untuk mengejar regulasi yang belum selesai dibutuhkan waktu yang tidak sebentar.

 

Secara terpisah Bhima Yudhistira, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memaparkan, tertundanya paket kebijakan menunjukan pemerintah sebenarnya kurang siap dengan paket kebijakan tersebut.

 

Dia menjelaskan paket tersebut diharapkan bisa menjadi insentif untuk memangkas biaya logistik yang bertujuan meningkatkan ekspor dan impor yang juga akan memacu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kunci utama supaya paket kebijakan tersebut bisa direalisasikan  adalah koordinasi antarkementerian.


Back to List

27 Feb 2020

Omnibus Law, Sektor Logistik Klaim Tak Disinggung

Rinaldi Mohammad Azka, Bisnis.com, Rabu, 26 Februari 2020

27 Feb 2020

Aturan Penertiban ODOL Mundur, Asosiasi Logistik Anggap Pemerintah Cuek soal Keselamatan

Lita febriani, Tribunnews.com, Selasa 25 Februari 2020

27 Feb 2020

Ditaksir Rugi Rp 45 Miliar Akibat Banjir, Begini Harapan Asosiasi Logistik (ALI)

Ridwan Nanda Mulyana, Kontan.co.id, Rabu, 26 Februari 2020

26 Feb 2020

Truk Obesitas Masih Bisa Wira-wiri, Pengusaha Logistik: Kemunduran!  

Soraya Novika, Detik.com, Senin 24 Februari 2020

13 Feb 2020

Perbaikan Akses Pelabuhan Kuncinya di Pemerintah Daerah

Rinaldi Mohammad Azka, Bisnis.com, Kamis 13 Februari 2020

13 Feb 2020

Akses Pelabuhan Utama Sulit, Indonesia Kalah Saing dari Pelabuhan Asing  

Rinaldi Mohammad Azka, Bisnis.com, Rabu 12 Februari 2020

11 Feb 2020

Duh, Industri Logistik RI Terancam Stagnan Akibat Corona

Rahajeng Kusumo, cnbcindonesia.com, Minggu 9 Februari 2020

11 Feb 2020

Gara-gara virus corona, bisnis pengiriman kargo udara ke China turun sampai 40%

Sugeng Adji Soenarso, Kontan.co.id, Minggu 09 Februari 2020

10 Feb 2020

Pengusaha Beberkan Dahsyatnya Corona Guncang Bisnis Logistik

Soraya Novika, Detik.com, Sabtu 8 Februari 2020

29 Jan 2020

Pembiaran atas Operasi Truk Kelebihan Beban Berdampak Luas

Norbertus Arya Dwiangga Martiar/Canto Saptowalyono, Kompas.com, Selasa 28 Januari 2020

Copyright © 2015 Asosiasi Logistik Indonesia. All Rights Reserved